Penambahan Pasal di KUHP Berdampak ke Kesiapan Penegak Hukum

Antara, CNN Indonesia | Senin, 07/05/2018 04:19 WIB
Penambahan Pasal di KUHP Berdampak ke Kesiapan Penegak Hukum Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menila RKUHP dengan penambahan 555 pasal pidana akan berdampak pada kesiapan penegak hukum dalam implementasinya. (Ilustrasi/ThinkStock/Studio_Serge_Aubert)
Jakarta, CNN Indonesia -- Lembaga nirlaba bidang peradilan pidana dan hukum Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dengan penambahan 555 pasal pidana akan berdampak pada kesiapan penegak hukum dalam implementasinya.

Direktur Eksekutif ICJR Anggara atas nama Aliansi Nasional Reformasi KUHP menyatakan penambahan pasal pidana akan berdampak pada kesiapan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dalam menangani lonjakan kasus pasca RKUHP disahkan. 
RKUHP rencananya akan disahkan pada awal Agustus 2018.


Aliansi Nasional Reformasi KUHP menyelenggarakan forum yang mempertemukan perwakilan Tim Perumus RKUHP, anggota DPR, perwakilan pemerintah dari Kementerian Hukum dan HAM serta akademisi, praktisi, hingga perwakilan masyarakat sipil untuk mendiskusikan berbagai dampak yang ditimbulkan dari RKUHP.


Salah satu pembahasan mengupas permasalahan mengenai kesiapan lembaga penegak hukum dalam menyambut ide-ide baru yang tertuang dalam RKUHP.

Dijabarkan, jumlah penambahan pasal pidana dalam RKUHP adalah 555 pasal. Jumlah pasal perbuatan pidana sebanyak 1251 pasal dengan 882 pasal didalamnya mengandung ancaman pidana di atas lima tahun penjara, yakni ancaman penjara 5-10 tahun sebanyak 517 pasal dan ancaman penjara 10-15 tahun sebanyak 305 pasal.

"Artinya, penambahan pasal pidana tersebut akan semakin menyumbang angka kelebihan kapasitas pada lapas yang saat ini sudah mencapai 197% per Mei 2018," kata Anggara.


Penambahan Pasal di KUHP Berdampak ke Kesiapan Penegak HukumAndai ada ketidakseslarasan pasal pidana dengan aparat penegak hukum dalam KUHP, penegakan hukum akan kurang maksimal. (CNN Indonesia/Ramadhan Rizki Saputra)

Kapasitas Lapas

Dari 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Indonesia, hanya tujuh kantor wilayah dengan penghuni lapas dan rutan yang lebih rendah dari kapasitasnya.

Contoh lain misalnya, rasio polisi dengan masyarakat saat ini berada pada angka 1:750. Jika merujuk pada personel yang mempunyai kapasitas penyidik tentu angkanya akan semakin rendah.

Kepala Biro dan Penyuluhan Divisi Hukum Mabes Polri Brigjen (Pol) Agung Makbul menyatakan efek penambahan pasal pidana dengan jumlah aparat kepolisian saat ini menjadi tantangan internal tersendiri bagi Polri.

Anggara menyebutkan kemungkinan dampak yang terjadi akibat ketidakselarasan pasal pidana dengan aparat penegak hukum yang ada ialah kurang maksimalnya pelayanan penegakan hukum seperti durasi penyelesaian kasus yang akan semakin lama karena beban kerja aparat kepolisian yang semakin bertambah. (kid/kid)