Perludem: Perempuan Lebih Sulit Jadi Penyelenggara Pemilu

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, masih minim.

"Ada beberapa benturan yang buat perempuan lebih sulit masuk ke ranah politik," katanya, di kantor Bawaslu, Jakarta, Minggu (10/6). 

Padahal, lanjutnya, keberadaan perempuan penting untuk menghadirkan kebijakan penyelenggara pemilu yang adil tanpa memandang gender.

Lihat juga: Perludem Sebut Peran Perempuan di Urusan Pemilu Masih Minim

"Afirmasi perempuan diperlukan untuk memastikan kebijakan hulu ke hilir penyelengaraan pemilu tidak bias gender," imbuhnya.

Menurut Titi, sedikitnya keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu itu terjadi akibat sejumlah faktor.

Pertama, minimnya antusiasme perempuan untuk menjadi bagian dalam lembaga penyelenggara pemilu.  

Lihat juga: Komnas Kritik Minimnya Wakil Perempuan di Parlemen

Kedua, anggapan perempuan di sejumlah daerah bahwa politik adalah sesuatu yang kurang baik.

Ketiga, kurangnya sosialisasi terkait proses rekrutmen dan tim seleksi juga dinilai kurang mendorong hadirnya perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu.

"Dan ini agar menjadi tekanan komitmen yang lebih konkret dari negara untuk melakukan cara-cara dan menyelenggarakan program dalam rangka memenuhi kewajiban itu," kata Titi.

Lihat juga: Perempuan dan Anak di Pusaran Terorisme

Sedikitnya keterakilan perempuan ini tergambar dari hasil seleksi anggota KPU periode 2018-2023. Sebanyak 12 provinsi masing-masing hanya memiliko satu perempuan anggota KPU.

Hanya Sulawesi Utara yang memiliki dua orang anggota perempuan KPU. Selain itu, DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan memiliki masing-masing tiga orang anggota perempuan.

Sementara, Kalimantan tengah tidak memiliki anggota KPU perempuan.

Padahal, kata Titi, "Kita punya banyak sekali sumber daya yang bisa mengisi posisi kelembagaan penyelengaraan pemilu perempuan."

(arh)