Kritik Perkoncoan Jokowi, Sekjen Berkarya Bela Tommy Soeharto
Kustin Ayuwuragil | CNN Indonesia
Sabtu, 04 Agu 2018 03:19 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso menyampaikan tanggapan balik atas respons beberapa politikus mengenai pendapat partainya terkait isu korupsi, kolusi, nepotisme (KKN).
Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto sebelumnya menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Tommy menyebut praktik perkoncoan tidak lebih baik setelah 20 tahun reformasi, justru ekonomi semakin terpuruk. Priyo menilai kritik tersebut sah saja diutarakan pemimpin partainya.
"Kami melihat perkoncoan, ada hadiah-hadiah politik. Kami mengkritik ini masa enggak boleh? Jadi kalau ketua umum menyoroti itu mari kita perbaiki," kata Priyo dalam konferensi pers di DPP Partai Berkarya pada Jumat (3/8).
Priyo menjelaskan bahwa penilaian Tommy soal masalah ekonomi yang membebani rakyat saat ini yaitu terkait penurunan daya beli, angka pengangguran tinggi, kemiskinan tinggi, hingga hutang luar negeri yang semakin menumpuk.
Partai Berkarya pun berniat menawarkan kembali solusi strategi Trilogi Pembangunan Soeharto untuk digabungkan dengan konsep Trisakti Jokowi.
"Itulah kami menawarkan solusi strategi trilogi pembangunan Pak Harto dulu. Saya membayangkan masih berkenan mau melihat kebaikan sisi trilogi pembangunan Pak Harto kalau digabungkan Trisakti Pak Jokowi ini akan luar biasa," tandasnya.
Namun, Priyo menyesalkan keprihatinan Tommy itu malah dijadikan bahan untuk menyerangnya kembali oleh tokoh politik. Kritikan instrospeksi itu menurutnya tak diterima sebagai masukan.
Tanggapan para politikus mengenai pernyataan Tommy itu bukan tanpa dasar. Pada Keputusan MPR (Tap MPR) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme tertulis bahwa KKN di era Orde Baru memang subur.
Terpusatnya pemerintah di tangan Soeharto membuat mahasiswa geram dan menuntut reformasi 98 untuk menumbangkan rezim Soeharto. Pemusatan kekuasaan di tangan Soharto membuat tidak berfungsinya lembaga negara dan lembaga tinggi negara lainnya.
"KKN lahir karena dalam penyelenggaraan negara telah terjadi pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab pada Presiden/mandataris MPR RI (Soeharto, red)," demikian bunyi penggalan TAP MPR.
(pmg)
Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto sebelumnya menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Tommy menyebut praktik perkoncoan tidak lebih baik setelah 20 tahun reformasi, justru ekonomi semakin terpuruk. Priyo menilai kritik tersebut sah saja diutarakan pemimpin partainya.
"Kami melihat perkoncoan, ada hadiah-hadiah politik. Kami mengkritik ini masa enggak boleh? Jadi kalau ketua umum menyoroti itu mari kita perbaiki," kata Priyo dalam konferensi pers di DPP Partai Berkarya pada Jumat (3/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Tommy Soeharto (tengah) didampingi para elite Partai Berkarya. (Dok. Partai Berkarya) |
Lihat juga:Tommy Ungkap Sempat Bertemu Rizieq di Mekah |
Namun, Priyo menyesalkan keprihatinan Tommy itu malah dijadikan bahan untuk menyerangnya kembali oleh tokoh politik. Kritikan instrospeksi itu menurutnya tak diterima sebagai masukan.
Tanggapan para politikus mengenai pernyataan Tommy itu bukan tanpa dasar. Pada Keputusan MPR (Tap MPR) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme tertulis bahwa KKN di era Orde Baru memang subur.
Terpusatnya pemerintah di tangan Soeharto membuat mahasiswa geram dan menuntut reformasi 98 untuk menumbangkan rezim Soeharto. Pemusatan kekuasaan di tangan Soharto membuat tidak berfungsinya lembaga negara dan lembaga tinggi negara lainnya.
"KKN lahir karena dalam penyelenggaraan negara telah terjadi pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab pada Presiden/mandataris MPR RI (Soeharto, red)," demikian bunyi penggalan TAP MPR.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK