Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua
PBNU Marsudi Syuhud meminta Kementerian Agama untuk transparan dalam menyeleksi nama mubalig. Hal ini dilakukan untuk menghindari pro dan kontra di masyarakat terkait
penceramah yang namanya tak masuk daftar rekomendasi.
"Mungkin, dibuat SOP-nya (Standard Operating Procedures). Supaya nanti tidak bingung sendiri, tidak juga timbul pertanyaan di masyarakat," ujarnya saat dihubungi
CNNIndonesia.com, Sabtu (19/5).
Selain itu, sambung Marsudi, SOP ini diciptakan agar Kemenag dapat menjawab setiap pertanyaan yang mungkin muncul di kalangan masyarakat. Apalagi, 200 nama mubalig yang dirilis Kemenag baru-baru ini disebut bersifat temporer.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"
Nah, nanti kan bisa muncul pertanyaan, misalnya penilaiannya apa, kriteria seperti apa, ustad ini masuk, kok yang ini tidak masuk, yang begitu harus dipersiapkan," imbuh dia.
Kemenag juga diminta membuka nama-nama panitia seleksi yang memiliki wewenang merekomendasikan nama-nama ustad yang aman saat memberikan ceramah.
"Ya pokoknya, jangan sampai memunculkan kegaduhan baru," terang dia.
Bukan Menciderai IslamAnggota Komisi DPR dari Partai Nasdem Supiadin Aries Saputra menyebut rekomendasi 200 mubalig merupakan bentuk kehadiran pemerintah untuk mencegah munculnya hasutan yang berpotensi mengarah ke terorisme di tengah-tengah masyarakat.
Menurut dia, pemerintah membuat daftar mubalig rekomendasi bukan untuk menciderai Islam. "Jangan Kemenag melarang sekian ustad, diidentikkan untuk menciderai Islam. Tidak. Kalau dlihat dari situ akan menimbulkan konflik, provokasi lagi," katanya.
Daftar rekomendasi mubalig, Supiadin melanjutkan disusun karena ancaman radikalisme, sekaligus untuk membantu masyarakat mencari ulama untuk diundang mengisi pengajian atau tausiah.
(bir)