Aksi Referendum Papua: Infrastruktur Jokowi Bukan Jawaban

Kustin Ayuwuragil & Ramadhan Rizki, CNN Indonesia | Kamis, 02/08/2018 18:39 WIB
Aksi Referendum Papua: Infrastruktur Jokowi Bukan Jawaban AMP dan FRI-WP melakukan aksi memperingati 49 tahun referendum Papua di depan Istana Merdeka, Kamis (2/8). (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia -- Memperingati 49 Tahun Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) menggelar aksi di 13 kota di Indonesia mulai dari Jakarta, Bandung hingga Ambon.

Juru Bicara AMP, Surya Anta mengatakan aksi turun ke jalan ini berdasarkan dua alasan utama terkait kemerdekaan Papua Barat.

"Mereka sudah mendeklarasikan kemerdekaannya sendiri tahun 1961 dan bukan menjadi bagian kemerdekaan tahun 45," kata Surya pada CNNIndonesia.com di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/8).


Surya menjelaskan pada saat itu, rakyat Papua Barat telah menyiapkan lambang negara, bendera hingga mata uang sendiri. Walaupun memang, belum ada pemerintahan yang dibentuk.

Sementara itu, alasan kedua masyarakat Papua Barat ingin melepaskan diri dari Indonesia karena selama bertahun-tahun, rakyat Papua Barat merasa telah mengalami genosida perlahan.

Hal itu dinilai sama sekali tidak sesuai dengan cita-cita Pancasila dalam mewujudkan kemerdekaan bagi segala bangsa.

"Mereka mengalami penindasan, penganiayaan, genosida perlahan, pemerkosaan, penculikan, ketidakbebasan dalam berekspresi dan mendapatkan informasi, dan banyak lagi," lanjutnya.

Masalah yang dihadapi Papua Barat juga termasuk eksploitasi sumber daya alam yang dinilai Surya sangat masif karena masalah PT Freeport Indonesia. Juga ketimpangan sosial yang terjadi jika dibandingkan dengan wilayah Indonesia lainnya.

Surya menambahkan, masyarakat Papua Barat ingin melepaskan diri dari Indonesia karena selama ini mereka tak merasa Indonesia, karena beragam masalah yang sudah disebutkan tadi.

"Ya (ingin melepaskan diri dari Indonesia) karena mereka dari awal tidak merasa Indonesia. Coba cek sumpah pemuda deh. Ada nggak West Papua di sana?" kata dia.

Lebih lanjut Surya mengatakan pembangunan infrastruktur yang digenjot oleh Presiden Joko Widodo di Papua juga tak cukup membuat masyarakat di sana merasa Indonesia.

"Ya itu seperti zaman Belanda dulu kita dapat sekolah, kemudian apakah itu menjadikan kami warga Belanda? Kan tidak. Kami meyakini bahwa entitas kami berbeda," jawabnya.

Jokowi sendiri selama ini dikenal sebagai Presiden RI yang paling sering bertandang ke tanah Papua. Agendanya bermacam-macam namun dalam Nawa Cita nya, Jokowi memprioritaskan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dan pembangunan infrastruktur di Papua.
Infrastruktur Jokowi Tak Cukup Bikin Papua Merasa IndonesiaAksi pro pembebasan Papua di Jakarta. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Wiranto Sebut Lagu Lama

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyebut aksi dari kelompok-kelompok pro-kemerdekaan Papua seperti yang terjadi hari ini sebagai aksi separatisme yang ingin dapat perhatian negara-negara di dunia.

"Itu gerakan separatisme yang jumlahnya kecil tapi dengan cara seperti itu kan [mereka] ingin dapat perhatian dunia," kata Wiranto saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta.

Mantan Panglima ABRI itu mengatakan ancaman dari kelompok pro kemerdekaan Papua yang marak terjadi belakangan ini hanya sekadar 'lagu lama' yang diputar ulang berkali-kali sejak dulu.

Diketahui United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) akan menggelar Aksi untuk mendukung diadakannya lagi referendum rakyat Papua di Jakarta dan London.

Tak hanya itu, AMP dan FRI-WP hari ini, Kamis (2/8) menggelar aksi di depan Istana Merdeka. Mereka mendukung pembebasan Papua Barat dari NKRI.

Melihat hal itu, Wiranto menyarankan agar masyarakat tak perlu gaduh dan cemas terkait aksi-aksi yang kerap dilakukan oleh kelompok tersebut.

"Lagu lama itu sejak dulu juga ada seperti itu, nggak usah kita gaduhkan, nggak usah kemudian kita cemas, kita lawan saja," ujarnya.
'Pembangunan Jokowi Tak Cukup Bikin Papua Merasa Indonesia'Menko Polhukam Wiranto menilai aksi-aksi pro kemerdekaan papu merupakan lagu lama yang terus berulang sejak dulu. (CNN Indonesia/Patricia Diah Ayu Saraswati).
Wiranto juga mengatakan bahwa pemerintah tak akan terpengaruh dengan adanya ancaman separatisme dari kelompok tersebut.

Ia menegaskan pada prinsipnya pemerintah masih menganggap Papua sebagai bagian dari NKRI untuk selamanya dan tak bisa diganggu gugat oleh pihak manapun.

"Kita sudah jelas mempunyai prinsip dan standing position yang nggak bisa diganggu gugat oleh segala macam gerakan itu," ujarnya.

Diplomasi ke Asia-Pasifik

Selain itu, Wiranto juga menegaskan pemerintah telah berulang kali melakukan upaya menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga guna menekan isu-isu miring terkait pembangunan di Papua.

Kepala negara-negara di kawasan Asia-Pasifik seperti Micronesia, Nauru, dan Australia diakui Wiranto kerap diundang untuk menekan eksistensi kelompok tersebut.

"Kegiatan soft diplomacy yang sementara kita lakukan di pasifik selatan kan terus berjalan. Kemudian mereka [kelompok separatisme Papua] merasa gerah kali soal kegiatan soft diplomacy yang kita lakukan," kata Wiranto.

Tak hanya itu, Wiranto mengaku telah mengajak langsung para pejabat negara-negara tersebut untuk melihat kondisi dan pembangunan masyarakat di berbagai pelosok wilayah Papua saat ini.
Infrastruktur Jokowi Tak Cukup Bikin Papua Merasa IndonesiaAksi peringatan 49 tahun Perpera. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Hal itu bertujuan untuk meyakinkan agar negara-negara yang berada di kawasan Asia-Pasifik tak salah paham mengenai kondisi pembangunan dan keadaan masyarakat di Papua saat ini.

"Jadi kita undang untuk melihat fakta. Seakan-akan kita tak memberikan pendidikan yang baik kepada teman-teman di Papua. Isu itu kan digelontorkan terus, diisukan terus, di Eropa, di Pasifik Selatan, tapi kan anda sendiri tahu, tak begitu realitanya," kata dia.

Wiranto mengatakan masih adanya potensi ancaman dari pihak-pihak tak bertanggungjawab yang menyebabkan timbulnya kelompok separatisme di Papua.

Ia sendiri enggan untuk menyebutkan pihak mana yang dimaksud itu. Wiranto hanya mengatakan pihak-pihak tersebut tak ingin Indonesia bersatu dan hanya ingin mengambil keuntungan dari proses pembangunan yang sedang berjalan di Papua.

"Karena masih ada pihak yang tak ingin negara kita satu, masih ada pihak yang mengambil keuntungan dari proses pembangunan yang sedang berjalan," ujarnya. (osc)