PKS Rinci Potensi Penyalahgunaan Wewenang M Iriawan di Jabar
Ihsan Dalimunthe | CNN Indonesia
Rabu, 20 Jun 2018 15:21 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera merinci potensi-potensi penyelewangan kekuasaan yang akan terjadi pasca pengangkatan Komisaris Jenderal Mochammad Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar) oleh Presiden Joko Widodo.
Pertama, kata Mardani, pengangkatan Iriawan jelas menimbulkan konflik kepentingan. Pasalnya, Iriawan dan calon wakil gubernur pasangan nomor urut 2, Anton Charliyan punya latar belakang kesamaan institusi.
"Jadi kita ini kan orang Timur, bukan orang yang biasa mengatakan tidak tapi guyub. Sama temen ini kok, pasti membantu. Jadi peluang konflik kepentingan besar," kata Mardani kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/6).
Selain konflik kepentingan, Mardani mengungkapkan jika pada proses pemilihan Gubernur Jabar 27 Juni 2018 mendatang ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan mobilisasi anggaran, aparatur sipil negeri (ASN) dan jenis lainnya.
Sebagai anggota kepolisian aktif, Mardani mengatakan tidak menutup kemungkinan, Pj Gubernur Jabar bisa mengerahkan aparat kepolisian atau pemerintah daerah di seluruh wilayah Jabar untuk menyalahgunaan wewenang terkait pilkada.
Meski hanya memiliki waktu sekitar seminggu jelang pilkada, Mardani mengaku figur Iriawan atau yang dikenal dengan sapaan Iwan Bule itu jelas memiliki pengaruh besar untuk melakukan mobilisasi.
"Kalau bukan dia (Iriawan) mungkin tidak mampu mengerahkan. Tapi figur beliau sudah berpengaruh besar sejak aksi 411. Tidak bisa dipisahkan, jalannya sudah tidak sesuai etika. Jadi hal-hal itu yang membuat kita tidak bisa untuk berprasangka baik," katanya.
Lebih lanjut, inisiator gerakan #2019GantiPresiden ini menyinggung penciuman tajam Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang langsung mengkritik pengangkatan Iwan Bule.
"SBY pernah ada di posisi penguasa. Dia mencium dengan tajam akan adanya fraud atau penyalahgunaan kekuasaan. Makanya di langsung respons di Twitter," ujarnya.
Tak hanya itu, Mardani kembali mengungkit jika pada bulan Februari lalu, Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Kemanan (Menko Polhukam) Wiranto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah pernah menolak pengangkatan Iwan Bule sebagai Pj Gubernur Jabar.
Kala itu, ungkap Mardani, pemerintah mengatakan jika anggota Polri tidak boleh menjabat jadi pj gubernur.
"Tapi ini kan jelas menjilat ludah sendiri. Bahkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sendiri yang bilang Jokowi yang mau Iriawan jadi Pj Gubernur. Itu kenapa kita dukung angket Iriawan di DPR. Kelihatan potensi fraud," tegasnya.
Sementara itu Iriawan mempertanyakan tudingan bahwa ia akan bertindak tak netral di Pilkada.
"Bagaimana caranya saya tidak netral? Apakah dengan cara saya menggerakkan komponen yang ada di Jabar untuk memenangkan salah satu pasangan calon tertentu? Kalau itu saya lakukan, pasti akan bocor dan ramai. Sangat besar risikonya untuk jabatan dan karier saya," katanya dalan keterangan pers yang dikirim Kapuspen Kemendagri Bahtiar.
Mantan Kapolda Metro Jaya ini menyatakan tak akan mengorbankan kariernya di Korps Bhayangkara selama 34 tahun dengan menyalahgunakan kekuasaan jabatan gubernur.
"Sebagai putra daerah apa mungkin saya mencoreng muka saya sendiri di depan para sesepuh Jabar, dan rakyat Jabar?" kata dia.
(dal/asa)
Pertama, kata Mardani, pengangkatan Iriawan jelas menimbulkan konflik kepentingan. Pasalnya, Iriawan dan calon wakil gubernur pasangan nomor urut 2, Anton Charliyan punya latar belakang kesamaan institusi.
"Jadi kita ini kan orang Timur, bukan orang yang biasa mengatakan tidak tapi guyub. Sama temen ini kok, pasti membantu. Jadi peluang konflik kepentingan besar," kata Mardani kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain konflik kepentingan, Mardani mengungkapkan jika pada proses pemilihan Gubernur Jabar 27 Juni 2018 mendatang ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan mobilisasi anggaran, aparatur sipil negeri (ASN) dan jenis lainnya.
Sebagai anggota kepolisian aktif, Mardani mengatakan tidak menutup kemungkinan, Pj Gubernur Jabar bisa mengerahkan aparat kepolisian atau pemerintah daerah di seluruh wilayah Jabar untuk menyalahgunaan wewenang terkait pilkada.
Meski hanya memiliki waktu sekitar seminggu jelang pilkada, Mardani mengaku figur Iriawan atau yang dikenal dengan sapaan Iwan Bule itu jelas memiliki pengaruh besar untuk melakukan mobilisasi.
"Kalau bukan dia (Iriawan) mungkin tidak mampu mengerahkan. Tapi figur beliau sudah berpengaruh besar sejak aksi 411. Tidak bisa dipisahkan, jalannya sudah tidak sesuai etika. Jadi hal-hal itu yang membuat kita tidak bisa untuk berprasangka baik," katanya.
 Penunjukan M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat oleh Jokowi menuai polemik. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa) |
Lebih lanjut, inisiator gerakan #2019GantiPresiden ini menyinggung penciuman tajam Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang langsung mengkritik pengangkatan Iwan Bule.
"SBY pernah ada di posisi penguasa. Dia mencium dengan tajam akan adanya fraud atau penyalahgunaan kekuasaan. Makanya di langsung respons di Twitter," ujarnya.
Lihat juga:Ombudsman: Kenapa Harus Iriawan? |
Tak hanya itu, Mardani kembali mengungkit jika pada bulan Februari lalu, Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Kemanan (Menko Polhukam) Wiranto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah pernah menolak pengangkatan Iwan Bule sebagai Pj Gubernur Jabar.
Kala itu, ungkap Mardani, pemerintah mengatakan jika anggota Polri tidak boleh menjabat jadi pj gubernur.
"Tapi ini kan jelas menjilat ludah sendiri. Bahkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sendiri yang bilang Jokowi yang mau Iriawan jadi Pj Gubernur. Itu kenapa kita dukung angket Iriawan di DPR. Kelihatan potensi fraud," tegasnya.
Sementara itu Iriawan mempertanyakan tudingan bahwa ia akan bertindak tak netral di Pilkada.
"Bagaimana caranya saya tidak netral? Apakah dengan cara saya menggerakkan komponen yang ada di Jabar untuk memenangkan salah satu pasangan calon tertentu? Kalau itu saya lakukan, pasti akan bocor dan ramai. Sangat besar risikonya untuk jabatan dan karier saya," katanya dalan keterangan pers yang dikirim Kapuspen Kemendagri Bahtiar.
Mantan Kapolda Metro Jaya ini menyatakan tak akan mengorbankan kariernya di Korps Bhayangkara selama 34 tahun dengan menyalahgunakan kekuasaan jabatan gubernur.
"Sebagai putra daerah apa mungkin saya mencoreng muka saya sendiri di depan para sesepuh Jabar, dan rakyat Jabar?" kata dia.
(dal/asa)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK