Sanksi Demokrat untuk TGB Bukan karena Dukung Jokowi
SAH | CNN Indonesia
Selasa, 10 Jul 2018 09:56 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrat menegaskan pemberian sanksi kepada Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi bukan karena dukungan yang dia berikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Kepala Divisi Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahean mengatakan TGB berpotensi diberikan sanksi oleh partainya karena sikapnya mendahului keputusan resmi partai.
"Sikap TGB yang ingin mendukung Jokowi di bagian internal Demokrat tetapi apa yang salah adalah sikap beliau yang mendahului sikap partai. Ini yang tidak boleh," ujar Ferdinand saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (10/7).
"Ketika nanti partai Demokrat mengumumkan sikap resminya, contohnya misalnya pembentukan poros baru kan, sikap TGB menjadi berbeda dengan partainya," lanjut dia.
Ferdinand menyatakan sampai saat ini partainya belum punya sikap resmi untuk Pilpres 2019. Hanya saja, kata dia, berdasarkan survei internal partai 90 persen kadernya mendukung pembentukan poros baru, empat persen mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan sisanya mendukung Jokowi.
Ferdinand menaksir sanksi yang akan diberikan kepada TGB hanya berupa teguran. Hanya saja, sampai saat ini Dewan Kehormatan Partai Demokrat belum nembahas lebih lanjut terkait sanksi yang akan diberikan kepada TGB.
Dia mengatakan saat ini Dewan Kehormatan partainya masih fokus membahas masalah pendaftaran calon legislatif. Ia memprediksi pembahasan sanksi untuk TGB bakal dilakukan seusai pendaftaran caleg selesai.
"Saya pikir apa yang dilakukan TGB tidak akan sampai di level pemberhentian mungkin sampai level teguran, mungkin ya dugaan saya," terang dia.
TGB telah menyatakan dukungannya bagi Jokowi kembali menjabat tahun depan agar seluruh program yang dijalankan dapat diselesaikan dengan baik.
Ia mengkhawatirkan program atau kebijakan yang berjalan dapat mandek bahkan berubah apabil terjadi perubahan di tingkat kepemimpinan nasional.
Sehingga, TGB menilai wajar dan adil apabila Jokowi kembali memimpin Indonesia lima tahun mendatang.
Presiden Jokowi pun telah mengapresiasi pandangan TGB terhadap pemerintah.
"Itu bentuk penghargaan terhadap pemerintah. Beliau sampaikan rasionalnya seperti itu," tutur Jokowi. (gil)
Kepala Divisi Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahean mengatakan TGB berpotensi diberikan sanksi oleh partainya karena sikapnya mendahului keputusan resmi partai.
"Sikap TGB yang ingin mendukung Jokowi di bagian internal Demokrat tetapi apa yang salah adalah sikap beliau yang mendahului sikap partai. Ini yang tidak boleh," ujar Ferdinand saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (10/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ketika nanti partai Demokrat mengumumkan sikap resminya, contohnya misalnya pembentukan poros baru kan, sikap TGB menjadi berbeda dengan partainya," lanjut dia.
Ferdinand menyatakan sampai saat ini partainya belum punya sikap resmi untuk Pilpres 2019. Hanya saja, kata dia, berdasarkan survei internal partai 90 persen kadernya mendukung pembentukan poros baru, empat persen mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan sisanya mendukung Jokowi.
Dia mengatakan saat ini Dewan Kehormatan partainya masih fokus membahas masalah pendaftaran calon legislatif. Ia memprediksi pembahasan sanksi untuk TGB bakal dilakukan seusai pendaftaran caleg selesai.
"Saya pikir apa yang dilakukan TGB tidak akan sampai di level pemberhentian mungkin sampai level teguran, mungkin ya dugaan saya," terang dia.
TGB telah menyatakan dukungannya bagi Jokowi kembali menjabat tahun depan agar seluruh program yang dijalankan dapat diselesaikan dengan baik.
Ia mengkhawatirkan program atau kebijakan yang berjalan dapat mandek bahkan berubah apabil terjadi perubahan di tingkat kepemimpinan nasional.
Lihat juga:Demokrat Pastikan Sanksi TGB Dukung Jokowi |
Sehingga, TGB menilai wajar dan adil apabila Jokowi kembali memimpin Indonesia lima tahun mendatang.
Presiden Jokowi pun telah mengapresiasi pandangan TGB terhadap pemerintah.
"Itu bentuk penghargaan terhadap pemerintah. Beliau sampaikan rasionalnya seperti itu," tutur Jokowi. (gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK