Polemik RKUHP, Jaksa Agung Yakin Kewenangan KPK Tak Hilang

Jakarta, CNN Indonesia -- Jaksa Agung Mohammad Prasetyo merasa yakin kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan hilang meski pasal tindak pidana korupsi (tipikor) masuk dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

"Coba Anda pelajari dulu. Yang pasti KPK tetap ada, kejaksaan tetap ada, Polri ada, semuanya bisa melakukan penanganan perkara korupsi," ujar Prasetyo di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (5/6).

Menurutnya, delik pidana korupsi di RKUHP tidak akan melemahkan dan mereduksi kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi. Begitu pula kekhawatiran ancaman hilangnya Pengadilan Tipikor jika RKUHP disahkan.

"Ya akan tetap ada, pidana korupsi ada di Pengadilan Tipikor, beda dengan pidana umum. Jadi coba pahami dulu kebenaran daripada UU kita, yang pasti semuanya punya semangat yang sama," ujar Prasetyo.

Lihat juga: Korupsi Masuk RKUHP, Menkumham Jamin KPK Tetap Lex Specialis

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengklaim pemerintah tak berniat sedikit pun melemahkan peran dan kewenangan KPK.

Pernyataannya itu menanggapi desakan KPK kepada pemerintah agar mencabut pasal tentang tipikor dari RKUHP.

Yasonna menilai ada sejumlah pihak yang memilki pemikiran buruk dan menuding pemerintah hendak membubarkan KPK. Padahal, kata Yasonna, KPK bersifat lex specialis atau memiliki aturan hukum khusus yang mengesampingkan aturan hukum umum.

"Ini suuzan saja. Seolah-olah... kapan kita ada rencana membubarkan KPK? Ya tetap berlaku.. Itu kan lex specialisnya," kata Yasonna di kompleks parlemen, Senin (4/6).

Lihat juga: RKUHP Akan Disahkan, Ribuan Warganet Petisi #KPKdalamBahaya

(osc/gil)