Netralitas Jadi Sorotan, Iriawan Pertaruhkan Jabatan

Bandung, CNN Indonesia -- Sekretaris Utama Lemhannas yang baru saja dilantik sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Komjen Pol Mochammad Iriawan tidak mempersoalkan sorotan berbagai pihak terkait netralitasnya saat memimpin. Ia menegaskan jika tidak netral, maka karier dan jabatannya menjadi pertaruhan.

"Sayang bagi saya jika berbuat yang tidak baik. Ini pertaruhan bagi saya dan kalau tidak netral sayang karier saya," kata Iriawan usai pelantikan di Gedung Merdeka Bandung, Jawa Barat, Senin (18/6).

Lihat juga: Kemendagri Jamin Iriawan Bakal Netral di Pilkada

Iriawan mengatakan tidak ingin merusak karier gemilangnya yang telah dibangun dari bawah. Dia ingin di sisa masa kariernya dapat sukses di segala sektor, termasuk jabatan yang diemban saat ini.

"Di bidang kamtibmas sebagian masyarakat menilai saya sukses dan saya juga ingin sukses di bidang pemerintahan. Apabila saya sudah dipanggil yang Mahakuasa saya ingin ada catatan sejarah yang baik dan sesuai dengan on the track," kata mantan Kapolda Metro Jaya tersebut.

Iriawan menerima segala kritikan dan sorotan yang diberikan kepadanya usai dilantik sebagai Pj Gubernur Jawa Barat. Menurutnya itu merupakan hal biasa dalam berdemokrasi.

"Namanya demokrasi, berbeda pendapat tapi tujuannya sama juga. Yaitu menjaga negara kita tetap utuh sebagai NKRI, khususnya Jabar," katanya.

Komjen Pol. Mochamad Iriawan dilantik sebagai penjabat gubernur Jawa Barat menggantikan Ahmad Heryawan yang habis masa Jabatan. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Lebih lanjut, kata Iriawan, jabatan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat merupakan tugas yang berat karena harus melanjutkan kesuksesan gubernur sebelumnya yaitu Ahmad Heryawan yang telah memimpin selama 10 tahun.

"Sehingga kami akan melanjutkan program beliau. Sesuai dengan arahan pak menteri kami akan melayani masyarakat dan mengawal pembangunan melalui APBD. Selain itu, kami juga akan mengawasi ASN untuk netral di Pilgub Jabar," katanya.

Iriawan dilantik menjadi pejabat nomor satu di Jawa Barat berdasarkan Keppres 106/P/tahun 2018 yang dikeluarkan pada 8 Juni 2018.

Lihat juga: Aher soal Iriawan: Kami Menyebutnya Pak Iwan Bule

Penunjukan Iriawan tersebut menuai polemik. Sejumlah pihak menyebut Iriawan adalah sosok yang tepat dalam mengamankan Jabar, terlebih jelang Pilkada Serentak 2018.

Sementara pihak lainnya menduga ada konflik kepentingan dalam penunjukkan Iriawan, salah satunya dari Partai Demokrat yang menilai langkah itu dapat menimbulkan asumsi bahwa pemerintah mendukung pasangan calon (paslon) gubernur Jabar TB Hasanuddin-Anton Charliyan.

Sebab, paslon nomor urut dua itu diusung partai pendukung pemerintah, yakni PDI Perjuangan. Seperti Iriawan, Anton Charliyan pun berlatar belakang Korps Bhayangkara. (kid/gil)