Raih WTP, Sandiaga Akui Peran Empat Gubernur DKI Jakarta
Dias Saraswati | CNN Indonesia
Rabu, 30 Mei 2018 15:13 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan raihan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tak lepas dari andil pemerintahan sebelumnya.
"Uniknya WTP 2017 ini ada empat gubernur yang terlibat di sini, yaitu pertama-tama tentunya Pak Basuki (Ahok), ada Pak Soni, ada Pak Djarot, dan ada Pak Anies juga," kata Sandi di Balai Kota Jakarta, Rabu (30/5).
Selain itu, Sandi juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran DPRD DKI Jakarta yang telah memberi banyak masukan dan ikut mengawal Pemprov hingga bisa meraih predikat WTP.
Sandi pun menyinggung ucapan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yang justru hanya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Jokowi, Ahok, dan Djarot.
"Tapi Pak Pras lupa ada satu pihak yang beliau lupa terima kasih, yaitu dia harus terima kasih kepada dirinya sendiri. Karena tanpa DPRD enggak bisa," ujarnya.
Selain itu, Sandi juga menyebut predikat WTP itu diperoleh atas kontribusi dari seluruh dinas yang rela lembur untuk menyelesaikan laporan keuangan tersebut.
Ia mengatakan target memperoleh predikat WTP merupakan salah satu rencana kerja dirinya dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Ia dan Anies pun memikirkan berbagai cara untuk bisa menyelesaikan dan menindaklanjuti berbagai temuan BPK.
Kendati demikian, kata Sandi, Anies sempat menduga penyelesaian itu akan berat dan menargetkan pembenahan laporan keuangan baru di tahun 2018. Dia menargetkan predikat WTP itu baru akan diperoleh di tahun 2019.
"Saya sampaikan kepada Pak Gubernur, saya maunya WTP-nya 2018 ini supaya di 2017 kita bisa melakukan pembenahan. Walaupun berat, tapi ini adalah tantangan buat kita karena I like to face challenges," tutur Sandi.
Sandi berharap predikat WTP tersebut bisa menjadi langkah baru bagi Pemprov DKI dalam melakukan pengelolaan keuangan yang akuntabel.
Selain itu, dia berharap predikat itu juga bisa dijadikan acuan dalam penataan aset milik Pemprov DKI serta menjadi acuan dalam melakukan perencanaan anggaran.
"Kita sudah punya beberapa rencana setelah mendapatkan WTP, kita ingin meningkatkan kita untuk di-rating, untuk kita siap menerbitkan instrumen keuangan baik itu municipal bond maupun sukuk," ujar Sandi.
Pada kesempatan sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi berterima kasih kepada para gubernur yang menjabat sebelum masa pemerintah Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.
"Jadi pertama-tama kita ucapkan terima kasih, juga kepada pemerintah sebelumnya, yaitu dari Pak Jokowi-Ahok, Pak Ahok-Djarot, dan Pak Djarot," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (28/5).
Prasetyo berpendapat predikat WTP tersebut tidak akan bisa dicapai tanpa andil dari pemerintahan sebelumnya. Sebab, menurutnya perubahan pengelolaan keuangan di DKI Jakarta untuk meraih predikat WTP tidaklah instan.
Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DKI Jakarta Tahun 2017.
Hal itu disampaikan secara langsung oleh Anggota V BPK Isma Yatun di dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jakarta, Senin (28/5).
Kendati mendapatkan opini WTP, Isma mengingatkan masih ada sejumlah permasalahan dalam laporan keuangan DKI Jakarta.
Permasalahan tersebut terkait dengan temuan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern (SPI) dan keputusan terhadap peraturan perundang-undangan. (pmg/sur)
"Uniknya WTP 2017 ini ada empat gubernur yang terlibat di sini, yaitu pertama-tama tentunya Pak Basuki (Ahok), ada Pak Soni, ada Pak Djarot, dan ada Pak Anies juga," kata Sandi di Balai Kota Jakarta, Rabu (30/5).
Selain itu, Sandi juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran DPRD DKI Jakarta yang telah memberi banyak masukan dan ikut mengawal Pemprov hingga bisa meraih predikat WTP.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sandi pun menyinggung ucapan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yang justru hanya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Jokowi, Ahok, dan Djarot.
"Tapi Pak Pras lupa ada satu pihak yang beliau lupa terima kasih, yaitu dia harus terima kasih kepada dirinya sendiri. Karena tanpa DPRD enggak bisa," ujarnya.
Ia mengatakan target memperoleh predikat WTP merupakan salah satu rencana kerja dirinya dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Ia dan Anies pun memikirkan berbagai cara untuk bisa menyelesaikan dan menindaklanjuti berbagai temuan BPK.
Kendati demikian, kata Sandi, Anies sempat menduga penyelesaian itu akan berat dan menargetkan pembenahan laporan keuangan baru di tahun 2018. Dia menargetkan predikat WTP itu baru akan diperoleh di tahun 2019.
"Saya sampaikan kepada Pak Gubernur, saya maunya WTP-nya 2018 ini supaya di 2017 kita bisa melakukan pembenahan. Walaupun berat, tapi ini adalah tantangan buat kita karena I like to face challenges," tutur Sandi.
 Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi (kedua kiri). (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono) |
Selain itu, dia berharap predikat itu juga bisa dijadikan acuan dalam penataan aset milik Pemprov DKI serta menjadi acuan dalam melakukan perencanaan anggaran.
"Kita sudah punya beberapa rencana setelah mendapatkan WTP, kita ingin meningkatkan kita untuk di-rating, untuk kita siap menerbitkan instrumen keuangan baik itu municipal bond maupun sukuk," ujar Sandi.
Pada kesempatan sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi berterima kasih kepada para gubernur yang menjabat sebelum masa pemerintah Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.
"Jadi pertama-tama kita ucapkan terima kasih, juga kepada pemerintah sebelumnya, yaitu dari Pak Jokowi-Ahok, Pak Ahok-Djarot, dan Pak Djarot," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (28/5).
Prasetyo berpendapat predikat WTP tersebut tidak akan bisa dicapai tanpa andil dari pemerintahan sebelumnya. Sebab, menurutnya perubahan pengelolaan keuangan di DKI Jakarta untuk meraih predikat WTP tidaklah instan.
Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DKI Jakarta Tahun 2017.
Hal itu disampaikan secara langsung oleh Anggota V BPK Isma Yatun di dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jakarta, Senin (28/5).
Kendati mendapatkan opini WTP, Isma mengingatkan masih ada sejumlah permasalahan dalam laporan keuangan DKI Jakarta.
Permasalahan tersebut terkait dengan temuan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern (SPI) dan keputusan terhadap peraturan perundang-undangan. (pmg/sur)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK