Kemendagri dan BNPP Fokus 187 Titik Perbatasan Rawan Konflik
DZA | CNN Indonesia
Jumat, 06 Jul 2018 03:51 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jendral Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo mengatakan ada 187 titik lokasi prioritas dalam pengawasan di wilayah perbatasan negara. Termasuk dengan 12 pulau di perbatasan yang rawan konflik.
Beberapa di antaranya adalah Pulau Rondo di Aceh, Pulau Berhala di Sumatera Utara, Pulau Nipa di Riau, Pulau Sekatung di Riau, Pulau Marore, Pulau Marampit, Pulau Mianggas di Sulawesi Utara, Pulau Fanildo, Pulau Bras, Pulau Fani, Pulau Batek di Nusa Tenggara Timur, dan Pulau Rote.
"Dengan 187 lokasi prioritas dengan 12 pulau rawan konflik, maka diperlukan penguatan kapasitas camat di kawasan perbatasan," kata Hadi Prabowo di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis (5/7).
Hadi mengatakan fungsi camat di wilayah perbatasan berbeda dengan camat yang berada di wilayah lainnya. Camat-camat di daerah perbatasan tersebut, katanya, harus mampu memahami teritorial sehingga dapat menjalankan komunikasi dengan masyarakat sekitar dan petugas keamanan di wilayah perbatasan.
Hadi menambahkan yang menjadi sorotan dalam pengawasan wilayah perbatasan adalah terorisme, narkoba dan perdagangan manusia. Hal ini karena beberapa titik pusat, terutama di wilayah pusat seperti Jakarta pengawasannya sudah lebih ketat.
"Ya Jakarta sekarang sudah ketat, hal ini menjadikan jaringan terorisme, narkoba, perdagangan manusia bergeser di perbatasan daerah-daerah. Jadi pengawasan perlu ditingkatkan," kata Hadi.
Camat Atambua, Nusa Tenggara Timur, Servasius Boko mengamini apa yang dikatakan Hadi tersebut. Ia mengaku bahwa di daerahnya kini telah menjadi salah satu jalur penyelundupan narkoba.
Servasius menjelaskan jalur masuknya narkoba ke Indonesia berasal dari Timor Leste. Dari Timor Leste, barang haram tersebut kemudian dibawa masuk ke Indonesia melalui Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.
"Kenapa lewat jalur Timor Leste karena di pintu masuk antara Timor Leste dengan Kabupaten Belu kita punya alat pendeteksi itu masih terbatas bahkan boleh dibilang belum seberapa sehingga mudah masuk ke sana walaupun sudah ada polisi dan TNI," kata Servasius Boko di tempat yang sama.
Pos Lintas Batas Baru
Hadi menegaskan saat ini pihak Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) berencana membangun sembilan pos lintas batas darat baru seperti di wilayah Kepulauan Natuna, Bengkalis, Sintang dan Bengkayang. Selain itu, akan membuat 8 titik pos lintas batas untuk di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Papua.
"Kita lakukan pembangunan pembangunan secara bertahap sehingga Pak Deputi 1 dari BNPB ini merencanakan di tahun ini dan tahun yang akan datang. Namun saat ini dalam proses proses pengkajian saya sampaikan semua ini," kata Hadi.
(kid)
Beberapa di antaranya adalah Pulau Rondo di Aceh, Pulau Berhala di Sumatera Utara, Pulau Nipa di Riau, Pulau Sekatung di Riau, Pulau Marore, Pulau Marampit, Pulau Mianggas di Sulawesi Utara, Pulau Fanildo, Pulau Bras, Pulau Fani, Pulau Batek di Nusa Tenggara Timur, dan Pulau Rote.
"Dengan 187 lokasi prioritas dengan 12 pulau rawan konflik, maka diperlukan penguatan kapasitas camat di kawasan perbatasan," kata Hadi Prabowo di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis (5/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hadi mengatakan fungsi camat di wilayah perbatasan berbeda dengan camat yang berada di wilayah lainnya. Camat-camat di daerah perbatasan tersebut, katanya, harus mampu memahami teritorial sehingga dapat menjalankan komunikasi dengan masyarakat sekitar dan petugas keamanan di wilayah perbatasan.
Hadi menambahkan yang menjadi sorotan dalam pengawasan wilayah perbatasan adalah terorisme, narkoba dan perdagangan manusia. Hal ini karena beberapa titik pusat, terutama di wilayah pusat seperti Jakarta pengawasannya sudah lebih ketat.
Camat Atambua, Nusa Tenggara Timur, Servasius Boko mengamini apa yang dikatakan Hadi tersebut. Ia mengaku bahwa di daerahnya kini telah menjadi salah satu jalur penyelundupan narkoba.
Servasius menjelaskan jalur masuknya narkoba ke Indonesia berasal dari Timor Leste. Dari Timor Leste, barang haram tersebut kemudian dibawa masuk ke Indonesia melalui Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.
"Kenapa lewat jalur Timor Leste karena di pintu masuk antara Timor Leste dengan Kabupaten Belu kita punya alat pendeteksi itu masih terbatas bahkan boleh dibilang belum seberapa sehingga mudah masuk ke sana walaupun sudah ada polisi dan TNI," kata Servasius Boko di tempat yang sama.
Pos Lintas Batas Baru
Hadi menegaskan saat ini pihak Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) berencana membangun sembilan pos lintas batas darat baru seperti di wilayah Kepulauan Natuna, Bengkalis, Sintang dan Bengkayang. Selain itu, akan membuat 8 titik pos lintas batas untuk di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Papua.
"Kita lakukan pembangunan pembangunan secara bertahap sehingga Pak Deputi 1 dari BNPB ini merencanakan di tahun ini dan tahun yang akan datang. Namun saat ini dalam proses proses pengkajian saya sampaikan semua ini," kata Hadi.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK