Saat Massa Aksi 67 Keluhkan e-KTP dan Sindir Cagub Sumut

Jakarta, CNN Indonesia -- Persaudaraan Alumni 212 yang berunjuk rasa dalam Aksi 67 hari mengeluhkan penanganan kasus e-KTP yang tercecer beberapa waktu lalu. Mereka juga mengklaim pembuatan e-KTP di sejumlah tempat masih tak beres.

Keluhan itu disampaikan oleh Ketua Umum FPI Ahmad Sobri Lubis dari atas mobil komando saat berorasi di depan Gedung Pertamina. Sobri menuntut Kementerian Dalam Negeri selaku penanggung jawab untuk lekas menyelesaikan masalah itu.

Lihat juga: FOTO: Gemuruh Massa Berpeci di Aksi 67

"Kemudian soal e-KTP, jutaan orang belum dapat KTP sampai sekarang. Ini kinerja Kemendagri kita ingatkan dan nasihati," kata Sobri.

Sobri berpendapat penanganan e-KTP dan kinerja Kemendagri saat ini meresahkan bagi ulama dan ormas.

"Kami dari PA 212 menyampaikan ini supaya dikelarkan dengan jujur," imbuhnya.

Ketua Aliansi Pergerakan Islam (API) Jawa Barat Asep Syarifudin tak ketinggalan menyentil. Bedanya, Asep mengkritik pembuatan e-KTP yang cepat untuk elite politik tapi lambat untuk masyarakat kebanyakan.

Lihat juga: Kemendagri Tolak Tuntutan Aksi 67 Copot Iriawan di Jabar

"Ada yang bikin e-KTP satu tahun enggak beres-beres eh ada calon gubernur Sumut beberapa detik jadi warga Sumatera Utara," ujar Asep.

Lebih jauh, Asep juga menyinggung tentang e-KTP di Bogor beberapa waktu lalu. Dia takut ada penyalahgunaan dari e-KTP tersebut untuk pelaksanaan Pilpres 2019 nanti.

"Ini kan khawatir nanti di Pilpres ada yang curang, ada yang manipulasi. Kita ingin presiden pilihan rakyat, bukan presiden yang takut dengan kaos ganti presiden," serunya lagi.

Aksi 67 sejatinya ditujukan untuk mendesak Bareskrim Polri menyelesaikan kasus-kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan sejumlah nama mulai dari Viktor Laiskodat, Cornelis, Ade Armando, dan Sukmawati Soekarnoputri.

Lihat juga: Berkah Para Pemulung Usai Aksi 67

Di samping itu, mereka juga meminta Mendagri Tjahjo Kumolo mencopot jabatan Gubernur Jawa Barat dari Muhammad Iriawan. Meski hanya bersifat sementara, PA 212 menilai jabatan itu tak pantas bagi Iriawan karena tak sesuai hukum yang berlaku.

(aal)