Perkiraan Harga OK OTrip Belum Sesuai Harapan Operator

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan sudah mempunyai patokan besaran public service obligation (PSO) yang harus dibayarkan kepada operator layanan OK Otrip. Meski demikian harga itu dianggap masih di bawah harapan pelaksana jasa transportasi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan rentang PSO yang disarankan Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) mulai dari Rp3.613 hingga Rp3.927 setiap kilometer. Padahal operator meminta di angka Rp4.200 sampai Rp4.800 perkilometer.

"Akan ada batas bawah dan batas atas dalam perhitungan komponen HPS (harga perkiraan sendiri), tergantung dari tingkat kemacetan di masing-masing trayek angkutan umum yang akan berkontrak dengan Transjakarta," ucap Sandi saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/8).

Lihat juga: Ganjil Genap, Penumpang Transjakarta Naik Kualitas Udara Baik

Sandi mengatakan nantinya akan ada perbedaan PSO yang diterima operator. Itu tergantung trayek yang dilintasi.

Beberapa faktor, kata Sandi, juga memengaruhi besaran PSO. Ia mencontohkan seperti harga beli armada, gaji sopir, tingkat konsumsi bahan bakar dan suku cadang, dan rata-rata jarak tempuh harian.

"Tarif rupiah per kilometer itu jadi pedoman, tapi nilai akhir akan ditentukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal ini Transjakarta," ucap Sandi.

Lihat juga: Janji Kampanye Anies Dinilai Persulit Realisasi OK Otrip

Sampai saat ini baru tiga operator yang bersedia bergabung dengan program ini. Padahal dalam 2018, ditagetkan sebelas operator bergabung. Kendalanya, belum ada kecocokan soal harga yang harus dibayar Pemprov DKI setiap kilometer. Malah Pemprov DKI Jakarta mulanya menginginkan besaran PSO di angka Rp3.739 per kilometer. (dal/gil)