Koopsusgab TNI Dinilai Hanya Diperlukan Sementara

DZA, CNN Indonesia | Jumat, 18/05/2018 13:00 WIB
Koopsusgab TNI Dinilai Hanya Diperlukan Sementara Menurut anggota Komisi I DPR Syarif Hasan, jika revisi UU Antiterorisme sudah disahkan, maka masa tugas Koopsusgab harus berakhir. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi I DPR RI, Syarif Hasan menilai wacana pelibatan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) TNI yang diusulkan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko harus dilakukan, sebelum revisi Undang-Undang Anti Teror disahkan. Syarif menilai keberadaan pasukan khusus itu bisa membantu menanggulangi aksi teror yang belakangan ini terjadi.

"Ya mungkin emergency (Koopsusgab TNI) sebelum UU Terorisme disahkan, ya bisa saja," kata Syarif Hasan di Gedung DPR, Jumat (18/5).

Pelibatan Koopsusgab TNI yang diusulkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko itu dianggap perlu dalam menangani aksi teror. Namun apabila beleid antiterorisme sudah diundangkan, Syarif mengatakan, pasukan gabungan sudah tidak diperlukan lagi.


"Tetapi begitu UU Terorisme diketuk palu, berarti badan itu (Koopsusgab TNI) sudah tidak perlu lagi," kata Syarif.


Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid justru menilai perlu ada payung hukum terkait wacana menghidupkan kembali Koopsusgab TNI. Menurut Hidayat, dengan payung hukum, maka pasukan gabungan dari tiga matra TNI untuk membantu Polri dalam pemberantasan terorisme ini tidak akan melakukan penyalahgunaan wewenang atau menimbulkan masalah lain seperti melanggar HAM, di kemudian hari.

Guna menghindari penyalahgunaan wewenang, Hidayat meminta Revisi Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme Nomor 15 Tahun 2003 tentan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme segera disahkan.

Dengan payung hukum seperti UU Terorisme, maka Koopsusgab tidak akan menghadirkan permasalahan yang kontraproduktif maupun menimbulkan pelanggaran HAM.


Politikus PKS ini juga menilai perlu atau tidaknya Koopsusgab dilibatkan dalam pemberantasan terorisme juga harus dilihat dari situasi dan kondisi. Apabila sudah mendesak seperti situasi dan kondisi yang sekarang, Koopsusgab sangat diperlukan. Dia juga mencontohkan yang terjadi di Poso ada keterlibatan TNI.

Koopsusgab TNI merupakan usulan wacana yang dikeluarkan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Menurutnya, pasukan ini perlu dihidupkan kembali karena persoalan terorisme masuk dalam ranah ancaman yang faktual.

Koopsusgab TNI ini dibentuk Moeldoko saat masih menjabat sebagai Panglima TNI pada 2015. Tim ini adalah gabungan pasukan elite dari tiga matra TNI, yakni Sat-81 Gultor Korps Kopassus TNI AD, Detasemen Jala Mangkara Korps Marinir TNI AL, dan Satuan Bravo-90 Paskhas TNI AU. (ayp/gil)