DPR Bakal Gelar Rapat Rabu Depan Bahas RUU Terorisme
Ramadhan Rizki | CNN Indonesia
Sabtu, 19 Mei 2018 06:30 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Panitia Khusus (Pansus) revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Muhammad Syafii mengatakan bakal menggelar rapat pada Rabu (23/5) depan.
"Pada Rabu 23 Mei ya," kata Syafii di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (18/5).
Syafii mengatakan rapat itu nantinya bakal berfokus membahas perihal definisi terorisme yang selama ini belum terselesaikan.
Menurutnya, definisi terorisme menjadi payung bagi aparat penegak hukum agar tak bisa sewenang-wenang untuk menindak seseorang yang dapat dianggap teroris atau tidak.
"Takutnya nanti kita-kita bisa disebut teroris juga, terserah kemauannya aparat malah kalau tak ada definisi yang jelas di UU itu," tambah Syafii.
Syafii lantas menyatakan bahwa selama ini perdebatan mengenai definisi terorisme menjadi persoalan antara DPR dan pemerintah.
Ia berpendapat seyogyanya definisi terorisme turut memasukan frasa 'motif dan tujuan politik' harus masuk ke dalam batang tubuh di dalam UU tersebut agar maksudnya jelas. Sedangkan pemerintah, menurutnya, menginginkan agar frasa tersebut dicantumkan hanya dalam bagian penjelasan.
"Nanti definisi ini bakal kita lempar ke rapat, bagaimana tanggapan fraksi-fraksi itu," ujar dia.
Baginya, frasa itu memiliki makna penting sebagai petunjuk agar aparat kemanan dapat melihat seseorang teroris pasti memiliki tujuan politik. Sedangkan seseorang yang melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan korban atau merusak objek vital, bukan merupakan kategorisasi terorisme.
"Kalau kita lihat, misalnya di luar negeri seperti ISIS itu kan tujuannya politik, mereka orientasinya politik, ingin ganti sistem menjadi negara islam," kata Syafii. (rah)
"Pada Rabu 23 Mei ya," kata Syafii di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (18/5).
Syafii mengatakan rapat itu nantinya bakal berfokus membahas perihal definisi terorisme yang selama ini belum terselesaikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, definisi terorisme menjadi payung bagi aparat penegak hukum agar tak bisa sewenang-wenang untuk menindak seseorang yang dapat dianggap teroris atau tidak.
"Takutnya nanti kita-kita bisa disebut teroris juga, terserah kemauannya aparat malah kalau tak ada definisi yang jelas di UU itu," tambah Syafii.
Ia berpendapat seyogyanya definisi terorisme turut memasukan frasa 'motif dan tujuan politik' harus masuk ke dalam batang tubuh di dalam UU tersebut agar maksudnya jelas. Sedangkan pemerintah, menurutnya, menginginkan agar frasa tersebut dicantumkan hanya dalam bagian penjelasan.
"Nanti definisi ini bakal kita lempar ke rapat, bagaimana tanggapan fraksi-fraksi itu," ujar dia.
Baginya, frasa itu memiliki makna penting sebagai petunjuk agar aparat kemanan dapat melihat seseorang teroris pasti memiliki tujuan politik. Sedangkan seseorang yang melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan korban atau merusak objek vital, bukan merupakan kategorisasi terorisme.
"Kalau kita lihat, misalnya di luar negeri seperti ISIS itu kan tujuannya politik, mereka orientasinya politik, ingin ganti sistem menjadi negara islam," kata Syafii. (rah)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK