Sidang Vonis Setnov Tanpa Kehadiran Idrus Marham

Feri Agus, CNN Indonesia | Selasa, 24/04/2018 16:39 WIB
Sidang Vonis Setnov Tanpa Kehadiran Idrus Marham Idrus Marham yang mengaku sebagai sahabat Setnov tak hadir dalam sidang vonis terdakwa korupsi e-KTP itu hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Terdakwa korupsi e-KTP Setya Novanto telah menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta siang ini.

Dalam sidang tersebut, tak tampak mantan Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham. Padahal, sebelumnya pria yang kini menjabat menteri sosial itu kerap hadir di agenda-agenda utama sidang dengan terdakwa Setnov tersebut. Dari mulai sidang perdana, penuntutan, dan pledoi Idrus selalu menyempatkan hadir.


Pada sidang perdana 13 Desember 2017, Idrus mengatakan kehadiran dirinya di pengadilan Tipikor sebagai bukti ia adalah sahabat hakiki ketika Setnov kena masalah.


Terkait ketidakhadirannya hari ini, Idrus mengaku ia tak datang karena sedang menjalankan tugas sebagai mensos usai meninjau pengungsi gempa Banjarnegara, Jawa Tengah.

"Saya lagi keluar kota, masih di Jawa Tengah," kata Idrus kepada CNNIndonesia.com, Selasa (24/4).

Idrus pun mengaku kaget mendengar vonis Setnov sebesar 15 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan. Meski vonis itu lebih rendah dari tuntutan jaksa, Idrus tak bisa berkomentar lebih jauh mengenai vonis atas koleganya tersebut.

"Saya belum tahu alasan-alasannya. Saya masih di daerah. Nanti-nanti," tuturnya.

Setnov dalam mendengarkan putusan hakim ditemani Istrinya Deisti Astriani Tagor dan sejumlah kerabat lainnya. Deisti saat sebelum sidang menolak berkomentar saat diminta tanggapannya terkait pembacaan vonis untuk suaminya tersebut.


Setnov divonis selama 15 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan. Mantan Bendahara Umum Golkar itu dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi bersama-sama dalam proyek e-KTP.

Selain itu, Setnov juga diminta membayar uang pengganti sebesar US$ 7,3 juta dikurangi sebesar Rp5 miliar yang telah diberikan kepada penyidik KPK. Ia juga dihukum untuk tidak menduduki jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak dirinya selesai menjalani masa hukuman pidana. (kid)