ANALISIS
Jokowi Dinilai Tak Mau Disalahkan, SBY Makin Galau di Pilpres
Ihsan Dalimunthe | CNN Indonesia
Rabu, 16 Mei 2018 21:30 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden ke-5 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merespons pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyalahkan kebijakan subsidi harga BBM yang diterapkan saat ia berkuasa.
Menanggapi hal itu, pengamat politik asal Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan dalam rangka menyongsong pemilu 2019 mendatang, publik makin sering ditontonkan dengan dinamika elite politik yang semakin dinamis.
"Perilaku elite itu berkaitan dengan dinamika penjajakan koalisi dalam mengusung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di tahun 2019," kata Wiwiek, begitu Situ Zuhro disapa kepada CNNIndonesia.com, Rabu (16/5).
Menurut Wiwiek, sesuai dengan kepentingan masing-masing partai politik atau ketua umum parpol, penjajakan bisa berakhir dengan kecocokan antar ketua umum parpol. Sehingga, koalisi bisa diwujudkan dengan kesepakatan bersama mengusung dan mendukung pasangan calon
Sebaliknya, imbuh Wiwiek, dalam kasus SBY dan Jokowi ini, sikap untuk saling berhadapan bisa tak terhindarkan ketika kepentingan tak sama dan bahkan bertentangan. Menurut dia, ancamannya bisa saja dukungan terhadap Jokowi oleh Demokrat batal terbangun.
"Dalam penjajakan tersebut bisa saja terjadi ketidaksesuaian muncul sehingga koalisi batal terbangun," kata Wiwiek.
Dari peristiwa tersebut, publik saat ini sedang membaca ekspresi rasa saling mengkritisi karena terselip rasa yang tidak seiring sejalan antara SBY dan Jokowi.
Menurut Wiwiek, berdasarkan dinamika itu publik juga melihat jika prasyarat sebuah koalisi antara Demokrat dan Jokowi makin kurang mantap meskipun sebetulnya SBY atau Demokrat dalam beberapa kesempatan proaktif dalam berkonumikasi dan bersilaturahim politik.
Lebih lanjut, Wiwiek mengakui mengkritisi kebijakan pemerintah sah-sah saja dalam sistem demokrasi dan tak perlu memunculkan kegaduhan. Tapi karena tahun 2018 adalah tahun politik maka silang pendapat yang ada bisa dikaitkan ke kepentingan politik sesaat.
"Hal ini yang membuat letupan-letupan politik sering terjadi belakangan ini," kata Wiwiek.
Jokowi tidak mau disalahkan
Sementara itu, pengamat politik asal Unversitas Paramadina Hendri Satrio mengakui alasan paling mudah dari semua permasalahan ekonomi dan kebijakannya memang berkaca pada rezim sebelumnya. Alasan itu sedang digunakan Jokowi merespons kondisi ekonomi saat ini.
"Paling mudah memang menyalahkan rezim sebelumnya. Wajar SBY kesal," kata Hendri kepada CNNIndonesia.com, Rabu (16/5).
Dampaknya menurut Hendri, Partai Demokrat akan kembali berpikir ulang untuk mendukung Jokowi di Pilpres 2019. Seharusnya di tahun politik ini, Jokowi harus lebih memperbanyak teman dan aliansi demi kepentingan pemerintahan selanjutnya dibanding mencari-cari kesalahan.
"Kalau ini SBY galau lagi untuk dukung Jokowi atau tidak di Pilpres 2019," kata Hendri.
Lebih lanjut, Hendri menilai dalam melontarkan kritik soal BBM Jokowi tidak bisa memberikan solusi yang konkret. Saat ini, Jokowi sudah mencabut subsidi BBM dan kenyataannya kondisi ekonomi di Indonesia justru mengkhawatirkan.
Untuk itu, Hendri pun membaca kritikan Jokowi jelas memiliki kepentingan untuk menutupi kelemahan ekonomi di rezimnya demi kepentingan Pilpres 2019.
"Jadi semua rezim punya masalahnya sendiri-sendiri dan punya cara untuk adaptasi. Tapi sayang banget kalau kelemahan ekonomi saat ini menjadikan rezim sebelumnya sebagai bantalan. Jokowi tidak mau disalahin karena mau Pilpres," kata Hendri.
Senada dengan Hendri, pengamat komunikasi politik asal Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing mengaku kritikan yang disampaikan Jokowi memang terlihat tanpa solusi.
Sayangnya, SBY pun terlihat tidak memiliki jawaban yang bisa mematahkan sindiran Jokowi soal subsidi BBM itu.
Menurut Emrus itu yang menjadi penyebab SBY meminta semua kader dan menteri di rezimnya untuk sabar dan tidak bereaksi atas kritikan itu.
"Kalau tidak mau buat kerusuhan buat apa SBY berkicau lewat twitter. Makanya dia menyindir Jokowi dengan mengatakan jika cekcok di hadapan publik akan membuat malu," kata Emrus kepada CNNIndonesia.com, Rabu (16/5).
Emrus pun mengakui jika kritikan tersebut jelas menunjukkan adanya sesuatu yang mengganggu hubungan antara SBY dan Jokowi. Kritikan Jokowi itu jelas tidak bisa lepas dari kepentingan Pemilu 2019.
Menurut Emrus, jika keduanya tidak segera memperbaiki pola komunikasi politik jelang pilkada serentak 2018, hubungan Demokrat dengan Jokowi jelang Pilpres 2019 pun dipastikan akan semakin terganggu.
"Bisa semakin terganggu sampai Pilpres 2019. Jadi di politik itu kelihatan tidak ada teman atau musuh abadi. Tapi saya berharap kritikan elite politik juga harus produktif. Jangan tanpa solusi," kata Emrus.
Sebelumnya, SBY berkicau di akun resmi Twitter miliknya pada Selasa malam (15/5). Dia menyatakan dirinya mengikuti percakapan publik, termasuk di media sosial, terkait dengan pernyataan Presiden Jokowi soal subsidi harga BBM.
"Pak Jokowi intinya mengkritik dan menyalahkan kebijakan subsidi untuk rakyat dan kebijakan harga BBM yang berlaku di era pemerintahan saya," kata SBY dalam cuitan.
Diketahui, anggaran subisidi BBM yang digelontorkan di era pemerintahan SBY mencapai Rp300 triliun. Sedangkan saat ini, Jokowi menerapkan kebijakan BBM Satu Harga terutama untuk daerah terpencil di Papua yang membuat PT Pertamina harus mengeluarkan dana Rp800 miliar, di antaranya untuk membeli pesawat angkut BBM.
SBY menjabat sebagai Presiden sebanyak dua periode yakni 2004-2009 dan 2009-2014.
Dalam cuitannya, SBY meminta para mantan menteri dan pejabat di bawah kepemimpinannya untuk bersabar. Selain itu, dia juga meminta hal serupa kepada kader Partai Demokrat dan konstituennya.
"Tentu saya bisa jelaskan. Tapi tak perlu dan tak baik di mata rakyat. Apalagi saat ini kita tengah menghadapi masalah keamanan, politik, dan ekonomi," kata dia.
Setiap cuitan sendiri diberi tanda *SBY* yang berarti mantan presiden itu sendiri yang menuliskan cuitannya.
Jokowi sendiri dalam sejumlah kesempatan mengkritik banyaknya anggaran negara yang dihabiskan oleh pemerintahan SBY terkait dengan subsidi harga BBM tersebut.
Sepanjang 2017, pemerintah telah merealisasikan 57 titik BBM satu harga. Dari angka tersebut, 54 titik dikerjakan oleh Pertamina dan tiga sisanya digarap oleh PT Aneka Kimia Raya (AKR) Corporindo.
Keduanya merupakan badan usaha yang ditunjuk menyalurkan BBM penugasan sepanjang tahun 2017 oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) (dal)
Menanggapi hal itu, pengamat politik asal Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan dalam rangka menyongsong pemilu 2019 mendatang, publik makin sering ditontonkan dengan dinamika elite politik yang semakin dinamis.
"Perilaku elite itu berkaitan dengan dinamika penjajakan koalisi dalam mengusung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di tahun 2019," kata Wiwiek, begitu Situ Zuhro disapa kepada CNNIndonesia.com, Rabu (16/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Wiwiek, sesuai dengan kepentingan masing-masing partai politik atau ketua umum parpol, penjajakan bisa berakhir dengan kecocokan antar ketua umum parpol. Sehingga, koalisi bisa diwujudkan dengan kesepakatan bersama mengusung dan mendukung pasangan calon
Sebaliknya, imbuh Wiwiek, dalam kasus SBY dan Jokowi ini, sikap untuk saling berhadapan bisa tak terhindarkan ketika kepentingan tak sama dan bahkan bertentangan. Menurut dia, ancamannya bisa saja dukungan terhadap Jokowi oleh Demokrat batal terbangun.
 Jokowi CNN Indonesia/Christie Stefanie |
Dari peristiwa tersebut, publik saat ini sedang membaca ekspresi rasa saling mengkritisi karena terselip rasa yang tidak seiring sejalan antara SBY dan Jokowi.
Menurut Wiwiek, berdasarkan dinamika itu publik juga melihat jika prasyarat sebuah koalisi antara Demokrat dan Jokowi makin kurang mantap meskipun sebetulnya SBY atau Demokrat dalam beberapa kesempatan proaktif dalam berkonumikasi dan bersilaturahim politik.
Lebih lanjut, Wiwiek mengakui mengkritisi kebijakan pemerintah sah-sah saja dalam sistem demokrasi dan tak perlu memunculkan kegaduhan. Tapi karena tahun 2018 adalah tahun politik maka silang pendapat yang ada bisa dikaitkan ke kepentingan politik sesaat.
"Hal ini yang membuat letupan-letupan politik sering terjadi belakangan ini," kata Wiwiek.
Jokowi tidak mau disalahkan
Sementara itu, pengamat politik asal Unversitas Paramadina Hendri Satrio mengakui alasan paling mudah dari semua permasalahan ekonomi dan kebijakannya memang berkaca pada rezim sebelumnya. Alasan itu sedang digunakan Jokowi merespons kondisi ekonomi saat ini.
"Paling mudah memang menyalahkan rezim sebelumnya. Wajar SBY kesal," kata Hendri kepada CNNIndonesia.com, Rabu (16/5).
Lihat juga:Perbedaan Strategi Subsidi BBM Jokowi vs SBY |
Dampaknya menurut Hendri, Partai Demokrat akan kembali berpikir ulang untuk mendukung Jokowi di Pilpres 2019. Seharusnya di tahun politik ini, Jokowi harus lebih memperbanyak teman dan aliansi demi kepentingan pemerintahan selanjutnya dibanding mencari-cari kesalahan.
"Kalau ini SBY galau lagi untuk dukung Jokowi atau tidak di Pilpres 2019," kata Hendri.
Lebih lanjut, Hendri menilai dalam melontarkan kritik soal BBM Jokowi tidak bisa memberikan solusi yang konkret. Saat ini, Jokowi sudah mencabut subsidi BBM dan kenyataannya kondisi ekonomi di Indonesia justru mengkhawatirkan.
Untuk itu, Hendri pun membaca kritikan Jokowi jelas memiliki kepentingan untuk menutupi kelemahan ekonomi di rezimnya demi kepentingan Pilpres 2019.
"Jadi semua rezim punya masalahnya sendiri-sendiri dan punya cara untuk adaptasi. Tapi sayang banget kalau kelemahan ekonomi saat ini menjadikan rezim sebelumnya sebagai bantalan. Jokowi tidak mau disalahin karena mau Pilpres," kata Hendri.
Senada dengan Hendri, pengamat komunikasi politik asal Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing mengaku kritikan yang disampaikan Jokowi memang terlihat tanpa solusi.
Sayangnya, SBY pun terlihat tidak memiliki jawaban yang bisa mematahkan sindiran Jokowi soal subsidi BBM itu.
Menurut Emrus itu yang menjadi penyebab SBY meminta semua kader dan menteri di rezimnya untuk sabar dan tidak bereaksi atas kritikan itu.
"Kalau tidak mau buat kerusuhan buat apa SBY berkicau lewat twitter. Makanya dia menyindir Jokowi dengan mengatakan jika cekcok di hadapan publik akan membuat malu," kata Emrus kepada CNNIndonesia.com, Rabu (16/5).
Lihat juga:SBY: Pemimpin Tak Boleh Saling Bermusuhan |
Emrus pun mengakui jika kritikan tersebut jelas menunjukkan adanya sesuatu yang mengganggu hubungan antara SBY dan Jokowi. Kritikan Jokowi itu jelas tidak bisa lepas dari kepentingan Pemilu 2019.
Menurut Emrus, jika keduanya tidak segera memperbaiki pola komunikasi politik jelang pilkada serentak 2018, hubungan Demokrat dengan Jokowi jelang Pilpres 2019 pun dipastikan akan semakin terganggu.
"Bisa semakin terganggu sampai Pilpres 2019. Jadi di politik itu kelihatan tidak ada teman atau musuh abadi. Tapi saya berharap kritikan elite politik juga harus produktif. Jangan tanpa solusi," kata Emrus.
Lihat juga:'Modus' SBY Dongkrak Popularitas AHY |
Sebelumnya, SBY berkicau di akun resmi Twitter miliknya pada Selasa malam (15/5). Dia menyatakan dirinya mengikuti percakapan publik, termasuk di media sosial, terkait dengan pernyataan Presiden Jokowi soal subsidi harga BBM.
"Pak Jokowi intinya mengkritik dan menyalahkan kebijakan subsidi untuk rakyat dan kebijakan harga BBM yang berlaku di era pemerintahan saya," kata SBY dalam cuitan.
Diketahui, anggaran subisidi BBM yang digelontorkan di era pemerintahan SBY mencapai Rp300 triliun. Sedangkan saat ini, Jokowi menerapkan kebijakan BBM Satu Harga terutama untuk daerah terpencil di Papua yang membuat PT Pertamina harus mengeluarkan dana Rp800 miliar, di antaranya untuk membeli pesawat angkut BBM.
SBY menjabat sebagai Presiden sebanyak dua periode yakni 2004-2009 dan 2009-2014.
Dalam cuitannya, SBY meminta para mantan menteri dan pejabat di bawah kepemimpinannya untuk bersabar. Selain itu, dia juga meminta hal serupa kepada kader Partai Demokrat dan konstituennya.
"Tentu saya bisa jelaskan. Tapi tak perlu dan tak baik di mata rakyat. Apalagi saat ini kita tengah menghadapi masalah keamanan, politik, dan ekonomi," kata dia.
Setiap cuitan sendiri diberi tanda *SBY* yang berarti mantan presiden itu sendiri yang menuliskan cuitannya.
Jokowi sendiri dalam sejumlah kesempatan mengkritik banyaknya anggaran negara yang dihabiskan oleh pemerintahan SBY terkait dengan subsidi harga BBM tersebut.
Sepanjang 2017, pemerintah telah merealisasikan 57 titik BBM satu harga. Dari angka tersebut, 54 titik dikerjakan oleh Pertamina dan tiga sisanya digarap oleh PT Aneka Kimia Raya (AKR) Corporindo.
Keduanya merupakan badan usaha yang ditunjuk menyalurkan BBM penugasan sepanjang tahun 2017 oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) (dal)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK