RKUHP Akan Disahkan, Ribuan Warganet Petisi #KPKdalamBahaya

Wishnugroho Akbar, CNN Indonesia | Senin, 04/06/2018 09:48 WIB
RKUHP Akan Disahkan, Ribuan Warganet Petisi #KPKdalamBahaya Ilustrasi. (CNNIndonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sebuah petisi bertajuk KPK dalam Bahaya, Tarik Semua Aturan Korupsi dari RKUHP! muncul di laman change.org sebagai respons terhadap rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) pada Agustus mendatang.

Hingga Senin, pukul 09.03 WIB, petisi yang diinisiasi oleh Sahabat KPK ini sudah ditandatangani oleh 5.545 warganet.

Sahabat KPK dalam penjelasannya menyebut ada substansi dalam RKUHP yang dapat mengancam eksistensi KPK dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. 


"Pertama, Jika RKUHP disahkan maka KPK tidak lagi memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan," demikian penjelasan dalam petisi.

Sahabat KPK melanjutkan dalam petisi bahwa kewenangan KPK tercantum dalam UU KPK.

Kewenangan itu memberikan wewenang KPK menindak tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU Tipikor (dan bukan dalam KUHP). Di sisi lain, jika delik korupsi dimasukkan dalam KUHP, maka hanya Kejaksaan dan Kepolisian yang dapat menangani kasus korupsi.

"Pada akhirnya KPK hanya akan menjadi Komisi Pencegahan Korupsi," tulis Sahabat KPK.

Aturan tersebut, menurut Sahabat KPK kontra produktif dengan kinerja KPK yang telah teruji selama ini.

"Triliunan uang Negara berhasil diselematkan; puluhan koruptor telah dijaring dalam Operasi Tangkap Tangan; seluruh terdakwa korupsi yang dijerat dan dibawa ke persidangan selalu dinyatakan terbukti bersalah oleh hakim (100 percent conviction rate); pelaku korupsi yang ditangkap adalah koruptor kelas kakap mulai dari Ketua DPR, Ketua DPD, sampai Ketua Mahkamah Konstitusi," tulis Sahabat KPK

RKUHP tidak hanya mengancam keberadaan KPK. Pengadilan Tipikor pun terancam.

Sahabat KPK menuturkan selama ini Pengadilan Tipikor hanya memeriksa dan mengadili kejahatan yang diatur dalam UU Tipikor. Sebaliknya, jika RKUHP inidisahkan kejahatan korupsi akan kembali diperiksa dan diadili Pengadilan Negeri.

"Sudah menjadi rahasia umum bahwa pada masa lalu Pengadilan Negeri kerap memberikan vonis ringan bahkan tidak jarang membebaskan pelaku korupsi," kata Sahabat KPK dalam petisi itu.

Poin lain, Sahabat KPK menilai sejumlah ketentuan delik korupsi dalam RKUHP menguntungkan koruptor. Dalam RKUHP, Sahabat KPK menyebut ancaman pidana penjara dan denda bagi koruptor dalam RKUHP lebih rendah dari ketentuan yang diatur dalam UU Tipikor.

"Lebih ironis adalah koruptor yang diproses secara hukum dan dihukum bersalah tidak diwajibkan mengembalikan hasil korupsinya kepada negara karena RKUHP tidak mengatur hal ini. Selain itu pelaku korupsi cukup mengembalikan kerugian keuangan negara agar tidak diproses oleh penegak hukum," ujar Sahabat KPK.

Dari poin-poin tersebut, Sahabat KPK menilai mengakomodir delik korupsi masuk ke dalam RKUHP hanya akan menimbulkan citra buruk bagi pemerintahan dan parlemen saat ini.

Bagi pemerintah, Sahabat KPK menyatakan dengan mengakomodir delik korupsi masuk ke RKUHP, Presiden Jokowi akan mengingkari janji yang termaktub dalam poin keempat Nawacita yang menyatakan akan memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

"Pemerintahan Jokowi dan Partai Politik yang ada di DPR nantinya akan tercatat sebagai lembaga yang melemahkan KPK dan upaya pemberantasan korupsi," kata  Sahabat KPK dalam petisi tersebut.

Sahabat KPK pun mengusung dua tuntutan, yakni mendesak Presiden Jokowi dan Ketua DPR serta ketua umum partai politik di DPR untuk segera menarik seluruh aturan atau delik korupsi dalam RKUHP untuk menyelamatkan KPK.

Tuntutan kedua yakni mendesak pemerintah dan DPR agar lebih memprioritaskan pada pembahasan regulasi atau Rancangan Undang  Undang yang mendukung upaya pemberantasan korupsi seperti Revisi UU Tipikor, RUU Pembatasan Transaksi Tunai dan RUU Perampasan Aset Hasil Kejahatan. (wis)