Kamera Masih Diperbolehkan Masuk di Sidang Aman Abdurrahman

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih memperbolehkan kamera masuk ke ruang sidang kasus terorisme dengan terdakwa Aman Abdurrahman. Namun sesuai imbauan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), siaran langsung dari dalam ruang sidang tidak diperkenankan.

"Sesuai dengan himbauan KPI. Jadi yang tidak diperbolehkan melakukan siaran langsung," kata Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Achmad Guntur saat dihubungi oleh CNNIndonesia.com, Kamis (21/6) kemarin.

Sidang dengan agenda pembacaan vonis akan digelar besok (22/6). Sebelumnya Aman dituntut dengan hukuman mati oleh jaksa penuntut umum.

Lihat juga: Sidang Vonis Aman Abdurrahman, Polisi Kerahkan Sniper

Sebelum sidang, PN Jaksel akan kembali mengingatkan kepada wartawan peliput perihal larangan siaran langsung dari dalam sidang. Karena itu ia berharap semua awak media menaati imbauan KPI tersebut.

Apabila ada yang pihak media yang melanggar, PN Jaksel menyerahkan kepada KPI untuk mekanisme pemberian peringatan dan sanksi.

"Yang punya hak adalah KPI, yang memberikan sanksi KPI. Kami hanya sebatas memberikan imbauan kepada media," kata Ahmad. 

Lihat juga: Polisi Larang Sidang Aman Abdurrahman Disiarkan Langsung TV

Sebelumnya Polres Jakarta Selatan menyatakan akan melarang siaran langsung oleh media di sidang vonis Aman Abdurrahman.

"Yang pasti untuk live tak diadakan dulu, nanti kepolisian akan mengadakan pengecekan di depan [pengadilan] dengan bagian dari humasnya pengadilan," kata Wakapolres Jakarta Selatan Ajun Komisaris Besar Budi Sartono di Mapolres Jakarta Selatan, Kamis (21/6).

Budi mengatakan pelarangan siaran langsung sidang Aman itu telah berpedoman pada Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terbit pada 8 Juni lalu. Isinya supaya lembaga penyiaran tak menyiarkan proses persidangan kasus terorisme. 

Lihat juga: Vonis Aman Abdurrahman, TNI-Polri Kerahkan 378 Personel

Sebelumnya KPI telah menyebarkan surat himbauan kepada media untuk tidak menyiarkan proses persidangan Aman. Larangan tersebut dimaksudkan demi menjaga kewibawaan lembaga peradilan dan kelancaran proses persidangan. 

Siaran proses persidangan kasus terorisme disebutkan oleh KPI berpotensi menyebarkan ideologi terorisme dan penokohan terhadap teroris. (sur)