Presiden PKS: Pelantikan Iriawan Tak Bisa Dicerna Akal Sehat

Abi Sarwanto, CNN Indonesia | Senin, 18/06/2018 19:49 WIB
Presiden PKS: Pelantikan Iriawan Tak Bisa Dicerna Akal Sehat Presiden PKS Muhammad Sohibul Iman menganalogikan pelantikan Iriawan seperti permainan petak umpet, mengingat rencana pelantikan sang jenderal sempat dibatalkan. (CNN Indonesia/Bisma Septalisma)
Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik pelantikan Sekretaris Utama Lemhanas Komisaris Jenderal Mochammad Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat.

Presiden PKS Muhammad Sohibul Iman menganalogikan pelantikan ini seperti sebuah permainan petak umpet, mengingat rencana pelantikan Iriawan sempat dibatalkan.

"Ini bernegara seperti main petak umpet. Di bulan Februari tahun ini rencana ini sudah dibatalkan oleh Menko Polhukam (Wiranto) dan waktu itu Kapolri serta Mendagri pun mau tidak mau menyetujuinya," kata Sohibul melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Senin (18/6).


Pembatalan tersebut, lanjut Sohibul, terjadi setelah rencana pelantikan Iriawan diprotes banyak pihak dengan segala argumentasi baik dari segi yuridis dan etika yang masuk akal sehat.
Presiden PKS: Pelantikan Iriawan Tak Bisa Dicerna Akal SehatKomjen Pol. Mochamad Iriawan dilantik sebagai penjabat gubernur Jawa Barat menggantikan Ahmad Heryawan yang habis masa jabatan. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Kata Sohibul, pembatalan tersebut telah melahirkan pujian dan apresiasi masyarakat terhadap pemerintah, khususnya Menko Polhukam Wiranto yang dianggap peka terhadap aspirasi dan kritik publik.

"Eh sekarang begitu masyarakat cooling down tiba-tiba pemerintah merealisasikan rencana tersebut. Dianggap apakah aspirasi dan pujian publik tersebut oleh pemerintah?" ujarnya.

Sohibul menganggap pelantikan Iriawan telah menunjukkan pemerintahan yang tidak mau terbuka dan tidak peka terhadap wacana dan kritik publik.

"Beraninya fait accompli (menohok dan memperdaya) rakyatnya sendiri. Sulit dicerna akal sehat," katanya.

Jawa Barat merupakan salah satu basis lumbung suara PKS selama dua periode pemerintahan provinsi Jabar. Elite PKS Ahmad Heryawan memimpin Jabar selama dua periode.

Iriawan dilantik menggantikan Aher sebagai pejabat nomor satu di Jawa Barat berdasarkan Keppres 106/P/tahun 2018 yang dikeluarkan pada 8 Juni 2018.

Penunjukan Iriawan tersebut menuai pro dan kontra. Sejumlah pihak menyebut Iriawan adalah sosok yang tepat dalam mengamankan Jabar, terlebih jelang Pilkada Serentak 2018. Sementara pihak lainnya menduga ada konflik kepentingan dalam penunjukkan Iriawan.


(gil)