MUI Sudah Siapkan Fatwa Cegah Politisasi Agama
Dias Saraswati | CNN Indonesia
Kamis, 10 Mei 2018 18:13 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin mengungkapkan lembaga telah menyiapkan fatwa untuk mencegah politisasi agama dalam rangka Pilkada 2018 dan Pilpres 2019.
Hal tersebut, kata Ma'ruf, diputuskan para ulama demi menekan sejumlah oknum yang mencoba-coba menggunakan isu agama sebagai strategi 'murah' dan efektif dibanding adu program dan ide jelang pemilu.
"Sudah jadi keputusan dan akan disosialisasikan hasil dari ijtima ulama komisi fatwa seluruh Indonesia," ujar Ma'ruf saat ditemui usai Seminar Nasional Politisasi dan Legitimasi Agama di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (10/5).
Sebelumnya MUI telah menggelar Ijtima Ulama Komisi Fatwa ke-6 di Pondok Pesantren Al Falah Banjar Baru, Kalimantan Selatan pada 7-9 Mei 2018. Pada Ijtima itu telah dihasilkan 24 fatwa yakni 4 masalah kebangsaan, 11 masalah keagamaan kontemporer, dan 9 perundang-undangan.
"Satu fatwa tambahan yakni resolusi menentang keputusan zalim Presiden AS Donald Trump menjadikan Baitul Maqdis di Yerusalem sebagai ibukota penjajahan Israel," ujar dia usai penutupan Ijtima' di Banjarbaru tersebut, Rabu (9/5) seperti dikutip dari Antara.
Sementara itu, saat ditemui CNNIndonesia.com pada hari ini, Ma'ruf mengatakan agama dan politik adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Menurutnya, seseorang yang terjun ke dunia politik diiringi ilmu agama akan menciptakan sikap santun berpolitik.
"Melahirkan perilaku politik yang tidak santun, tidak beradab kalau tidak dibimbing agama," kata dia.
Atas dasar itu, Ma'ruf menyatakan keyakinan beragama akan menjadi sumber inspirasi dalam perilaku politik. Namun, sambung dia, agama dan politik sebaiknya jangan dipolitisasi demi satu tujuan.
Pria yang juga menjabat Rais Aam Pengurus Besar Nadhlatul Ulama itu mengatakan jangan sampai ada pihak-pihak yang menggunakan agama sebagai alat politik, misalnya untuk kepentingan partai politik. Ia juga menilai tidak etis menggunakan dan memanfaatkan masjid untuk kepentingan politik pihak tertentu.
Ma'ruf meminta kepada semua umat muslim di Indonesia untuk menjaga masjid tidak digunakan untuk melakukan berbagai bentuk aspirasi politik.
"Itu harus dijaga (jangan masjid jadi tempat menyampaikan pidato politik)," ujar Ma'ruf.
Tahun ini Pilkada serentak akan digelar di 171 daerah di Indonesia yang meliputi provinsi dan kabupaten/kota. Setelah itu, pada tahun depan bangsa Indonesia akan menjalani Pemilu legislatif serta Pilpres. (mik/kid)
Hal tersebut, kata Ma'ruf, diputuskan para ulama demi menekan sejumlah oknum yang mencoba-coba menggunakan isu agama sebagai strategi 'murah' dan efektif dibanding adu program dan ide jelang pemilu.
"Sudah jadi keputusan dan akan disosialisasikan hasil dari ijtima ulama komisi fatwa seluruh Indonesia," ujar Ma'ruf saat ditemui usai Seminar Nasional Politisasi dan Legitimasi Agama di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (10/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya MUI telah menggelar Ijtima Ulama Komisi Fatwa ke-6 di Pondok Pesantren Al Falah Banjar Baru, Kalimantan Selatan pada 7-9 Mei 2018. Pada Ijtima itu telah dihasilkan 24 fatwa yakni 4 masalah kebangsaan, 11 masalah keagamaan kontemporer, dan 9 perundang-undangan.
"Satu fatwa tambahan yakni resolusi menentang keputusan zalim Presiden AS Donald Trump menjadikan Baitul Maqdis di Yerusalem sebagai ibukota penjajahan Israel," ujar dia usai penutupan Ijtima' di Banjarbaru tersebut, Rabu (9/5) seperti dikutip dari Antara.
"Melahirkan perilaku politik yang tidak santun, tidak beradab kalau tidak dibimbing agama," kata dia.
Atas dasar itu, Ma'ruf menyatakan keyakinan beragama akan menjadi sumber inspirasi dalam perilaku politik. Namun, sambung dia, agama dan politik sebaiknya jangan dipolitisasi demi satu tujuan.
Pria yang juga menjabat Rais Aam Pengurus Besar Nadhlatul Ulama itu mengatakan jangan sampai ada pihak-pihak yang menggunakan agama sebagai alat politik, misalnya untuk kepentingan partai politik. Ia juga menilai tidak etis menggunakan dan memanfaatkan masjid untuk kepentingan politik pihak tertentu.
Ma'ruf meminta kepada semua umat muslim di Indonesia untuk menjaga masjid tidak digunakan untuk melakukan berbagai bentuk aspirasi politik.
"Itu harus dijaga (jangan masjid jadi tempat menyampaikan pidato politik)," ujar Ma'ruf.
Tahun ini Pilkada serentak akan digelar di 171 daerah di Indonesia yang meliputi provinsi dan kabupaten/kota. Setelah itu, pada tahun depan bangsa Indonesia akan menjalani Pemilu legislatif serta Pilpres. (mik/kid)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK