ANALISIS
Gorengan Politik dan Pekerjaan Berat Demokrat Usung Capres JK
Christie Stefanie | CNN Indonesia
Senin, 02 Jul 2018 14:46 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Nama Wakil Presiden Jusuf Kalla mulai santer disebut-sebut bakal diusulkan menjadi calon presiden dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Konstitusi tak mengizinkan JK menjabat sebagai wakil presiden mendatang, namun konstitusi memperbolehkan JK maju sebagai calon presiden.
Wacana JK akan diusulkan di Pilpres bertambah kuat usai JK mendatangi kediaman Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu. Di sana, JK juga bertemu dengan putra pertama SBY, Agus Harimurti Yudhoyono.
Usai pertemuan tersebut, Partai Demokrat gencar mewacanakan duet JK-AHY sebagai capres dan cawapres pada Pilpres 2019.
Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun berpendapat Demokrat memiliki setumpuk pekerjaan berat bila memang serius mengusung JK.
"Jika Presidential Threshold 20 persen masih berlaku maka pencapresan JK sulit terwujud kecuali partai pengusung mampu mengajak partai lain berkoalisi. Saya kira ini PR terberatnya Partai JK," kata Ubedilah kepada CNNIndonesia.com, Senin (2/7).
Persyaratan awal, ucap Ubed, harus dilalui terlebih dahulu sebelum akhirnya pertarungan dilakukan dengan personal, kapasitas, dan kemampuan JK.
Selain koalisi, menurutnya salah satu jalan yang bisa mempermulus rencana Partai Demokrat apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi angka ambang batas presiden.
"Jika MK mengabulkan menjadi 0 persen, maka JK berpeluang besar menjadi calon presiden," tutur Ubed.
Demokrat saat ini memiliki 61 kursi atau 10,9 persen kursi DPR. Sementara itu, Parpol butuh 20 persen kursi DPR untuk mengusung capres-cawapres. Sehingga, Demokrat harus berkoalisi jika serius mencalonkan JK sebagai presiden.
Sementara, Pengamat politik Universitas Gadjah Mada Wawan Masudi menilai wacana atau usulan Partai Demokrat tak akan direspons segera oleh JK.
Wawan menegaskan JK merupakan politikus senior yang berpengalaman. Diakui Wawan, JK memiliki modal dan kekuatan untuk maju menjadi calon presiden mendatang, karena JK pernah menjabat wakil presiden dua kali.
Tetapi, ia yakin JK pasti mengetahui maksud atau tujuan dari usulan seperti ini yang dimainkan jelang pesta demokrasi tahun depan.
"Pak JK tidak dengan mudah mengiyakan gorengan politik semacam ini karena dia tahu sedang dimanfaatkan kekuatan yang tidak setuju baik ke Jokowi atau non-Jokowi, mencoba membangun poros lain," kata Wawan kepada CNNIndonesia.com.
JK, kata Wawan, pasti menyadari betul kekuatan lainnya seperti konteks jaringan politik kultural di kalangan Muslim, Indonesia timur, serta dalam sektor kemampuan finansial guna modal nyapres.
"Jadi saya kira Pak JK tidak akan dengan mudah terpancing dalam framing akan ada capres Pak JK dipasangkan dengan siapapun," tuturnya.
Namun, ia menyadari politik merupakan hal yang cair dan semuanya mungkin terutama di detik-detik terakhir.
Wacana ini memang bukan berasal dari JK, tetapi politikus senior Golkar ini disebut dalam posisi melihat respons masyarakat terkait wacana ini.
Wawan berkata, JK saat ini kemungkinan masih menanggapi dengan keinginannya beristirahat, umurnya yang tak lagi muda, serta ingin memberikan kesempatan terhadap generasi baru.
"Ini sinyal juga mungkin JK juga mempertimbangkan tapi dia ingin semuanya termasuk 20 persen aman dan itu pekerjaan berat buat demokrat," ujar Wawan.
(ugo/sur)
Konstitusi tak mengizinkan JK menjabat sebagai wakil presiden mendatang, namun konstitusi memperbolehkan JK maju sebagai calon presiden.
Wacana JK akan diusulkan di Pilpres bertambah kuat usai JK mendatangi kediaman Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu. Di sana, JK juga bertemu dengan putra pertama SBY, Agus Harimurti Yudhoyono.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun berpendapat Demokrat memiliki setumpuk pekerjaan berat bila memang serius mengusung JK.
"Jika Presidential Threshold 20 persen masih berlaku maka pencapresan JK sulit terwujud kecuali partai pengusung mampu mengajak partai lain berkoalisi. Saya kira ini PR terberatnya Partai JK," kata Ubedilah kepada CNNIndonesia.com, Senin (2/7).
Selain koalisi, menurutnya salah satu jalan yang bisa mempermulus rencana Partai Demokrat apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi angka ambang batas presiden.
"Jika MK mengabulkan menjadi 0 persen, maka JK berpeluang besar menjadi calon presiden," tutur Ubed.
Demokrat saat ini memiliki 61 kursi atau 10,9 persen kursi DPR. Sementara itu, Parpol butuh 20 persen kursi DPR untuk mengusung capres-cawapres. Sehingga, Demokrat harus berkoalisi jika serius mencalonkan JK sebagai presiden.
Wawan menegaskan JK merupakan politikus senior yang berpengalaman. Diakui Wawan, JK memiliki modal dan kekuatan untuk maju menjadi calon presiden mendatang, karena JK pernah menjabat wakil presiden dua kali.
Tetapi, ia yakin JK pasti mengetahui maksud atau tujuan dari usulan seperti ini yang dimainkan jelang pesta demokrasi tahun depan.
"Pak JK tidak dengan mudah mengiyakan gorengan politik semacam ini karena dia tahu sedang dimanfaatkan kekuatan yang tidak setuju baik ke Jokowi atau non-Jokowi, mencoba membangun poros lain," kata Wawan kepada CNNIndonesia.com.
JK, kata Wawan, pasti menyadari betul kekuatan lainnya seperti konteks jaringan politik kultural di kalangan Muslim, Indonesia timur, serta dalam sektor kemampuan finansial guna modal nyapres.
"Jadi saya kira Pak JK tidak akan dengan mudah terpancing dalam framing akan ada capres Pak JK dipasangkan dengan siapapun," tuturnya.
Namun, ia menyadari politik merupakan hal yang cair dan semuanya mungkin terutama di detik-detik terakhir.
Wacana ini memang bukan berasal dari JK, tetapi politikus senior Golkar ini disebut dalam posisi melihat respons masyarakat terkait wacana ini.
Wawan berkata, JK saat ini kemungkinan masih menanggapi dengan keinginannya beristirahat, umurnya yang tak lagi muda, serta ingin memberikan kesempatan terhadap generasi baru.
"Ini sinyal juga mungkin JK juga mempertimbangkan tapi dia ingin semuanya termasuk 20 persen aman dan itu pekerjaan berat buat demokrat," ujar Wawan.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK