Mendagri Imbau Ormas Jangan Sebar Ajaran Sesat

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengecam aksi terorisme ledakan bom di tiga gereja di Surabaya, Jawa Timur yang terjadi Minggu (13/5) pagi.

Tjahjo menegaskan urusan terorisme bukanlah semata-mata tanggung jawab TNI dan kepolisian, tetapi juga tanggung jawab semua elemen masyarakat.

Pilihan Redaksi Inggris Ikut Kecam Teror Bom Surabaya Surabaya di Bom, Rusia Tak Keluarkan 'Travel Ban' Korban Tewas Bom Surabaya Bertambah Jadi 11 Orang

Tjahjo pun menyebut salah satu tantangan terbesar bangsa saat ini adalah radikalisme--yang tak jarang berbuntut aksi terorisme.

"Kita harus berani menentukan sikap, siapa kawan dan lawan pada perorangan atau kelompok golongan yang ingin mengacaukan NKRI, serta memecah belah dan mengganti Pancasila," kata Tjahjo dalam sambutannya pada Workshop Nasional Anggota DPRD Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jakarta, Minggu (13/5).

"Negara tidak boleh kalah atas siapapun perorangan atau kelompok yang ingin melawan keutuhan bangsa ini. Ini tantangan," lanjutnya.

Oleh sebab itu, Tjahjo memohon kepada anggota legislatif khususnya pimpinan dan anggota DPRD untuk memperkuat forum komunikasi umat beragama yang ada di daerah.

"Kepala daerah dan DPRD dalam mengambil kebijakan harus melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama di daerah masing-masing," ujarnya.

Tjahjo juga meminta peran aktif masyarakat untuk mengawasi gelagat dan perkembangan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang ada di sekitarnya.

Saat ini, tercatat ada lebih dari 380 ribu ormas yang terdaftar di Kemendagri, Kementerian Hukum dan Ham, maupun di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

Angka itu belum termasuk ormas yang belum resmi terdaftar di pemerintahan ataupun hanya disahkan melalui akta notaris.

"Silakan kalau ormas mau berdakwah. Ormas Islam sepanjang sesuai Al-Quran dan hadis. Silakan ormas agama Kristen, Buddha, Hindu dan lain-lain berdakwah, sepanjang tidak sesat dan berasas Pancasila," kata Tjahjo.

Adapun kehadiran Tjahjo dalam workshop berisikan 1.100 peserta kader PPP itu adalah mewakili Presiden Joko Widodo.

Jokowi berhalangan hadir karena mendadak terbang ke Surabaya meninjau lokasi bom.

"Saya baru diberitahu Pak Ketum PPP bahwa Pak Presiden jam 12.45 harus ke Surabaya. Semata-mata beliau ingin hadir ditengah-tengah masyarakat yang sedang diteror," kata Tjahjo.

(ard)