Wiranto Sindir Eks Pejabat yang Soroti Angka Kemiskinan

Ramadhan Rizki | CNN Indonesia
Kamis, 02 Agu 2018 20:22 WIB
Wiranto tak menyebut siapa eks pejabat yang dimaksud, namun dia menuding sorotan eks pejabat tersebut terhadap angka kemiskinan di Indonesia, berbau politik.
Menko Polhukam Wiranto menduga ada motif politik di balik kritik mantan pejabat melalui media massa. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyindir perilaku salah satu mantan pejabat negara yang baru-baru ini memaparkan sejumlah data kemiskinan melalui media.

Wiranto memang tak menyebut nama mantan pejabat negara tersebut secara rinci. Namun, pada Selasa (24/7), mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebut masyarakat miskin saat ini mencapai 100 juta jiwa.

"Sekarang ada mantan pejabat negara ribut lagi, kan, soal angka kemiskinan. Ya, kan. Jadi ribut, kan?" kata Wiranto saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (2/8).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mantan Panglima ABRI itu menyebut eks pejabat itu tak seharusnya menyampaikan kritik kepada pemerintah melalui media, kecuali hal tersebut merupakan manuver politik untuk tujuan kekuasaan

Ia mengatakan bahwa tindakan tersebut tak tepat untuk dilakukan seorang bekas pejabat negara. Sebab, bukannya menyelesaikan masalah justru akan menimbulkan kegaduhan baru di tengah-tengah masyarakat.

"Tetapi kalau kritikan, masukan, belum dikompromikan kemudian disebarkan ke media, itu namanya kegiatan politis. Mesti timbul kegaduhan," ujar dia.

Wiranto menyarankan agar eks pejabat itu dapat menyampaikan kritik dan saran secara langsung kepada pemerintah maupun Presiden Jokowi.

"Kalau mantan pejabat merasa bahwa apa yang dilakukan pejabat penggantinya perlu dikritisi, diberikan saran, masukan, minta waktu ketemu dan sampaikan," ketus Wiranto.

Wiranto lantas mencontohkan dirinya yang kerap bertemu secara langsung untuk memberikan masukan dan kritik kepada pejabat penggantinya, saat tak lagi menjabat sebagai Menko Polhukam di tahun 2000 lalu. Wiranto menjabat sebagai Menko Polhukam pada 26 Oktober 1999-15 Februari 2000 saat periode kepemimpinan Presiden Abdurahman Wahid.

Saat itu posisinya digantikan oleh Soerjadi Soedirja. Menurut Wiranto memberikan saran dan kritik secara langsung kepada pejabat bakal menghasilkan masukan yang konstruktif.

"Bukan saya memberikan saran lewat media, itu pasti saran berbau politis," katanya.

SBY usai bertemu Prabowo Subianto pada Selasa lalu menyoroti sejumlah persoalan ekonomi yang tengah dihadapi Indonesia. Salah satunya adalah soal kemiskinan. Saat itu SBY menyebut ada 100 juta orang miskin di Indonesia.

"Yang paling penting menyangkut ekonomi dan kesejahteraan rakyat adalah penghasilan atau income dan daya beli golongan orang mampu dan golongan orang miskin yang kita sebut dengan the bottom forty, 40 persen kalangan bawah yang jumlahnya sekitar 100 juta orang," kata SBY saat itu.

Pada Rabu (1/8), SBY menjelaskan soal the bottom forty, istilah yang dipakai oleh Bank Dunia, yakni 40 persen penduduk golongan bawah. Menurutnya, di negara berkembang yang pendapat per kapitanya belum tinggi, golongan tersebut adalah kaum sangat miskin, miskin, dan di atas miskin. (wis/gil)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER