Nasir soal Pendidikan Jarak Jauh: Jangan Seperti Proyek e-KTP
Mesha Mediani | CNN Indonesia
Kamis, 03 Mei 2018 04:38 WIB
Bandung, CNN Indonesia -- Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir berharap masyarakat optimistis dengan Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang dicanangkannya.
Nasir berjanji program penyediaan jaringan pembelajaran daring untuk seluruh perguruan tinggi di Indonesia itu tidak akan mandek seperti kasus KTP elektronik (e-KTP).
Sejak dimulai pada 2011, proyek pengadaan e-KTP di tangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkendala kasus korupsi.
Menurut Nasir, PJJ yang beranggaran lebih dari Rp1,75 triliun itu sudah lolos audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kemenristekdikti juga sudah memberikan dana hibah Rp3 milyar kepada sejumlah kampus untuk mendukung sistem pembelajaran daring tersebut.
"Jangan sampai kita berpikir seperti e-KTP. Kami sudah diaudit oleh BPK, alhamdulillah tidak ada masalah dan sudah berjalan bertahun-tahun tetapi belum optimal penggunaannya," kata Nasir usai menghadiri peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat, Rabu (2/5).
Saat ini Nasir masih merampungkan peraturan menteri (permen) tentang Program PJJ yang rencananya terbit pertengahan Mei 2018. Berdasarkan kebijakan PJJ itu, nantinya perguruan tinggi harus mulai mempersiapkan pembelajaran daring dalam bentuk hybrid ataupun blended learning berbasis daring dengan merujuk permen tentang standar PJJ tersebut.
Kendati demikian, Nasir mengakui masih banyak masalah infrastruktur yang harus dibenahi untuk mendukung PJJ, khususnya koneksi internet di daerah terluar Indonesia.
Salah satu kendala terbesar selama ini adalah kecilnya bandwidth suatu wilayah yang menyebabkan lambatnya akses internet.
"Tetapi, alhamdulillah, Telkom sudah mendukung dengan baik. Ini bandwidth paling enggak (butuh) puluhan mega, khusus untuk jaringan ini supaya tidak terganggu. Nanti kita bicara dengan Telkom," ujarnya.
Nasir pun memastikan biaya kuliah dengan PJJ akan jauh lebih murah dibanding kuliah tatap muka. Angkanya bisa ditekan hingga 50 persen.
Cara pendaftaran kuliah PJJ pun nanti dengan mekanisme tersendiri, bukan melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) ataupun Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).
Adapun PJJ sudah diterapkan pada beberapa mata kuliah di sejumlah kampus. Contohnya, pada Program Pascasarjana Universitas Padjajaran dan Universitas Binus. Nasir berharap PJJ akan diterapkan secara masif dan bertahap di seluruh Indonesia.
Dengan demikian, angka partisipasi mengenyam pendidikan tinggi yang sekarang baru mencapai 31,5 persen akan meningkat.
"Misalnya, mahasiswa Papua tidak usah datang ke perguruan tinggi yang dituju seperti Bandung," kata Nasir. (pmg)
Nasir berjanji program penyediaan jaringan pembelajaran daring untuk seluruh perguruan tinggi di Indonesia itu tidak akan mandek seperti kasus KTP elektronik (e-KTP).
Sejak dimulai pada 2011, proyek pengadaan e-KTP di tangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkendala kasus korupsi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Nasir, PJJ yang beranggaran lebih dari Rp1,75 triliun itu sudah lolos audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kemenristekdikti juga sudah memberikan dana hibah Rp3 milyar kepada sejumlah kampus untuk mendukung sistem pembelajaran daring tersebut.
"Jangan sampai kita berpikir seperti e-KTP. Kami sudah diaudit oleh BPK, alhamdulillah tidak ada masalah dan sudah berjalan bertahun-tahun tetapi belum optimal penggunaannya," kata Nasir usai menghadiri peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat, Rabu (2/5).
Kendati demikian, Nasir mengakui masih banyak masalah infrastruktur yang harus dibenahi untuk mendukung PJJ, khususnya koneksi internet di daerah terluar Indonesia.
Salah satu kendala terbesar selama ini adalah kecilnya bandwidth suatu wilayah yang menyebabkan lambatnya akses internet.
"Tetapi, alhamdulillah, Telkom sudah mendukung dengan baik. Ini bandwidth paling enggak (butuh) puluhan mega, khusus untuk jaringan ini supaya tidak terganggu. Nanti kita bicara dengan Telkom," ujarnya.
Nasir pun memastikan biaya kuliah dengan PJJ akan jauh lebih murah dibanding kuliah tatap muka. Angkanya bisa ditekan hingga 50 persen.
Cara pendaftaran kuliah PJJ pun nanti dengan mekanisme tersendiri, bukan melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) ataupun Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).
Adapun PJJ sudah diterapkan pada beberapa mata kuliah di sejumlah kampus. Contohnya, pada Program Pascasarjana Universitas Padjajaran dan Universitas Binus. Nasir berharap PJJ akan diterapkan secara masif dan bertahap di seluruh Indonesia.
Dengan demikian, angka partisipasi mengenyam pendidikan tinggi yang sekarang baru mencapai 31,5 persen akan meningkat.
"Misalnya, mahasiswa Papua tidak usah datang ke perguruan tinggi yang dituju seperti Bandung," kata Nasir. (pmg)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK