ANALISIS
Politik Dagang Sapi di Balik Gaduh Bursa Cawapres
FHR | CNN Indonesia
Rabu, 11 Jul 2018 11:42 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Masa penetapan calon presiden dan wakil presiden kurang dari satu bulan lagi. Bursa cawapres baik di kubu Joko Widodo maupun Prabowo Subianto, semakin ramai diperbincangkan.
Prabowo dan Jokowi adalah dua tokoh politik yang kemungkinan besar kembali bertarung sebagai capres di Pilpres 2019. Namun hingga kini keduanya belum memutuskan cawapres yang bakal mendampingi mereka.
Partai pendukung pun sibuk bermanuver agar bisa meloloskan kadernya sebagai cawapres. Nama-nama timbul tenggelam di media massa.
Di kubu Prabowo, misalnya, Gerindra dan PKS masih tarik ulur terkait siapa yang pantas mendampingi Prabowo. Kesamaan garis politik sebagai partai oposisi nyatanya tak menjamin kedua partai mudah menyatukan visi terkait cawapres pendamping Prabowo.
Prabowo dan Jokowi adalah dua tokoh politik yang kemungkinan besar kembali bertarung sebagai capres di Pilpres 2019. Namun hingga kini keduanya belum memutuskan cawapres yang bakal mendampingi mereka.
Partai pendukung pun sibuk bermanuver agar bisa meloloskan kadernya sebagai cawapres. Nama-nama timbul tenggelam di media massa.
Di kubu Prabowo, misalnya, Gerindra dan PKS masih tarik ulur terkait siapa yang pantas mendampingi Prabowo. Kesamaan garis politik sebagai partai oposisi nyatanya tak menjamin kedua partai mudah menyatukan visi terkait cawapres pendamping Prabowo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
PKS ingin kadernya mendampingi Prabowo. Namun sikap itu belakangan berubah, dengan menyorongkan sosok Anies Baswedan sebagai cawapres.
Selain itu, PKS juga harus bersaing dengan kader dari partai lain yang berpeluang merapat mendukung Prabowo. Ada nama Agus Harimurti Yudhoyono yang berpeluang merebut kursi cawapres Prabowo.
Kursi panas calon wakil presiden baik di kubu Prabowo maupun Jokowi, dinilai sebagai upaya partai pendukung menegaskan atau membangun posisi tawarnya.
Membangun posisi tawar ini tak hanya dilakukan oleh partai besar, melainkan juga partai kecil seperti PAN yang menyorongkan Zulkifli Hasan dan PSI di kubu Jokowi yang mengajukan sejumlah nama cawapres.
"Jadi walau partai kecil kadang merasa punya kekuatan besar. Seperti dalam pilkada kemarin, semua partai mengklaim sebagai pemenangnya. Artinya ini memang untuk membangun posisi tawar dengan partai lain agar diperhitungkan," kata Direktur Populi Center Usep S Ahyar saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (11/7).
Aturan ambang batas presiden membuat posisi partai kecil semakin sulit diabaikan. Syarat 20 persen kursi parlemen untuk mengajukan capres menciptakan ketergantungan di antara partai.
Contohnya PDIP sebagai pemenang pemilu, tetap harus berkoalisi karena hanya meraih 19,4 persen kursi DPR. Sementara bagi Gerindra, kebutuhan koalisi menjadi lebih besar lantaran hanya menguasai 73 atau 13 persen kursi DPR.
Usep menilai penerapan aturan ambang batas presiden saat ini memunculkan sejumlah dampak subtansial.
Koalisi menjadi "gendut", tak hanya terdiri dari dua atau tiga partai saja. Ini karena koalisi dibentuk tak hanya untuk memenuhi ambang batas, namun juga memastikan kemenangan.
Politik Dagang Sapi
Kata Usep, koalisi gendut membuat sistem pemerintahan kurang efektif. Pasalnya, setiap partai yang mendukung calon tertentu hampir dipastikan mengharap imbal balik dengan ditempatkan pada posisi atau jabatan tertentu.
"Tentunya ada mahar politik. Konsesi politik. Ini yang sejak awal dikritik banyak orang, keharusan koalisi menyebabkan terjadi konsesi politik atau power sharing kayak hitung-hitungan siapa mendapatkan apa," kata Usep.
Hal senada diungkapkan pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun.
Menurut dia, ambang batas membuat partai tidak memiliki kekuatan dominan. Termasuk bagi partai pemenang pemilu.
Dalam sistem yang tanpa dominasi, lobi politik menjadi sebuah keharusan. Politik transaksional pun berpeluang hadir karena setiap partai yang berkoalisi akan menuntut posisi tertentu setelah calon yang diusung memenangkan kontestasi.
Kepentingan partai, kan, tidak sama, maka kemudian terjadi politik 'dagang sapi'. Ada pola-pola transaksional yang terjadi," kata Ubedillah.
Politik bagi-bagi kekuasaan ini sebenarnya sudah diperlihatkan oleh Presiden Jokowi kala memenangkan Pilpres 2014. Itu tercermin dari kursi kabinet yang lebih dari setengahnya diduduki tokoh partai koalisi. Jokowi juga menempatkan sejumlah relawan politiknya di pos-pos strategis BUMN.
Jokowi sendiri membantah postur kabinetnya mencerminkan bagi-bagi kekuasaan. Namun sulit bagi publik untuk tidak mengaitkan itu dengan politik balas budi.
Bagi-bagi kekuasaan juga sudah diwacanakan oleh kubu oposisi seandainya memenangkan Pilpres 2019. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengaku sudah membicarakan itu dengan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Sandiaga Uno.
PKS bahkan memiliki blueprint pembagian jatah menteri dengan skema 50 persen untuk profesional dan 50 persen untuk partai pendukung.
Mengantisipasi hal ini lebih jauh, Ubedillah menyarankan perubahan aturan. Menurut dia, sedianya yang dinaikkan prosentasenya adalah ambang batas parlemen lalu menurunkan ambang batas pencalonan presiden menjadi nol persen.
Hal ini untuk mempersempit pintu bagi partai menduduki kursi DPR. Dengan demikian, hanya beberapa partai saja yang berada di DPR.
Jumlah partai yang sedikit membuat koalisi menjadi ramping. Berbeda dari yang terjadi saat ini dimana DPR diisi oleh 10 partai politik.
"Yang diperlukan adalah menaikkan parliamentary treshold sekitar 6-10 persen. Jadi Partai di DPR tidak banyak. Dengan demikian, perolehan suara mereka tinggi dan ada partai dominan. Kalau pun koalisi tidak akan banyak sehingga sisi transaksionalnya tidak sekacau sekarang," kata dia.
"Kalau lebih dari 5 partai seperti sekarang pola pembagiannya lebih ribet. Dengan menaikan ambang batas parlemen maka presiden akan dapat dukungan DPR karena ada partai dominan dan pola 'dagang sapinya' tidak seperti sekarang," ujarnya.
(wis/gil)
Selain itu, PKS juga harus bersaing dengan kader dari partai lain yang berpeluang merapat mendukung Prabowo. Ada nama Agus Harimurti Yudhoyono yang berpeluang merebut kursi cawapres Prabowo.
Membangun posisi tawar ini tak hanya dilakukan oleh partai besar, melainkan juga partai kecil seperti PAN yang menyorongkan Zulkifli Hasan dan PSI di kubu Jokowi yang mengajukan sejumlah nama cawapres.
"Jadi walau partai kecil kadang merasa punya kekuatan besar. Seperti dalam pilkada kemarin, semua partai mengklaim sebagai pemenangnya. Artinya ini memang untuk membangun posisi tawar dengan partai lain agar diperhitungkan," kata Direktur Populi Center Usep S Ahyar saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (11/7).
 Gubernur DKI Anies Baswedan masuk bursa cawapres Prabowo Subianto. (CNN Indonesia/Hesti Rika) |
Contohnya PDIP sebagai pemenang pemilu, tetap harus berkoalisi karena hanya meraih 19,4 persen kursi DPR. Sementara bagi Gerindra, kebutuhan koalisi menjadi lebih besar lantaran hanya menguasai 73 atau 13 persen kursi DPR.
Usep menilai penerapan aturan ambang batas presiden saat ini memunculkan sejumlah dampak subtansial.
Politik Dagang Sapi
Kata Usep, koalisi gendut membuat sistem pemerintahan kurang efektif. Pasalnya, setiap partai yang mendukung calon tertentu hampir dipastikan mengharap imbal balik dengan ditempatkan pada posisi atau jabatan tertentu.
"Tentunya ada mahar politik. Konsesi politik. Ini yang sejak awal dikritik banyak orang, keharusan koalisi menyebabkan terjadi konsesi politik atau power sharing kayak hitung-hitungan siapa mendapatkan apa," kata Usep.
Hal senada diungkapkan pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun.
Menurut dia, ambang batas membuat partai tidak memiliki kekuatan dominan. Termasuk bagi partai pemenang pemilu.
Dalam sistem yang tanpa dominasi, lobi politik menjadi sebuah keharusan. Politik transaksional pun berpeluang hadir karena setiap partai yang berkoalisi akan menuntut posisi tertentu setelah calon yang diusung memenangkan kontestasi.
Politik bagi-bagi kekuasaan ini sebenarnya sudah diperlihatkan oleh Presiden Jokowi kala memenangkan Pilpres 2014. Itu tercermin dari kursi kabinet yang lebih dari setengahnya diduduki tokoh partai koalisi. Jokowi juga menempatkan sejumlah relawan politiknya di pos-pos strategis BUMN.
Jokowi sendiri membantah postur kabinetnya mencerminkan bagi-bagi kekuasaan. Namun sulit bagi publik untuk tidak mengaitkan itu dengan politik balas budi.
Bagi-bagi kekuasaan juga sudah diwacanakan oleh kubu oposisi seandainya memenangkan Pilpres 2019. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengaku sudah membicarakan itu dengan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Sandiaga Uno.
PKS bahkan memiliki blueprint pembagian jatah menteri dengan skema 50 persen untuk profesional dan 50 persen untuk partai pendukung.
Hal ini untuk mempersempit pintu bagi partai menduduki kursi DPR. Dengan demikian, hanya beberapa partai saja yang berada di DPR.
Jumlah partai yang sedikit membuat koalisi menjadi ramping. Berbeda dari yang terjadi saat ini dimana DPR diisi oleh 10 partai politik.
"Yang diperlukan adalah menaikkan parliamentary treshold sekitar 6-10 persen. Jadi Partai di DPR tidak banyak. Dengan demikian, perolehan suara mereka tinggi dan ada partai dominan. Kalau pun koalisi tidak akan banyak sehingga sisi transaksionalnya tidak sekacau sekarang," kata dia.
"Kalau lebih dari 5 partai seperti sekarang pola pembagiannya lebih ribet. Dengan menaikan ambang batas parlemen maka presiden akan dapat dukungan DPR karena ada partai dominan dan pola 'dagang sapinya' tidak seperti sekarang," ujarnya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK