KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Bengkulu Selatan
Ramadhan Rizki Saputra | CNN Indonesia
Kamis, 31 Mei 2018 19:41 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Bupati Bengkulu Selatan nonaktif, Dirwan Mahmud hingga 40 hari ke depan.
"Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan selama 40 hari ke depan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Kamis (31/5).
Dirwan merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait proyek di Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2018.
Ia ditahan oleh KPK usai ditangkap setelah dilakukan operasi tangkap tangan (OTT) bersama tiga tersangka lainnya pada Rabu (16/5).
Perpanjangan penahanan di periode itu berlaku untuk tiga tersangka lainnya yang terseret dalam kasus yang sama, yakni istri Dirwan, Hendrati, seorang PNS Bengkulu Selatan Nursilawati, dan Juhari yang diduga sebagai pemberi suap.
"Keempat orang itu perpanjangan [masa penahanannya] dimulai pada 5 Juni hingga 14 Juli 2018 mendatang," terang Febri.
Sebelumnya, penyidik KPK menangkap Dirwan dan tiga pihak lain pada 14 Mei. KPK lantas menetapkan Dirwan dan tiga orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap beberapa proyek pembangunan jalan dan jembatan.
Dirwan beserta istri dan keponakannya dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara Juhari diduga sebagai pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001.
(arh)
"Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan selama 40 hari ke depan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Kamis (31/5).
Dirwan merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait proyek di Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2018.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perpanjangan penahanan di periode itu berlaku untuk tiga tersangka lainnya yang terseret dalam kasus yang sama, yakni istri Dirwan, Hendrati, seorang PNS Bengkulu Selatan Nursilawati, dan Juhari yang diduga sebagai pemberi suap.
Dirwan beserta istri dan keponakannya dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara Juhari diduga sebagai pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK