Soal Citarum, Luhut Geram Ribuan Perusahaan Belum Punya IPAL

Mesha Mediani, CNN Indonesia | Jumat, 04/05/2018 01:33 WIB
Soal Citarum, Luhut Geram Ribuan Perusahaan Belum Punya IPAL Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan dari 3.226 industri tekstil di Jakarta dan Jawa Barat sebanyak 90 persen belum memiliki IPAL. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)
Bandung, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang telah ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Pengarah Tim Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum mengeluh karena masih banyak perusahaan yang belum memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

Luhut menyatakan pembuangan limbah industri adalah salah satu masalah utama dalam upaya pembersihan Sungai Citarum. Dari 3.226 industri tekstil di Jakarta dan Jawa Barat, ia mendapati sebanyak 90 persennya belum memiliki IPAL.

"Setelah ini saya akan bertemu perusahaan-perusahaan yg ada di sekitar Sungai Citarum ada 3.200-an perusahaan. Mau memberi tahu mereka bagaimana bahayanya ini," kata Luhut usai meresmikan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Citarum Harum di Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat, Kamis (3/5).



Dalam pertemuan itu, Luhut menyatakan bakal menyosialisasikan isi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum.

Perpres itu diteken Presiden Joko Widodo pada 14 Maret 2018 guna membersihkan sungai terpanjang di Jawa Barat itu dalam kurun waktu tujuh tahun.

"Saya akan akan kasih tahu isi perpres. Kita beri waktu untuk mereka mempersiapkan IPAL. Kita pikirkan mungkin dalam tiga bulan harus punya IPAL. Nanti kita komunikasikan," kata Luhut.

Luhut menyatakan tak masalah andai dua hingga empat perusahaan membangun satu IPAL yang sama. Ia menegaskan keberadaan IPAL itu wajib untuk semua industri mulai dari skala kecil, menengah, dan besar agar air bisa dimanfaatkan kembali.

Pada pertemuannya, Luhut juga akan mengingatkan kepada perusahaan tentang prosedur penegakan hukum lingkungan.

Jika perusahaan tidak memiliki IPAL, sanksi administratif yang diterima adalah pembekuan atau pencabutan izin lingkungan. Izin lingkungan merupakan syarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Apabila izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan pun dibatalkan.

Sanksi administratif itu pun tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

Semua ketentuan itu tercantum dalam Undang-undang (UU) Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

"Harus punya IPAL. Kalau kau buang ke sungai, kau tak hanya akan di-cut tetapi juga dipidana," ujar Luhut.


Limbah-limbah di Sungai Citarum

Selain limbah industri, Luhut mengatakan sebanyak 280 ton limbah kimia dan limbah medis juga mencemari Sungai Citarum setiap harinya. Akibatnya, kadar merkuri dalam ikan budi daya seperti ikan lele dan ikan mas di sungai itu jauh melebihi ambang batas aman.

Kandungan logam berat (besi dan mangan) pada DAS Citarum juga melebihi ambang batas aman.

Sementara itu, Kemenkomaritim memperkirakan sampah padat organik dan non-organik di Sungai Citarum mencapai 204.000 ton per hari dengan 71 persennya tidak terangkut.

Begitupun kotoran manusia dan ternak yang masing-masing mencapai 35 ton dan 56 ton per hari.

Dampaknya, jumlah bakteri Escherichia coli melebihi batas aman. Ditemukan pula bakteri Pseudomonas aeruginosa penyebab radang selaput mata, otak, dan kemih yang memiliki kekebalan terhadap banyak antibiotik. (kid/kid)