Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nur Syam menjelaskan, 200 nama yang sebelumnya dirilis merupakan tahap awal. Nantinya, Kementerian agama akan merilis nama-nama lainnya. Ia pun meminta hal ini tidak dipersoalkan lebih jauh.
"Ini adalah tahap awal yang bisa kami sampaikan. Yang 200 itu bukan harga mati, di luar itu tentu masih banyak penceramah," kata Nur Syam saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (19/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Nur, ada beberapa poin yang disoroti Kemenag sebelum mencantumkan nama mubalig yang direkomendasikan.
Lebih jauh, kata Nur, pengumpulan nama para mubalig oleh Kemenag akan berlaku untuk seluruh mubalig di Indonesia.
Harapannya, ini menjadi semacam data base yang nantinya bisa dilihat oleh semua pihak. Bukan hanya ulama yang selama ini dikenal masyarakat luas, tapi mubalig yang dikenal di daerah-daerah pun akan dimasukan dalam data.
"Ke depan, kami ingin ada data dari seluruh Indonesia. Kami juga menerima pandangan dari NU, Muhammadiyah dan organisasi Islam lainnya dalam rangka meng-update [memperbarui] jumlah nama yang akan semakin banyak," kata Nur.
Dihubungi terpisah, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Muhammadiyah Amin membantah jika rekomendasi nama-nama mubalig yang telah dirilis beberapa waktu lalu terkait dengan agenda politik. Sebab, ia memastikan akan ada pembaruan data ke depan.
"Tidak ada kaitannya dengan politik. Ini adalah rilis awal dan tetap akan di-update," kata Amin melalui pesan singkatnya.
Rekomendasi 200 nama mubalig yang dirilis Kementerian Agama pada Jumat (18/5) menuai polemik. Sejumlah pihak menilai hal itu berpotensi memecah belah umat dan kalangan alim ulama. Salah satu tanggapan disampaikan oleh dai kondang ustad Yusuf Mansyur.
Sementara itu, Dewan Penasihat Persaudaraan Alumni 212 Eggi Sudjana menilai ada unsur politik terkait nama-nama yang mubalig rekomendasi Kemenag. Sebab penceramah agama dari kelompok Alumni 212 seperti Bachtiar Nasir atau Rizieq Shihab tidak masuk dalam daftar tersebut.
"Itu karena kepentingan politik, dia bilang kita jangan main politik tapi dia sedang berpolitik. Itu poinnya, menteri agama tidak konsisten," kata Eggi.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera juga ikut menanggapi. Menurutnya rekomendasi jangan sampai membatasi mubalig lainnya. Sebab jika ada pembatasan akan membuat kalangan ulama jadi terbelah.
"Monggo, 200 monggo, tetapi jangan membatasi yang lain, ini langkah yang membuat kita terbelah ini lahan yang justru menimbulkan terorisme tumbuh subur," kata Mardani di Jakarta, Sabtu. (stu)