SBY Kritik Penguasa Cederai Akal Sehat
Mesha Mediani | CNN Indonesia
Senin, 18 Jun 2018 15:35 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melontarkan kritik kepada penguasa. SBY menganggap saat ini banyak penguasa tidak berpihak pada rakyat dan melampaui batas.
Hal itu disampaikan Presiden RI ke-6 itu melalui akun Twitter resminya, @SBYudhoyono.
"Saya perhatikan, banyak penguasa yang lampaui batas sehingga cederai keadilan dan akal sehat. Mungkin rakyat tak berdaya, tapi apa tidak takut kepada Tuhan, Allah SWT?" kata SBY, Senin (18/6).
SBY tidak menjelaskan maksud kritikannya itu. Pun SBY tidak menyebut siapa pihak yang dia kritik.
[Gambas:Twitter]
Lepas dari itu, Demokrat baru saja menyampaikan kritik kepada pemerintah terkait pelantikkan Komisaris Jenderal (Komjen) Iriawan sebagai penjabat (Pj) Gubernur Jabar. Kepala Divisi (Kadiv) Advokasi Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mempertanyakan keputusan Pemerintah mengangkat perwira polisi itu sebagai orang nomor satu di Jabar.
Demokrat, kata Ferdinand, telah menolak upaya pengangkatan anggota Korps Bhayangkara sebagai pelaksana tugas (Plt) gubernur sejak ramai diperdebatkan awal tahun lalu.
Bahkan, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto juga sudah menyatakan penolakannya.
"Nah, ternyata hari ini dilantik. Tentu Demokrat menyayangkan dan mempertanyakan motif dari ngotot-nya pemerintah mengangkat Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar," kata Ferdinand kepada CNNIndonesia.com.
Ferdinand menduga keputusan pemerintah mengangkat Sekretaris Utama Lembaga Pertahanan Nasional (Sestama Lemhanas) sebagai orang nomor satu di Jabar tak lepas dari kepentingan politik. Khususnya, jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 yang juga digelar di Jabar pada 27 Juni 2018 mendatang.
"Kita jadi menduga-duga atas 'kengototan' ini bahwa pemerintah punya kepentingan untuk memenangkan calon tertentu di Jabar. Ini yang menjadi fokus kita bahwa kita merasa ini ada upaya yang tidak sehat, rencana keberpihakan terhadap calon tertentu yang tentu kita belum melihat entah siapa," kata Ferdinand.
Menurutnya, penunjukkan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar bisa saja menimbulkan asumsi bahwa Pemerintah mendukung pasangan calon (paslon) gubernur Jabar TB Hasanuddin-Anton Charliyan.
Kementerian Dalam Negeri menjamin Iriawan bakal menjaga netralitasnya dalam menjalankan tugas. Kementerian yang kini dipimpin politikus PDIP Tjahjo Kumolo itu mengklaim berdasar pada aturan undang-undang mengangkat Iriawan sebagai penjabat gubernur Jabar.
"Pak Iriawan itu progamnya menjaga netralitas, mereka menjamin netralitas dan tidak akan konflik kepentingan," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono di Gedung Merdeka, Bandung.
(gil)
Hal itu disampaikan Presiden RI ke-6 itu melalui akun Twitter resminya, @SBYudhoyono.
"Saya perhatikan, banyak penguasa yang lampaui batas sehingga cederai keadilan dan akal sehat. Mungkin rakyat tak berdaya, tapi apa tidak takut kepada Tuhan, Allah SWT?" kata SBY, Senin (18/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
[Gambas:Twitter]
Lepas dari itu, Demokrat baru saja menyampaikan kritik kepada pemerintah terkait pelantikkan Komisaris Jenderal (Komjen) Iriawan sebagai penjabat (Pj) Gubernur Jabar. Kepala Divisi (Kadiv) Advokasi Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mempertanyakan keputusan Pemerintah mengangkat perwira polisi itu sebagai orang nomor satu di Jabar.
Demokrat, kata Ferdinand, telah menolak upaya pengangkatan anggota Korps Bhayangkara sebagai pelaksana tugas (Plt) gubernur sejak ramai diperdebatkan awal tahun lalu.
"Nah, ternyata hari ini dilantik. Tentu Demokrat menyayangkan dan mempertanyakan motif dari ngotot-nya pemerintah mengangkat Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar," kata Ferdinand kepada CNNIndonesia.com.
 Mendagri Tjahjo Kumolo melantik M. Iriawan sebagai penjabat gubernur Jawa Barat. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa) |
Ferdinand menduga keputusan pemerintah mengangkat Sekretaris Utama Lembaga Pertahanan Nasional (Sestama Lemhanas) sebagai orang nomor satu di Jabar tak lepas dari kepentingan politik. Khususnya, jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 yang juga digelar di Jabar pada 27 Juni 2018 mendatang.
"Kita jadi menduga-duga atas 'kengototan' ini bahwa pemerintah punya kepentingan untuk memenangkan calon tertentu di Jabar. Ini yang menjadi fokus kita bahwa kita merasa ini ada upaya yang tidak sehat, rencana keberpihakan terhadap calon tertentu yang tentu kita belum melihat entah siapa," kata Ferdinand.
Menurutnya, penunjukkan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar bisa saja menimbulkan asumsi bahwa Pemerintah mendukung pasangan calon (paslon) gubernur Jabar TB Hasanuddin-Anton Charliyan.
Kementerian Dalam Negeri menjamin Iriawan bakal menjaga netralitasnya dalam menjalankan tugas. Kementerian yang kini dipimpin politikus PDIP Tjahjo Kumolo itu mengklaim berdasar pada aturan undang-undang mengangkat Iriawan sebagai penjabat gubernur Jabar.
"Pak Iriawan itu progamnya menjaga netralitas, mereka menjamin netralitas dan tidak akan konflik kepentingan," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono di Gedung Merdeka, Bandung.
(gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK