Enggan di Bawah Rizieq, Demokrat Wacanakan Poros Nusantara
Ramadhan Rizki | CNN Indonesia
Kamis, 07 Jun 2018 20:24 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Divisi Advokasi DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menyebut partainya enggan merapat ke Koalisi Keummatan yang diusulkan Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab. Ia mengatakan partainya tak rela untuk bergabung ke koalisi Prabowo jika koalisi tersebut dikomandoi oleh Rizieq.
"Kalau citranya jadi subordinat atau di bawah komando Habib Rizieq kami tak akan terima. Kami akan mengurungkan niat untuk bergabung," kata Ferdinand di DPP Demokrat, Jakarta, Kamis (7/6).
Wacana Koalisi Keummatan diusulkan Rizieq saat bertemu Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, Wakil Ketua PAN Hanafi Rais dan lainnya di Mekkah, Arab Saudi.
Pertemuan itu salah satu poinnya membahas penjajakan koalisi dengan partai seperti Gerindra, PAN, PKS dan PBB.
Menurut Ferdinand, Rizieq seharusnya tak memiliki peran secara politis untuk mengarahkan sikap politik suatu parpol bergabung ke koalisi tertentu. Ia menyarankan supaya Rizieq ditempatkan sebagai sosok pemuka agama yang dapat membimbing sikap dan perilaku para politisi.
"Ulama kami tempatkan di 'khayangan'-lah, sebagai pembimbing lah. Kalau kita belok kiri, harusnya ke kanan, ditegur, eh salah. Nah itu. Kita menempatkan ulama di situ, tetapi bukan untuk menentukan siapa kita dan ke mana arah politik kita," ucapnya.
Bentuk Poros Kerakyatan
Melihat hal itu, Ferdinand justru menawarkan kepada para partai politik lainnya untuk bergabung ke poros baru yang digagas Partai Demokrat, bernama Poros Kerakyatan atau Poros Nusantara.
Poros ini sengaja dibentuk sebagai komitmen Demokrat mengimbangi Poros Keummatan dan Poros Jokowi.
"Makanya kemarin setelah itu terjadi (Poros Keummatan), Partai Demokrat lantas serius membangun sikap kita akan membangun Poros Kerakyatan atau Nusantara," ujarnya.
Tak hanya itu, Ferdinand mengatakan poros itu nantinya bakal memunculkan calon presiden alternatif bagi masyarakat, untuk bersaing dengan calon presiden yang terlebih dulu sudah ada seperti Prabowo Subianto dan Joko Widodo.
"Bisa nama yang muncul itu ada poros ini jadi pilihan alternatif bagi masyarakat yang akan kita tawarkan selain pak Prabowo dan Jokowi. Jadi kita memang kita serius memunculkan poros baru di pilpres 2019 nanti," ujarnya.
Meski begitu, Ferdinand masih belum memastikan partai mana saja yang bakal menerima gagasan itu. Ia mengklaim partainya sudah membangun komunikasi dengan beberapa parpol seperti PAN dan PKB untuk bergabung.
"Kita jalin komunikasi dengan PAN, kami juga pandangannya ada kesamaan visi bahwa poros ini perlu menjadi pilihan alternatif. Dengan PKB kita juga membangun komunikasi cuma PKB masih membangun kekuatan untuk bisa berharap dengan Pak Jokowi tetapi semua masih akan berubah," ujarnya.
Ambang batas syarat dukungan partai untuk mengusung capres di Pilpres 2019 mendatang harus memenuhi 20 persen suara sah nasional dari hasil Pemilu 2014. Jika Demokrat, PAN dan PKB bersatu, maka kemungkinan untuk mengusung calon presiden alternatif dapat terwujud.
Demokrat pada Pilpres 2014 lalu meraih 12.728.913 suara atau 10,19 persen. Sedangkan PKB dengan perolehan 11.298.957 suara atau 9,04 dan PAN meraih 9.481.621 suara atau 7,57 persen. (ayp/sur)
"Kalau citranya jadi subordinat atau di bawah komando Habib Rizieq kami tak akan terima. Kami akan mengurungkan niat untuk bergabung," kata Ferdinand di DPP Demokrat, Jakarta, Kamis (7/6).
Wacana Koalisi Keummatan diusulkan Rizieq saat bertemu Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, Wakil Ketua PAN Hanafi Rais dan lainnya di Mekkah, Arab Saudi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pertemuan itu salah satu poinnya membahas penjajakan koalisi dengan partai seperti Gerindra, PAN, PKS dan PBB.
Menurut Ferdinand, Rizieq seharusnya tak memiliki peran secara politis untuk mengarahkan sikap politik suatu parpol bergabung ke koalisi tertentu. Ia menyarankan supaya Rizieq ditempatkan sebagai sosok pemuka agama yang dapat membimbing sikap dan perilaku para politisi.
Bentuk Poros Kerakyatan
Melihat hal itu, Ferdinand justru menawarkan kepada para partai politik lainnya untuk bergabung ke poros baru yang digagas Partai Demokrat, bernama Poros Kerakyatan atau Poros Nusantara.
Poros ini sengaja dibentuk sebagai komitmen Demokrat mengimbangi Poros Keummatan dan Poros Jokowi.
"Makanya kemarin setelah itu terjadi (Poros Keummatan), Partai Demokrat lantas serius membangun sikap kita akan membangun Poros Kerakyatan atau Nusantara," ujarnya.
Tak hanya itu, Ferdinand mengatakan poros itu nantinya bakal memunculkan calon presiden alternatif bagi masyarakat, untuk bersaing dengan calon presiden yang terlebih dulu sudah ada seperti Prabowo Subianto dan Joko Widodo.
"Bisa nama yang muncul itu ada poros ini jadi pilihan alternatif bagi masyarakat yang akan kita tawarkan selain pak Prabowo dan Jokowi. Jadi kita memang kita serius memunculkan poros baru di pilpres 2019 nanti," ujarnya.
Meski begitu, Ferdinand masih belum memastikan partai mana saja yang bakal menerima gagasan itu. Ia mengklaim partainya sudah membangun komunikasi dengan beberapa parpol seperti PAN dan PKB untuk bergabung.
"Kita jalin komunikasi dengan PAN, kami juga pandangannya ada kesamaan visi bahwa poros ini perlu menjadi pilihan alternatif. Dengan PKB kita juga membangun komunikasi cuma PKB masih membangun kekuatan untuk bisa berharap dengan Pak Jokowi tetapi semua masih akan berubah," ujarnya.
Ambang batas syarat dukungan partai untuk mengusung capres di Pilpres 2019 mendatang harus memenuhi 20 persen suara sah nasional dari hasil Pemilu 2014. Jika Demokrat, PAN dan PKB bersatu, maka kemungkinan untuk mengusung calon presiden alternatif dapat terwujud.
Demokrat pada Pilpres 2014 lalu meraih 12.728.913 suara atau 10,19 persen. Sedangkan PKB dengan perolehan 11.298.957 suara atau 9,04 dan PAN meraih 9.481.621 suara atau 7,57 persen. (ayp/sur)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK