Singgung Kebijakan SBY, Jokowi Diminta Fokus Benahi Negara

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta Joko Widodo (Jokowi) fokus bekerja dan bertugas sebagai presiden daripada harus menyinggung kebijakan mantan presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hidayat Nur Wahid menganggap Jokowi selaku presiden sudah diberikan wewenang dan anggaran penuh oleh negara untuk menyelesaikan tugasnya sesuai dengan janji kampanye.

"Pak Jokowi sendiri sebagai Presiden mempunyai kewenangan penuh mengambil keputusan, dan memiliki anggaran yang penuh melaksanakan janji-janji kampanye. Jadi fokus saja," kata Hidayat Nur Wahid saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (17/5).


Wakil Ketua Majelis Syura PKS itu juga meminta Jokowi untuk melempar isu mengenai kebijakan pemerintahan yang sebelumnya kepada masyarakat.

Menurut Hidayat, masyarakat sudah cukup pintar untuk mengingat sejarah kepemimpinan yang sebelumnya dan sekarang.

"Daripada melempar kepada rakyat tentang pemimpin yang sebelumnya, padahal rakyat sendiri sudah tahu," kata Hidayat.

Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)

Lihat juga: Nyinyir #SBYJelaskan, Demokrat Sindir Cuit Jokowi soal JKT48

SBY melalui akun Twitter miliknya merespons pernyataan Jokowi menyalahkan kebijakan subsidi harga BBM yang diterapkan pada periode SBY.

SBY menyatakan dirinya mengikuti percakapan publik, termasuk di media sosial, terkait dengan pernyataan Jokowi soal subsidi harga BBM. SBY menyesalkan hal tersebut.

Elite Demokrat sekaligus Wakil Ketua DPR RI Agus Hermantyo berusaha mendinginkan hubungan Jokowi dan SBY. Dia menganggap masing-masing pemimpin negeri itu punya kelbihan tersendiri.

"Pak SBY bisa terbukti hebat membuat kebijakan ekonomi kerakyatan pada saat itu, nah kalau yang sekarang pak Jokowi tentang kebijakan ekonomi infrastruktur dan kami yakini itu baik untuk kebijakan berbangsa dan bernegara," lanjut Agus Hermantyo.

Agus menyebut kebijakan ekonomi kerakyatan yang dikeluarkan oleh SBY terbukti baik untuk pertumbuhan ekonomi, seperti subsidi BBM, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dia juga mengapresiasi kebijakan perekonomian perbaikan infrastruktur yang dikeluarkan Jokowi untuk meningkatkan devisa negara terutama ekonomi, investasi, dan tenaga kerja.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto (CNN Indonesia/ Arie Riswandy)

Lihat juga: Jokowi Dinilai Tak Mau Disalahkan, SBY Makin Galau di Pilpres

Lepas dari itu, Ketua DPP Demokrat Didik Mukrianto menilai Jokowi sebagai presiden sangat tidak bijak karena membandingkan kebijakan pengelolaan BBM di era pemerintahannya dengan era SBY.

Menurutnya, Jokowi tidak dapat membandingkan sebuah kebijakan lantaran di setiap kepemimpinan memiliki perbedaan situasi.

"Saya berpandangan bahwa sebagai negarawan tidak elok dan sangat tidak bijak di saat negara dilanda krisis namun menyalah-nyalahkan pemimpin pendahulunya," ujar Didik lewat pesan singkat.

Didik menilai Jokowi tidak bisa membandingkan sebuah kebijakan yang sama tanpa mempertimbangkan latar belakang situasi atau kondisi ketika kebijakan yang dibandingkan itu dibuat.

Dalam konteks kebijakan BBM, Didik memaparkan SBY membuat kebijakan harga BMM di saat harga minyak dunia meningkat, sekitar US$120 per barel. Meski ada pro dan kontra, Didik menyebut kebijakan SBY tetap membuat perekonomian Indonesia tumbeh sekitar 6 persen.

"Kalau sekarang kan hanya US$75-an (per barel). Walau mulai berat karena hampir US$80," ujarnya.
[Gambas:Twitter]
Didik meminta Jokowi fokus menyelesaikan persoalan bangsa ketimbangkan mengeluarkan pernyataan yang membuat perpecahan.

"Dengan membuat opini yang menyudutkan dan mempersepsikan era sebelumnya dapat dipastikan akan semakin memperlihatkan ketidakmampuan mencari solusi konkret yang dihadapi," ujar Didik.

Lihat juga: Perbedaan Strategi Subsidi BBM Jokowi vs SBY

Jokowi sebelumnya mengkritik banyaknya anggaran negara yang dihabiskan oleh pemerintahan SBY terkait dengan subsidi harga BBM.

Kritik itu disampaikan menyusul terbitnya BBM satu harga di 57 titik. Dari angka tersebut, 54 titik dikerjakan oleh Pertamina dan tiga sisanya digarap oleh PT Aneka Kimia Raya (AKR) Corporindo.

Keduanya merupakan badan usaha yang ditunjuk menyalurkan BBM penugasan sepanjang tahun 2017 oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Kebijakan satu harga diklaim Jokowi jauh lebih efisien.

(gil)