Mendagri Singgung Etika Sandi Karena Samakan Jokowi dan Najib

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyesalkan pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang mengaitkan Presiden Joko Widodo dengan mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak.

"Gubernur dan Wakil Gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Kalau mau mengkritik Presiden atau menyampaikan pendapat tentang pemerintah pusat ada etika dan aturan," ujar Tjahjo, di sela-sela kunjungannya ke Gudang Aset Kemendagri, di Bogor, Rabu (30/5).

Lihat juga: E-KTP Tercecer, Mendagri Tjahjo Siap Pertaruhkan Jabatan

Tjahjo mengklaim bahwa posisi Jokowi dan Najib sangat berbeda. Jokowi disebutnya tak pernah korupsi. Alhasil, Presiden tak mungkin digulingkan karena kasus yang sama dengan mantan PM Malaysia itu.

"Tapi Sandiaga Uno sebagai Wagub [DKI] terpilih membuat pernyataan membandingkan dan menyetarakan posisi Pak Jokowi dengan posisi jatuhnya PM Malaysia Najib. Itu masalah korupsi, misalnya, kemudian diplintir, diarahkan kepada Pak Jokowi, korupsi saja enggak pernah. Itu asja yang saya sesalkan," cetusnya.

Namun demikian, Mendagri mengaku tak bisa mengambil tindakan atau sanksi kepada Sandi karena terkait kewenangan.

Lihat juga: Tjahjo Sebut Sandiaga Tak Langgar Aturan Jadi Jurkam Gerindra

"Saya tidak bisa menindak apa-apa hanya bisa mengingatkan saja," aku Tjahjo.

Seperti diberitakan sejumlah media, Sandi mengatakan bahwa yang terjadi di Malaysia adalah isu ekonomi, terutama karena biaya hidup semakin tinggi. Masyarakat yang semakin terbebani membuat Najib Razak harus turun dari kursi Perdana Menteri.

Kondisi tersebut, kata Sandi, juga mirip dengan yang terjadi di Indonesia. Alhasil, pada Pemilu 2019 Jokowi sebagai petahana akan kalah oleh capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Lihat juga: Gerindra: Sandiaga Minta Pendapat JK soal Duet Prabowo-Anies

(arh)