Pemprov DKI akan Melakukan Penataan 21 Kampung di Jakarta
Dias Saraswati | CNN Indonesia
Jumat, 25 Mei 2018 02:32 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat yang ia tanda tangani pada 21 Mei lalu.
Keputusan yang sudah diteken itu menjadi dasar penugasan terhadap jajarannya di Pemprov DKI Jakarta guna menjalankan program penataan 21 kampung. Anies mengatakan dalam penataan kampung tersebut akan ada kebijakan yang berbeda untuk setiap kampung dengan menerapkan program community action plan.
"Karena penataan ulang Kampung tidak seragam untuk semua kampung. Setiap kampung memiliki karakternya berbeda-beda," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Kamis (24/5).
Anies memastikan dalam penataan kampung tersebut akan selalu melibatkan warga sehingga hasilnya nanti bisa sesuai dengan kebutuhan warga.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menyampaikan ada empat komponen yang akan terlibat dalam penataan kampung tersebut yaitu warga, pemerintah, pakar, dan fasilitator proses. Untuk pakar, Anies menyebut akan melibatkan sosiolog serta planolog yang dianggap memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam penataan kampung.
Anies pun berjanji tak akan melakukan penggusuran dalam melakukan penataan kampung tersebut.
"Saya perlu garis bawahi kalau mau gampang tinggal gusur aja, gampang tuh paling rame. Tidak kita ingin menghadirkan keadilan bukan sekedar memindahkan orang," tuturnya
Penataan kampung tersebut menjadi kontrak politik Anies dan Sandi yang disepakati dengan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK). Pada November tahun lalu, Anies juga telah bertemu dengan JRMK untuk membahas rencana penataan kampung sebagai komitmen atas kontrak politik yang telah disepakati kedua belah pihak.
Klaim 98 Persen Warga Jakarta Terlayani JKN
Tak hanya itu, Anies pun membanggakan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award dari Presiden RI Joko Widodo kepada DKI Jakarta. Penghargaan itu diberikan sang presiden kepada provinsi yang bisa memenuhi jaminan kesehatan nasional (JKN) warganya di atas 95 persen. Anies pun menyampaikan janji kepada Jokowi untuk memaksimalkan pemenuhan JKN di Jakarta.
"Jadi saya bilang kemarin kepada pak presiden sudah 98 persen, kata pak presiden, 'tinggal dua lagi ya'. Insyaallah dua persen lagi nanti 100 persen," kata Anies .
Angka tersebut, kata Anies melonjak cukup tinggi jika dibandingkan dengan data pada November 2017 lalu yang baru berhasil menjangkau sampai 78 persen.
"Dalam waktu tujuh bulan alhamdulillah digenjot bisa sampai 98 persen," kata dia bangga.
Anies menyebut lonjakan tersebut dikarenakan adanya langkah-langkah yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan jangkauan JKN bagi warga Jakarta.
Pertama, pendaftaran jaminan kesehatan yang bisa dilakukan lewat kantor kelurahan dan puskemas, yang telah diterapkan sejak bulan Januari. Kedua, tim ketuk pintu layani dengan hati juga melakukan penyisiran bagi warga yang ingin mendaftar.
Terakhir, kata Anies peran kelurahan yang mendata warganya yang belum masuk memiliki kartu JKN.
"Alhamdulillah dengan cara itu angka bulan November waktu itu jumlahnya 8.141.263 orang atau 78,78 persen warga DKI, dan di bulan Mei telah meningkat menjadi 10.146.399 orang atau setara dengan 98,19 persen," tuturnya.
Nantinya, lanjut Anies, dirinya akan meminta Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk turut serta dalam upaya sinkronisasi data warga tersebut. (kid)
Keputusan yang sudah diteken itu menjadi dasar penugasan terhadap jajarannya di Pemprov DKI Jakarta guna menjalankan program penataan 21 kampung. Anies mengatakan dalam penataan kampung tersebut akan ada kebijakan yang berbeda untuk setiap kampung dengan menerapkan program community action plan.
"Karena penataan ulang Kampung tidak seragam untuk semua kampung. Setiap kampung memiliki karakternya berbeda-beda," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Kamis (24/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anies memastikan dalam penataan kampung tersebut akan selalu melibatkan warga sehingga hasilnya nanti bisa sesuai dengan kebutuhan warga.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menyampaikan ada empat komponen yang akan terlibat dalam penataan kampung tersebut yaitu warga, pemerintah, pakar, dan fasilitator proses. Untuk pakar, Anies menyebut akan melibatkan sosiolog serta planolog yang dianggap memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam penataan kampung.
"Saya perlu garis bawahi kalau mau gampang tinggal gusur aja, gampang tuh paling rame. Tidak kita ingin menghadirkan keadilan bukan sekedar memindahkan orang," tuturnya
Penataan kampung tersebut menjadi kontrak politik Anies dan Sandi yang disepakati dengan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK). Pada November tahun lalu, Anies juga telah bertemu dengan JRMK untuk membahas rencana penataan kampung sebagai komitmen atas kontrak politik yang telah disepakati kedua belah pihak.
Klaim 98 Persen Warga Jakarta Terlayani JKN
Tak hanya itu, Anies pun membanggakan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award dari Presiden RI Joko Widodo kepada DKI Jakarta. Penghargaan itu diberikan sang presiden kepada provinsi yang bisa memenuhi jaminan kesehatan nasional (JKN) warganya di atas 95 persen. Anies pun menyampaikan janji kepada Jokowi untuk memaksimalkan pemenuhan JKN di Jakarta.
"Jadi saya bilang kemarin kepada pak presiden sudah 98 persen, kata pak presiden, 'tinggal dua lagi ya'. Insyaallah dua persen lagi nanti 100 persen," kata Anies .
Angka tersebut, kata Anies melonjak cukup tinggi jika dibandingkan dengan data pada November 2017 lalu yang baru berhasil menjangkau sampai 78 persen.
"Dalam waktu tujuh bulan alhamdulillah digenjot bisa sampai 98 persen," kata dia bangga.
Anies menyebut lonjakan tersebut dikarenakan adanya langkah-langkah yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan jangkauan JKN bagi warga Jakarta.
Pertama, pendaftaran jaminan kesehatan yang bisa dilakukan lewat kantor kelurahan dan puskemas, yang telah diterapkan sejak bulan Januari. Kedua, tim ketuk pintu layani dengan hati juga melakukan penyisiran bagi warga yang ingin mendaftar.
Terakhir, kata Anies peran kelurahan yang mendata warganya yang belum masuk memiliki kartu JKN.
"Alhamdulillah dengan cara itu angka bulan November waktu itu jumlahnya 8.141.263 orang atau 78,78 persen warga DKI, dan di bulan Mei telah meningkat menjadi 10.146.399 orang atau setara dengan 98,19 persen," tuturnya.
Nantinya, lanjut Anies, dirinya akan meminta Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk turut serta dalam upaya sinkronisasi data warga tersebut. (kid)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK