Wacana Anies Capres Kembali Berhembus di Internal PKS

Bintoro Agung, CNN Indonesia | Senin, 02/07/2018 11:56 WIB
Internal PKS menilai Anies Baswedan cocok disandingkan dengan Aher di Pilpres, meski mereka juga belum mencoret nama Prabowo Subianto sebagai capres. Internal PKS menilai Anies Baswedan cocok disandingkan dengan Aher di Pilpres, meski mereka juga belum mencoret nama Prabowo Subianto sebagai capres. (CNN Indonesia/Dhio Faiz).
Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali mengembuskan nama Anies Baswedan sebagai alternatif calon presiden yang bakal mereka usung di Pilpres 2019. PKS menyebut wacana Anies bersanding dengan Ahmad Heryawan (Aher) masih mengemuka.

"Ya, mungkin saja kalau partai-partai mendukung beliau dan kemungkinan rakyat memenangkan beliau jadi presiden," ujar Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, Senin (2/7).

Nama Anies belakangan muncul sebagai kandidat capres di internal PKS. Gubernur DKI Jakarta itu juga kerap disebut-sebut cocok dengan Aher sebagai pasangan dari PKS dalam kontes pilpres tahun depan.


Kendati demikian Hidayat berdalih rencana tersebut masih sekadar wacana belaka. Bahkan menurutnya bisa saja yang PKS dorong adalah pasangan Prabowo Subianto-Aher.

"Semuanya kami tampung, termasuk yang mewacanakan Anies-Aher kan dari kader PKS," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama Hidayat menegaskan bahwa Prabowo masih ada dalam radar mereka sebagai kandidat capres. Setidaknya ada sejumlah alasan yang menyebabkan nama Prabowo belum bisa dikesampingkan oleh PKS.

"Kalau Gerindra mengajukan Pak Prabowo tentu PKS tidak bisa menolak, tapi itu semuanya masih dalam pembahasan dan kita menghormati dari seluruh partai, menghormati sikap Gerindra untuk mencalonkan calon yang diinginkan oleh Gerindra," jelas Hidayat.

Hidayat menambahkan kondisi saat ini masih dinamis sehingga banyak kemungkinan yang dapat terjadi. Namun ia menekankan koalisi pengusung capres yang terbangun harus mencapai 20 persen terlebih dahulu.

PKS dan Gerindra memang cukup mesra. Hal ini terlihat dari posisi mereka sebagai oposisi yang kerap satu suara mengkritik pemerintah. Selain itu kedua partai juga tercatat membangun koalisi guna mendorong calon kepala daerah seperti yang terjadi pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. (osc)