Jakarta, CNN Indonesia -- Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Jawa Barat, mengeluh 20 dari 50 unit truk sampah bekas hibah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ternyata dalam kondisi bobrok. Mereka menyatakan kesulitan memperbaiki truk itu lantaran biayanya terlampau tinggi.
"Kami tidak dapat memperbaiki kendaraan itu karena masih atas nama Pemprov DKI Jakarta. Lagi pula, biaya perbaikan suku cadangnya mahal, setara kalau kita beli satu unit baru," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Jumhana Luthfi di Bekasi, sebagaimana dilansir Antara, Jumat (25/5).
Menurut Jumhana truk-truk itu mengalami kerusakan pada suku cadang yang vital, seperti mesin, korosi pada bagian badan kendaraan, perseneling, rem dan lainnya. Dikatakan Jumhana, seluruh hibah truk sampah DKI itu diterima pada 2015, 2016 dan 2017.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kerusakan truk tersebut kami deteksi dalam proses verifikasi seluruh truk DKI yang ada," katanya.
Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bekasi berencana mengembalikan truk sampah yang diberikan Pemprov DKI Jakarta yang kini dalam kondisi rusak parah.
"Sekitar 20-an unit dari 50 unit truk sampah yang diberikan dalam kondisi rusak. Makanya saya berinisiatif mengembalikan karena sudah tidak bisa diapa-apakan," katanya.
Dikatakan Luthfi, pihaknya juga tengah menghitung kebutuhan dana bagi perbaikan truk yang tidak terlalu parah mengalami kerusakan.
"Untuk kerusakan ringan akan kita danai melalui APBD. Saat ini sedang kita hitung jumlahnya," katanya.
Jumhana menyatakan mereka juga segera menambah truk penyapu jalan, yang akan dioperasikan di seluruh koridor perlintasan truk sampah jalur protokol menuju Bantargebang pada 2018. Sebab, warga setempat yang melintas kerap mengeluhkan bau dan sampah dari DKI Jakarta yang tercecer di jalan saat hendak dibuang menuju Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Bantargebang.
"Saat ini Kota Bekasi baru memiliki satu unit truk penyapu jalan, itu pun hibah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2016. Kami berniat menambah lagi pada 2018 ini," kata Jumhana.
Jumhana menyatakan sudah menyusun anggaran pengadaan truk baru penyapu jalan, bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Dikatakan Luthfi, mereka berencana menambah empat unit truk penyapu jalan pada 2018, yang akan dioperasikan di sejumlah ruas jalan protokol di wilayah setempat.
"Pembelian truk ini cukup mendesak karena sejumlah ruas jalan protokol dilintasi truk pengangkut sampah. Kadang yang namanya truk sampah milik DKI maupun Pemkot Bekasi suka mengeluarkan air licit atau sampahnya berserakan di jalan, yang paling sering dikomplain pengendara adalah baunya yang menyengat," katanya.
Situasi itu kerap dirasakan pengendara yang selama ini melintas di koridor truk sampah seperti Jalan Sultan Agung, Jalan Sudirman, Jalan KH Noer Alie, Jalan Ir H Djuanda, Jalan Cut Meutia, Jalan Ahmad Yani dan Jalan Raya Narogong.
"Bukan hanya membersihkan air licit, tapi mobil tersebut juga bisa membersihkan kotoran lain di jalan protokol yang mengarah ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Sumurbatu Bantargebang," katanya.
Selain berfungsi membersihkan jalan, kata Luthfi, keberadaan truk penyapu jalan juga mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas yang kerap dialami petugas penyapu jalan.
"Terakhir ini sudah ada dua penyapu jalan di Kota Bekasi yang meninggal dunia karena tertabrak pengendara di ruas jalan protokol. Saya harap, petugas penyapu jalan ke depannya cukup membersihkan di jalan biasa saja yang tidak berbahaya," ujarnya.
(ayp)