Jokowi Dilarang Bagi-bagi Sepeda saat Kampanye Pilpres 2019

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bakal melarang Presiden Joko Widodo melakukan bagi-bagi sepeda di masa kampanye Pilpres 2019 jika telah resmi ditetapkan sebagai calon presiden oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Merujuk dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Masa kampanye dimulai pada September hingga April 2019 mendatang.

"Kalau kampanye ya tidak (boleh) bagi-bagi," ucap Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja di kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (10/4).

"Nanti di masa kampanye ya. Kalau sekarang ya masih boleh," lanjutnya.

Lihat juga: Persatuan dalam Persotoan ala Jokowi

Sebagai capres di masa kampanye, kata Rahmat, Jokowi hanya boleh membagi-bagikn bahan kampanye, misalnya kaos, tutup kepala, kalender, dan jenis bahan kampanye lain yang diatur Peraturan KPU (PKPU).

Setiap bahan kampanye itu pun tidak boleh lebih dari harga satuan yang ditetapkan dalam PKPU. Misalnya, jika KPU menetapkan harga satuan bahan kampanye Rp55 ribu, maka bahan kampanye yang diberikan tidak boleh lebih mahal dari itu.

Berbeda halnya mengenai pembagian sertifikat tanah yang selama ini dilakukan Jokowi kepada masyarakat. Rahmat mengatakan hal itu tetap bisa dilakukan oleh Jokowi sebagai capres di masa kampanye.

Lihat juga: Bila Jokowi Calon Tunggal, Yusril Pilih Dukung Kotak Kosong

"Bagi-bagi sertifikat kan program pemerintah. Kalau bagi-bagi sertifikat, peresmian jalan tol, jembatan, enggak masalah," ucap Rahmat.

Selain itu, Rahmat menambahkan, calon presiden juga tidak boleh bagi-bagi uang dalam bentuk apa pun. Misalnya, pulsa telepon seluler, e-money, token listrik, dan sejenisnya.

"Kami harapkan program bagi-bagi itu tidak dilaksanakan pada saat kampanye. Walau pun dia sebagai presiden," kata Rahmat. (osc/gil)