Ketua KPU Nilai Pilkada Langsung Baik-baik Saja

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan bahwa sejauh ini pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dipilih rakyat secara langsung berjalan baik-baik saja. Dia mengatakan hal tersebut merujuk dari evaluasi yang dilakukan KPU.

"Ya baik-baik saja. Kami jalankan semua," kata Arief di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta, Selasa (10/4).

Arief mengatakan demikian merespons wacana yang dilontarkan Ketua DPR Bambang Soesatyo agar kepala daerah dipilih kembali oleh DPRD seperti saat era Orde Baru. Sebab menurut Bambang pelaksanaan pilkada langsung dinilai sarat masalah dan butuh biaya yang besar.

Lihat juga: Ketua DPR Klaim Dapat Banyak Laporan Pilkada Langsung Merusak

Mengenai hal itu, Arief mengamini bahwa pelaksanaan pilkada langsung memang dibiayai oleh anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) masing-masing pemda. Misalnya, dalam aspek pembuatan alat peraga kampanye seperti spanduk, baliho, dan poster.

Akan tetapi, pembiayaan itu disepakati oleh KPU dan pemda yang bersangkutan. Pembiayaan pelaksanaan pilkada langsung, lanjut Arief, juga selalu dibicarakan terlebih dahulu bersama seluruh pihak yang berkepentingan.

Kata dia, hal itu bukan keinginan KPU semata, tetapi semuanya sesuai dengan kemampuan keuangan pemda.

"Ketika itu dibahas, KPU tidak sendirian. Ada tim anggaran pemerintah daerah. Semua ikut memberikan masukan dan catatan di sana," ucap Arief.

Lihat juga: Mahfud MD Dukung Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

Arief tidak ingin berkomentar lebih jauh soal wacana kepala daerah dipilih kembali oleh DPRD. Menurutnya, KPU hanya sebatas menjalankan undang-undang. Selaku penyelenggara pemilu, KPU menyerahkan kepada pemerintah dan DPR selaku pembuat undang-undang.

"Itu dikonfirmasi ke yang bersangkutan saja. KPU kan pada dasarnya pelaksana undang-undang," kata Arief di gedung DPR, Jakarta, Senin malam (9/4).

Ketua DPR Bambang Soesatyo sebelumnya mengatakan bahwa pilkada langsung sarat masalah. Selain itu juga membutuhkan biaya yang besar.

Merujuk dari data Kemendagri, ia menyatakan biaya penyelenggaraan pilkada langsung bisa mencapai Rp18 triliun.

"Kalau (Rp18 triliun) itu digunakan untuk biaya pembangunan lebih bermanfaat bagi masyarakat barangkali itu pilihan yang baik," ujar Bambang.

Atas dasar itu, Politikus Golkar tersebut melontarkan wacana agar mekanisme pemilihan kepala daerah kembali ke dipilih DPRD. (osc/wis)