Parpol Koalisi Pemerintah Bertemu Pekan Depan Bahas Rupiah
SAH | CNN Indonesia
Rabu, 04 Jul 2018 16:53 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Petinggi partai politik koalisi pemerintah bakal menggelar pertemuan pada pekan depan. Salah satu topik dibicarakan dalam pertemuan itu adalah soal situasi negara dan ekonomi akhir-akhir ini, termasuk soal nilai tukar rupiah terhadap dolar.
"Kita ingin sampaikan, 'pak yang kita lihat itu kok sepertinya sampai sekarang otoritas moneter maupun fiskal Kementerian Keuangan itu belum memberi penjelasan yang menenangkan kepada masyarakat tentang volatilitas dari kurs rupiah terhadap dolar," kata Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/7).
Arsul menyatakan belum memastikan kapan tepatnya pertemuan itu bakal digelar. Dia juga menyatakan dalam pertemuan itu tidak bakal menyinggung soal penentuan calon wakil presiden buat disandingkan dengan Joko Widodo (Jokowi) pada pemilihan tahun depan.
"Kalau sekjen kita lebih banyak menyampaikan soal concern, kalau soal cawapres porsinya para ketum, para dewa," ujar dia.
Arsul mengatakan pertemuan tersebut bakal membahas kondisi perekonomian saat ini. Salah satunya adalah terkait nilai tukar rupiah terhadap dolar yang terus naik turun, bahkan cenderung melemah.
Menurut Arsul, hasil pertemuan itu bakal disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi. Dia berharap pemerintah memberikan pernyataan mudah dipahami dan menenangkan masyarakat, soal gejolak nilai tukar rupiah terhadap dolar saat ini.
Komposisi Nasionalis-Agamis
Arsul juga menyinggung soal komposisi tokoh nasionalis dan agamis di pemerintahan yang harus dipertahankan. Dia berharap hal itu dipertahankan dan tidak mengulang kekeliruan rezim sebelumnya.
"Nasionalis-agamis, nasionalis-santri sebaiknya dipertahankan. Nanti seperti pada pemerintahan pak SBY jilid dua, kan itu meninggalkan narasi nasionalis-agamis. Yang terjadi apa, musibah (Bank) Century," ujar Arsul.
Diketahui pada masa pemerintahan SBY jilid dua, komposisi antara Presiden dan Wakil Presiden bukan berasal dari kalangan Nasionalis dan Agamis, melainkan Nasionalis-Profesional.
Boediono yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden merupakan mantan Gubernur Bank Indonesia, yang masuk dalam kalangan profesional.
Saat ini sejumlah tokoh partai politik pendukung Jokowi tengah melakukan manuver untuk menarik perhatian supaya bisa dipilih menjadi calon wakil presiden pendamping Jokowi. Hal itu dilakukan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar.
Soal wacana sosok cawapres pendamping Jokowi, Arsul mengatakan hal itu masih dirundingkan di internal partai masing-masing. Ia mengatakan pihak koalisi pendukung Jokowi masih enggan untuk mengemukakan pembahasan soal cawapres Jokowi ke publik. Menurut dia hal itu berpotensi menimbulkan kegaduhan seperti yang terjadi di kubu oposisi.
"Kalau kita melakukan pembicaraan itu mulainya dari di media dulu kita ramaikan yang hasilnya menurut saya kayak yang disebelah itu. Gerindra dengan PKS, Gerindra dengan PAN, kan akan seperti itu ya," kata dia. (ayp/gil)
"Kita ingin sampaikan, 'pak yang kita lihat itu kok sepertinya sampai sekarang otoritas moneter maupun fiskal Kementerian Keuangan itu belum memberi penjelasan yang menenangkan kepada masyarakat tentang volatilitas dari kurs rupiah terhadap dolar," kata Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/7).
Arsul menyatakan belum memastikan kapan tepatnya pertemuan itu bakal digelar. Dia juga menyatakan dalam pertemuan itu tidak bakal menyinggung soal penentuan calon wakil presiden buat disandingkan dengan Joko Widodo (Jokowi) pada pemilihan tahun depan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau sekjen kita lebih banyak menyampaikan soal concern, kalau soal cawapres porsinya para ketum, para dewa," ujar dia.
Arsul mengatakan pertemuan tersebut bakal membahas kondisi perekonomian saat ini. Salah satunya adalah terkait nilai tukar rupiah terhadap dolar yang terus naik turun, bahkan cenderung melemah.
Komposisi Nasionalis-Agamis
Arsul juga menyinggung soal komposisi tokoh nasionalis dan agamis di pemerintahan yang harus dipertahankan. Dia berharap hal itu dipertahankan dan tidak mengulang kekeliruan rezim sebelumnya.
"Nasionalis-agamis, nasionalis-santri sebaiknya dipertahankan. Nanti seperti pada pemerintahan pak SBY jilid dua, kan itu meninggalkan narasi nasionalis-agamis. Yang terjadi apa, musibah (Bank) Century," ujar Arsul.
Diketahui pada masa pemerintahan SBY jilid dua, komposisi antara Presiden dan Wakil Presiden bukan berasal dari kalangan Nasionalis dan Agamis, melainkan Nasionalis-Profesional.
Boediono yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden merupakan mantan Gubernur Bank Indonesia, yang masuk dalam kalangan profesional.
Saat ini sejumlah tokoh partai politik pendukung Jokowi tengah melakukan manuver untuk menarik perhatian supaya bisa dipilih menjadi calon wakil presiden pendamping Jokowi. Hal itu dilakukan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar.
Soal wacana sosok cawapres pendamping Jokowi, Arsul mengatakan hal itu masih dirundingkan di internal partai masing-masing. Ia mengatakan pihak koalisi pendukung Jokowi masih enggan untuk mengemukakan pembahasan soal cawapres Jokowi ke publik. Menurut dia hal itu berpotensi menimbulkan kegaduhan seperti yang terjadi di kubu oposisi.
"Kalau kita melakukan pembicaraan itu mulainya dari di media dulu kita ramaikan yang hasilnya menurut saya kayak yang disebelah itu. Gerindra dengan PKS, Gerindra dengan PAN, kan akan seperti itu ya," kata dia. (ayp/gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK