DPS Pemilu 2019, KPU DKI Tetapkan 7,2 Juta Pemilih

Ramadhan Rizki, CNN Indonesia | Kamis, 21/06/2018 05:59 WIB
DPS Pemilu 2019, KPU DKI Tetapkan 7,2 Juta Pemilih KPU DKI menetapkan 7,2 juta pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS). Daftar itu masuh bisa berubah hingga ditetapkan sebagai Daftar Oemiluh Tetap. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A).
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta menyebut daftar pemilih sementara (DPS) untuk pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019 di Jakarta sebanyak 7.230.130 pemilih.

Data itu ditetapkan KPU DKI Jakarta dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPS untuk Pemiu 2019 di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat yang berakhir Rabu (20/6) malam.

Ketua KPU DKI Jakarta, Betty Epsilon Idroos merinci dari 7.230.130 yang telah tercatat di DPS se-Jakarta tersebut, jumlah pemilih laki-laki sebanyak 3.600.617 dan pemilih perempuan ada 3.629.513 jiwa.


Selain itu, Betty juga menyebut data sementara Tempat Pemungutan Suara (TPS) bagi pemilih untuk mencoblos sebanyak 28.322 yabg tersebar di 44 kecamatan dan 267 kelurahan se-DKI Jakarta.

Tercatat hanya dua daerah yang memiliki DPS di bawah satu juta jiwa yakni Jakarta Pusat dengan 761.899 pemilih dan Kepulauan Seribu sebanyak 18.431 pemilih.

Sedangkan daerah yang paling banyak pemilihnya adalah Jakarta Timur dengan DPS sebanyak 2.053.654 pemilih.

Adapun daerah lain, seperti Jakarta Utara sebanyak 1.118.922 pemilih, Jakarta Barat 1.660.558 pemilih, dan Jakarta Selatan sebanyak 1.616.666 pemilih.

Betty mengatakan pihaknya sengaja mengundang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta dan utusan 20 partai politik untuk menyaksikan rekapitulasi DPS tersebut.

Hal itu bertujuan agar KPUD DKI Jakarta mendapatkan respon dan masukan yang positif dari pihak terkait untuk membenahi data DPS sebelum ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap (DPT) pada bulan Agustus 2018 mendatang.

Kesulitan Mendata Penghuni Lapas

Di sisi lain, Betty mengatakan jumlah pemilih sementara tersebut belum final dikarenakan masih terbuka peluang untuk perbaikan data hingga ditetapkan menjadi DPT Pemilu 2019.

Ia juga mengatakan pihaknya masih mengalami kesulitan untuk mendata penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan (Rutan) ke dalam DPS.

Sebab, masyarakat hanya diperbolehkan mencoblos di TPS yang sesuai dengan domisili yang tertera di e-KTP masing-masing.

"[Penghuni] Lapas atau Rutan tak ada satupun penghuninya memiliki alamat e-KTP nya di lapas atau Rutan, sementara UU mengatur bahwa pemilih secara de jure ditentukan secara alamat domisili di e-KTP," kata Betty.

"Adalah mustahil bagi penghuni rutan, apakah kehilangan hak pilih? Kita sedang berkonsultasi dengan KPU soal ini," ujarnya.

Tak hanya itu, Betty juga menyatakan pihaknya turut mengalami kesulitan untuk mendata penduduk ke dalam DPS yang berada di panti sosial, rumah sakit, wilayah gusuran, dan wilayah sengketa yang tersebar di seluruh DKI Jakarta.

Melihat hal itu, ia menyatakan bakal berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan tersebut dalam waktu dekat.

"Kita koordinasi dengan pihak terkait untuk menentukan bagaimana menjamin hak pilih mereka," pungkasnya. (osc)