Merasa Dirugikan UU MD3, Serikat Buruh Gugat ke MK
Priska Sari Pratiwi | CNN Indonesia
Selasa, 17 Apr 2018 16:23 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini penggugat berasal dari serikat buruh yang menggugat sejumlah pasal.
Perwakilan Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI) Damar mengatakan sejumlah ketentuan dalam UU MD3 dianggap merugikan. Salah satunya pasal 73 ayat (3) sampai (6) yang mengatur pemanggilan paksa pada orang, kelompok, maupun badan hukum yang menghina atau merendahkan kehormatan DPR melalui kepolisian.
"Kalau ini tidak direvisi, DPR bisa jadi lembaga yang adikuasa. Sementara semua kebijakan dibuat DPR, kalau kebijakannya antirakyat kan kami yang rugi," ujar Damar kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/4).
Pihaknya juga menggugat pasal 122 tentang kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) melaporkan pihak yang merendahkan DPR. Aturan ini, lanjut Damar, membuat serikat buruh rentan dikriminalisasi karena kerap mengkritik kebijakan yang tidak berpihak kepada kesejahteraan buruh.
Di sisi lain, dalam pasal 245 yang mengatur hak imunitas anggota DPR juga dinilai berlebihan. Pasal tersebur mengatur pemanggilan terhadap anggota DPR yang terjerat kasus pidana harus mendapat persetujuan dari presiden.
"Ini bertentangan (dengan ketentuan pemanggilan paksa). Karena harusnya pemanggilan anggota dewan sesuai prinsip kesetaraan di muka umum," katanya.
Meski sejumlah pihak telah menggugat UU MD3, Damar merasa tetap berkepentingan untuk menggugat beleid tersebut ke MK. Sebagai bagian dari serikat buruh, ia mengklaim menjadi pihak yang paling dirugikan jika ada kebijakan ekonomi atau politik dari pemerintah.
"Kami punya posisi sendiri terhadap gugatan ini dibandingkan yang lain, karena buruh yang paling merasa dirugikan kalau ada kebijakan sepihak," ucapnya.
Selain FBTPI, aturan itu juga digugat Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) dan Serikat Pekerja Sindikasi.
UU MD3 sebelumnya telah digugat Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII). Proses pengujian materi saat ini masih berjalan di MK. (sur)
Perwakilan Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI) Damar mengatakan sejumlah ketentuan dalam UU MD3 dianggap merugikan. Salah satunya pasal 73 ayat (3) sampai (6) yang mengatur pemanggilan paksa pada orang, kelompok, maupun badan hukum yang menghina atau merendahkan kehormatan DPR melalui kepolisian.
"Kalau ini tidak direvisi, DPR bisa jadi lembaga yang adikuasa. Sementara semua kebijakan dibuat DPR, kalau kebijakannya antirakyat kan kami yang rugi," ujar Damar kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/4).
Pihaknya juga menggugat pasal 122 tentang kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) melaporkan pihak yang merendahkan DPR. Aturan ini, lanjut Damar, membuat serikat buruh rentan dikriminalisasi karena kerap mengkritik kebijakan yang tidak berpihak kepada kesejahteraan buruh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini bertentangan (dengan ketentuan pemanggilan paksa). Karena harusnya pemanggilan anggota dewan sesuai prinsip kesetaraan di muka umum," katanya.
Meski sejumlah pihak telah menggugat UU MD3, Damar merasa tetap berkepentingan untuk menggugat beleid tersebut ke MK. Sebagai bagian dari serikat buruh, ia mengklaim menjadi pihak yang paling dirugikan jika ada kebijakan ekonomi atau politik dari pemerintah.
"Kami punya posisi sendiri terhadap gugatan ini dibandingkan yang lain, karena buruh yang paling merasa dirugikan kalau ada kebijakan sepihak," ucapnya.
UU MD3 sebelumnya telah digugat Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII). Proses pengujian materi saat ini masih berjalan di MK. (sur)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK