Analisis

Koalisi Keummatan, Antara Wacana dan Romantisme Pilgub DKI

SAH, CNN Indonesia | Kamis, 07/06/2018 19:43 WIB
Koalisi Keummatan, Antara Wacana dan Romantisme Pilgub DKI Rizieiq Shihab mengusulkan koalisi keummatan. Banyak pihak menilai koalisi itu sulit dibentuk dan hanya untuk membangkitkan kembali romantisme Pilgub DKI 2017. (REUTERS/Raisan Al Farisi/Pool).
Jakarta, CNN Indonesia -- Belum lama ini Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Dewan Pembina Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais bertemu dengan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab di Mekkah, Arab Saudi.

Pada pertemuan tersebut terlontar wacana koalisi keummatan. Rizieq meminta kepada Amien dan Prabowo untuk segera membentuk koalisi itu guna menentukan calon presiden dan calon wakil presiden di Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Sesuai usul Rizieq, koalisi tersebut rencananya bakal diisi oleh empat partai yakni Partai Gerindra, PAN, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Bulan Bintang.


Wacana pembentukan koalisi ini menuai komentar dari berbagai pihak. Ketua DPP Partai Golkar mempertanyakan ihwal koalisi tersebut. Menurutnya istilah koalisi umat terlalu tendensius.

"Ya ini kan negara, bangsa, jadi pakailah istilah kebangsaan biar lebih bermanfaat," ujarnya di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (5/6).

Hal senada disampaikan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmiziy alias Romi. Dia menjelaskan istilah umat yang digunakan dalam koalisi itu tidak mewakili seluruh umat Islam.

Justru, menurut dia, perwakilan umat Islam banyak di dalam koalisi petahana Joko Widodo. Ia juga pesimistis koalisi besutan Rizieq tersebut bakal terwujud.

"Jadi istilah penggunaan kata umat ini adalah bagian dari ikhtiar menyatukan potensi seluruh umat Islam tetapi yakinlah bahwa itu tidak akan terjadi karena namanya juga klaim. Ini ikhtiar yang patut kita apresiasi," kata Romi di DPP PPP, Jakarta, Selasa (5/6).

Bahkan, PAN yang juga menjadi bagian dari usulan untuk koalisi keummatan ini mengaku tidak yakin bakal mudah dibentuk. Sekjen PAN Eddy Suparno menilai membentuk kesepakatan bukan masalah mudah jika konteksnya Pilpres 2019. Terutama karena masing-masing parpol memiliki pandangan dan kepentingannya masing-masing yang ingin diakomodir.

"Dalam Pilpres, tujuan bersama adalah mengusung capres dan cawapres. Artinya para parpol ini harus duduk, urun rembug mencapai sebuah kesepakatan kolektif," ucapnya melalui sambungan telepon, Senin (4/6).
Koalisi Keummatan, Antara Angan dan Romantisme Pilgub DKIPrabowo Subianto dan Amien Rais saat ibadah umroh di Mekah dan menyempatkan diri bertemu dengan Rizieq Shihab. (Dok. Istimewa).

Menilik Peluang Koalisi Terbentuk

Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai kemungkinan terbentuknya koalisi keummatan ini masih 50 banding 50. Menurutnya dari empat partai itu yang memiliki kepentingan dan pandangan politik sejalan hanya Partai Gerindra dan PKS.

Sementara dua partai lainnya PAN dan PBB masih belum menentukan sikap politik. Adi mengatakan PAN sikap politiknya masih mendua dan belum jelas. Menurutnya masih ada perbedaan pandangan antara Dewan Pengurus dan Ketua Dewan Pembinanya.

"PAN ini kan belum menentukan sikap apa pun Ketua Umumnya itu ingin ke pemerintah dan dewan Pembinanya ingin ke Prabowo," kata Adi kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/6).

Meskipun Amien Rais selaku Ketua Dewan Kehormatan PAN terus menerus mendekati dan menyatakan dukungannya ke kubu Prabowo, keputusan akhir arah koalisi mereka pada akhirnya ada di tangan Ketua Umumnya Zulkifli Hasan.

"Yang diakui tanda tangannya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kan Ketua Umumnya, bukan Ketua Dewan Kehormatannya," ujarnya.

Sementara itu PBB juga belum tentu mau untuk bergabung dengan koalisi itu. Masih ada sosok Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra yang ingin punya peran penting di pilpres mendatang.

Menurut Adi jika PBB bergabung dalam koalisi itu, Yusril tidak akan menjadi aktor penting di sana. Dia hanya akan menjadi pelengkap penderitaan koalisi tersebut.

"Yusril ini kan politisi, enggak mau dia berlindung di bawah ketiak kekuasaan koalisi keummatan. Kalau dia di-take over ke koalisi keummatan dia bukan siapa-siapa di situ, yang dilihat kan hanya Prabowo dan PKS saja," ujarnya.

Di sisi lain, pengamat Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai kemungkinan koalisi ini terbentuk cukup besar. Pasalnya koalisi tersebut memiliki semua yang dibutuhkan untuk maju di Pilpres 2019 mendatang.

"Pendukungnya ada, tokohnya ada, kursinya ada," kata Hendri.
Koalisi Keummatan, Antara Angan dan Romantisme Pilgub DKIKoalisi keummatan yang diusulkan Rizieq Shihab juga untuk membangkitkan kembali romantisme Pilgub DKI 2017 lalu. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Selain itu dia menilai koalisi ini bisa menjadi opsi lain bagi masyarakat. Pasalnya selama ini masyarakat hanya mempunyai pilihan yang sedikit yakni antara Jokowi dan Prabowo.

Meskipun di koalisi tersebut ada sosok Prabowo namun, pemilihan capres dan cawapresnya bakal lebih cair dan bukan tidak mungkin memunculkan tokoh baru.

"Koalisi ini jadi opsi baru, keberadaannya ini tidak bisa dianggap remeh, jadi koalisi pemerintah harus hati-hati juga dalam menghadapi ini," ujar Hendri.

Opsi Baru dan Ekslusifitas

Hendri menilai koalisi keummatan ini dibuat guna menjaring suara umat islam di Indonesia. Bukan tidak mungkin koalisi ini dapat melakukan hal tersebut.

Koalisi ini, kata dia, banyak diisi oleh tokoh-tokoh yang dekat dengan masyarakat seperti halnya Rizieq. Koalisi umat ini jadi lebih dekat dengan rakyat juga dianggap sebagai solusi terhadap kondisi Indonesia yang saat ini dianggap tidak terlalu baik.

"Kalau kompak ini umat Islam ini bisa menang ini koalisi keummatan," ujar Hendri.

Berseberangan, Adi menilai penamaan koalisi keummatan ini terlalu tendensius. Menurut dia koalisi ini bisa bersifat ekslusif dan tertutup serta tidak merangkul semua elemen masyarakat.

"Koalisi ini menjadi ekslusif karena menutup diri terhadap pemilih yg tidak teridentidikasi sebagai umat," ujar dia.

Adi juga menjelaskan koalisi ini ingin membangun romantisme lama seperti halnya pada Pilkada DKI Jakarta lalu. Hanya saja menurut dia pembentukan koalisi ini tidak akan efektif. Pasalnya tidak sedikit masyarakat muslim yang berseberangan dengan koalisi ini.

"Pilpres ini kan cakupannya luas tidak semua daerah bisa dimanfaatkan dengan sentimen Islam ini, hanya Banten, DKI Jakarta dan beberapa daerah di Jawa Barat saja yang masih bisa dengan sentimen ini," terang dia. (osc)