Galang Dana ala Prabowo dan 'Cek Ombak' Jelang Pilpres 2019

DHF, CNN Indonesia | Sabtu, 23/06/2018 13:01 WIB
Galang Dana ala Prabowo dan 'Cek Ombak' Jelang Pilpres 2019 Setiap partai politik memang diperbolehkan undang-undang melakukan penggalangan dana. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto meluncurkan penggalangan dana di akun Facebook resminya Jumat kemarin.

Dalam unggahan yang disertakan video tersebut, Prabowo mengajak masyarakat mengumpulkan uang guna mendanai dirinya dan Gerindra berkontestasi di Pemilu 2019.

Prabowo berkata gerakan bertajuk Galang Perjuangan ini bertujuan untuk mencegah demokrasi yang terbelenggu janji politik dengan pemodal.


"Saya atas nama partai Gerindra datang kepada penyandang dana saya, yaitu saudara-saudara sekalian. Saya tidak mau datang ke penyandang dana yang di ujungnya saya tidak yakin akan kesetiaan mereka kepada bangsa dan negara," katanya lewat video yang diunggah di akun Facebook pribadinya.

Terkait dengan hal itu, CEO Cyrus Network Hasan Nasbi menilai langkah Prabowo sebagai upaya menegakkan tradisi baru di dunia politik Indonesia.


Hasan menyoroti langkah Prabowo bak 'sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui'. Dengan penggalangan dana, Prabowo bisa mengecek dukungan ril di akar rumput.

"Kalau Anda mendapatkan sokongan dana dari masyarakat, bukan hanya mendapatkan dana tapi juga suara. Kalau orang tidak mendukung, maka orang tidak akan menyumbang. Semacam salah satu ukuran Prabowo seberapa besar dukungan publik ke dia," kata Hasan saat dihubungi CNNIndonesia.com.

Namun masalah transparansi menjadi pertanyaan berikutnya dari langkah Prabowo ini, ucapnya. Prabowo dan Gerindra harus betul-betul mempertanggungjawabkan aliran dana tersebut. Jika tidak, langkah ini tak akan memiliki dampak positif apapun.

Pasalnya, setiap partai politik memang diperbolehkan undang-undang melakukan penggalangan dana semacam ini. Parpol dibolehkan memungut uang dari iuran anggota, sumbangan, dan APBN dan harus membuat pertanggungjawabannya.


Hal itu tertuang dalam Pasal 34 dan 34A Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Manuver ala Prabowo

Dihubungi terpisah, pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai penggalangan dana sebagai manuver Prabowo mencitrakan diri sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat.

Pasalnya selama ini narasi yang digalakkan Prabowo dan Gerindra selalu memosisikan dengan rakyat kecil. Hal ini guna menjadi pembeda dengan Jokowi dan PDIP.

"Positioning yang baik, berbeda dari penguasa saat ini. Kan Jokowi dan partai penguasa dipersepsi dekat dengan kalangan pengusaha-pengusaha. Di mana bantuan pengusaha tidak pernah Lillahi Taala. Gerindra main di situ, melakukan apa saja sebagai pembeda dari pemerintah saat ini," kata Adi kepada CNNIndonesia.com.


Adi menilai tak mungkin Prabowo benar-benar mencari logistik untuk Pemilu dengan penghalangan dana. Pasalnya belum ada di sejarah politik Indonesia, suatu pihak mendapat sokongan dana luar biasa dari penggalangan dana di masyarakat.

Apalagi, tambahnya, saat ini ekonomi rakyat Indonesia juga tidak mendukung dari logika itu.

Saat ini menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2017 masih ada 26,58 juta orang atau 10,12 persen masyarakat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka hidup di bawah garis kemiskinan dengan pengeluaran Rp370.910 per orang per bulan.

"Kita susah dapati masyarakat menyumbang ke parpol. Yang ada masyarakat cari untung dari parpol karena kandidat presiden dianggap lumbung ekonomi masyarakat," tegasnya. (stu)