Analisis

Arah Suara Buruh di 2019 dan Perpecahan Serikat Pekerja

FHR, CNN Indonesia | Rabu, 25/04/2018 10:04 WIB
Arah Suara Buruh di 2019 dan Perpecahan Serikat Pekerja Massa aksi dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, di Jakarta, 1 Mei 2017. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Setahun menjelang Pemilu 2019, partai politik gencar mencari dukungan suara ke kantong-kantong suara potensial, termasuk golongan kelas pekerja atau buruh. Namun, suaranya dinilai tidak signifikan karena masih kurang kompak.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan bahwa akan ada deklarasi calon presiden yang dinilai mewakili aspirasi para buruh pada perayaan 'May Day' atau Hari Buruh Internasional pada 1 Mei.

Menurutnya, calon terkuat capres pihaknya hingga saat ini adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli.


Namun, Said mengakui deklarasi tersebut hanya bentuk dukungan dari para buruh, dan yang menentukan adalah partai politik.

"Prabowo dan Rizal Ramli. Itu maunya buruh. Tapi kan buruh bukan partai politik, nanti partai politik yang menentukan," kata dia, kawasan Menteng, Jakarta, (24/4).

Lebih jauh, Said mengatakan suara potensial dari KSPI mencapai sekitar 5 juta pemilih. Pihaknya juga akan bekerja untuk meraup suara dari luar anggota.

"Anggota KSPI 2,2 juta. Dikalikan istri dan anak satu, maka kami punya suara hampir 5 juta," kata Said.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal (kanan), di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, 2017.Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal (kanan), di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, 2017.
Terpisah, pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai wajar jika buruh memberikan dukungan terbuka terhadap salah satu calon Presiden.

Sebab, mereka juga mempunyai aspirasi yang perlu diperjuangkan. Dukungan terhadap salah satu calon adalah salah satu cara menyuarakannya.

"Boleh-boleh saja enggak ada masalah karena semua calon masih berpeluang. apalagi kalau sudah punya massa rial, tinggal melakukan pendekatan terhadap parpol," kata dia, saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (24/4).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah angkatan kerja Indonesia pada Februari 2017 sebanyak 131,55 juta, sedangkan penduduk pekerjanya mencapai 124,54 juta. Jumlah ini naik sebanyak 6,13 juta orang dibanding pada semester sebelumnya, dan bertambah 3,89 juta dibandingkan pada Februari 2016.

Meskipun suara dari golongan buruh cukup besar, lanjut Hendri, hal itu tidak memberikan jaminan kemenangan bagi calon presiden yang didukung.

Hal itu terjadi pada Pemilu Presiden 2014. Saat itu, KSPI dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menyatakan dukungannya terhadap pasangan Presiden-Wakil Presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Namun akhirnya, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang memenangkan pemilihan.

"Pengaruh buruh memang cukup besar dan buruh itu sudah pernah dicoba di kancah perpolitikan Indonesia, namun belum berhasil," kata Hendri.

Senada, Direktur Populi Center Usep S Ahyar mengatakan suara buruh bisa menambah perolehan suara meskipun tidak cukup siginifkan. Pasalnya, suara buruh tidak bulat karena ada perbedaan pandangan politik di masing-masing organisasi.

Tuntutan buruh dalam unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, 2017.Tuntutan buruh dalam unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, 2017. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Misalnya, pada Pemilu Presiden 2014 tetap ada dua serikat buruh, yakni Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), yang mendukung Jokowi-JK.

"Tentunya suara buruh akan menambah kekuatan di partai. Tapi di buruh juga mempunyai kepentingan yang berbeda beda dan suaranya juga terpecah," kata Usep.

Lebih jauh, Usep mengatakan suara buruh akan berpengaruh signifikan jika kondisi organisasi seperti era orde baru diterapkan. Saat itu hanya satu organisasi golongan profesi tertentu yang diakui pemerintah.

Misalnya, PGRI yang menaungi para guru atau Kerukunan Tani Indonesia (KTI) yang menaungi para petani. Sehingga, suara di dalam organisasi itu tidak terpecah.

Pasca reformasi, menurut Usep, banyak bermunculan organsiasi dari golongan yang sama. Pun Begitu pada buruh. Hingga saat ini banyak organsiasi buruh yang tersebar hingga ke level paling kecil. Organisasi-organisasi itu belum tentu mempunyai kepentingan politik yang sama.

"Buruh itu macam-macam juga. Saya kira itu mengapa tidak kuat mendukung, karena di organisasinya tidak begitu solid. Kalau jadi satu kekuatan itu saya kira dahsyat juga," tandas Usep. (arh/ugo)