Anggaran Dicoret, Proyek Rusun 'Warisan' Ahok Tetap Jalan
Dhio Faiz | CNN Indonesia
Kamis, 09 Agu 2018 04:40 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Lima rusun yang dianggarkan pada era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tetap akan lanjut meski telah dicoret Gubernur DKI saat ini, Anies Baswedan dari APBD-P 2018.
Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Meli Budiastuti mengatakan hal itu terjadi karena lima rusun tersebut sudah rampung. Saat ini, katanya, tinggal menunggu proses pembayaran ke kontraktor.
"Progresnya sudah 100 persen, jadi dimasukkan ke pembayaran utang daerah," kata Meli saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (8/8).
Dalam dokumen yang diterima CNNIndonesia.com, anggaran lima rusun memang dicoret. Lalu dibuatkan mata anggaran baru sebagai utang daerah.
Dalam APBD 2018, Rusun Nagrak di Jakarta Utara dibagi tiga kompleks. Pembangunan Rusun Nagrak menara 1-5 dianggarkan Rp116 miliar. Kemudian, pada APBD-P 2018, anggaran itu dicoret. Lalu, dipindah menjadi pembayaran utang daerah pembangunan Rusun Nagrak menara 1-5 dengan anggaran Rp113,3 miliar.
Kemudian pembangunan Rusun Nagrak menara 6-10 Rp134,5 miliar juga dicoret. Lalu dipindahkan jadi pembayaran utang daerah pembangunan Rusun Nagrak menara 6-10 senilai Rp43,8 miliar.
Selanjutnya untuk pembangunan Rusun Nagrak menara 11-14 Rp109 miliar juga dinolkan. Lalu dipindah ke mata anggaran pembayaran utang daerah pembangunan Rusun Nagrak menara 11-14 Rp35,5 miliar.
Selanjutnya pembangunan Rusun Rorotan di Jakarta Utara senilai Rp111 miliar diganti jadi pembayaran utang daerah pembangunan Rusun Rorotan Rp36,2 miliar.
Rumah Susun Polri Pesing di Jakarta Barat senilai Rp40 miliar dicoret. Lalu dipindah ke anggaran pembayaran utang daerah pembangunan Rusun Rp27,3 miliar.
Ada pula pembangunan Rusun Penggilingan di Jakarta Timur Rp94 miliar dan Rusun Pulo Gebang di Jakarta Timur senilai Rp24 miliar. Kedua anggaran itu dicoret lalu diganti dua mata anggaran serupa.
Ada mata anggaran pembayaran utang daerah pembangunan Rusun Pulo Gebang dan Penggilingan senilai Rp23,9 miliar dan Rp76,7 miliar.
"Ada perbedaan jumlah dari nilai APBD dan nilai yang diajukan untuk utang daerah dikarenakan adanya efisiensi pada nilai kontrak dengan pihak ketiga, yang diproses oleh BPBJ. DPRKP mengajukan sesuai nilai kontraknya," jelas Meli.
"Tinggal menunggu terbitnya pengesahan APBD-P 2018," sambungnya.
Sebelumnya, Anies mencoret delapan rusun senilai total Rp1,3 triliun pada APBD-P 2018. Tiga di antaranya, Rusun Inspeksi BKT di Jakarta Timur, Rusun PIK Pulo Gadung di Jakarta Utara, dan Rusun Karang Anyar di Jakarta Pusat dicoret dan batal dibangun. Sementara, lima lainnya sudah rampung. Anggaran lima rusun itu dicoret dan dialihkan ke utang daerah.
(kid)
Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Meli Budiastuti mengatakan hal itu terjadi karena lima rusun tersebut sudah rampung. Saat ini, katanya, tinggal menunggu proses pembayaran ke kontraktor.
"Progresnya sudah 100 persen, jadi dimasukkan ke pembayaran utang daerah," kata Meli saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (8/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat juga:Sandi Ancam Bongkar Rumah Warga Taman Kota |
Dalam dokumen yang diterima CNNIndonesia.com, anggaran lima rusun memang dicoret. Lalu dibuatkan mata anggaran baru sebagai utang daerah.
Dalam APBD 2018, Rusun Nagrak di Jakarta Utara dibagi tiga kompleks. Pembangunan Rusun Nagrak menara 1-5 dianggarkan Rp116 miliar. Kemudian, pada APBD-P 2018, anggaran itu dicoret. Lalu, dipindah menjadi pembayaran utang daerah pembangunan Rusun Nagrak menara 1-5 dengan anggaran Rp113,3 miliar.
Selanjutnya untuk pembangunan Rusun Nagrak menara 11-14 Rp109 miliar juga dinolkan. Lalu dipindah ke mata anggaran pembayaran utang daerah pembangunan Rusun Nagrak menara 11-14 Rp35,5 miliar.
Selanjutnya pembangunan Rusun Rorotan di Jakarta Utara senilai Rp111 miliar diganti jadi pembayaran utang daerah pembangunan Rusun Rorotan Rp36,2 miliar.
Rumah Susun Polri Pesing di Jakarta Barat senilai Rp40 miliar dicoret. Lalu dipindah ke anggaran pembayaran utang daerah pembangunan Rusun Rp27,3 miliar.
Ada pula pembangunan Rusun Penggilingan di Jakarta Timur Rp94 miliar dan Rusun Pulo Gebang di Jakarta Timur senilai Rp24 miliar. Kedua anggaran itu dicoret lalu diganti dua mata anggaran serupa.
Ada mata anggaran pembayaran utang daerah pembangunan Rusun Pulo Gebang dan Penggilingan senilai Rp23,9 miliar dan Rp76,7 miliar.
"Ada perbedaan jumlah dari nilai APBD dan nilai yang diajukan untuk utang daerah dikarenakan adanya efisiensi pada nilai kontrak dengan pihak ketiga, yang diproses oleh BPBJ. DPRKP mengajukan sesuai nilai kontraknya," jelas Meli.
"Tinggal menunggu terbitnya pengesahan APBD-P 2018," sambungnya.
Sebelumnya, Anies mencoret delapan rusun senilai total Rp1,3 triliun pada APBD-P 2018. Tiga di antaranya, Rusun Inspeksi BKT di Jakarta Timur, Rusun PIK Pulo Gadung di Jakarta Utara, dan Rusun Karang Anyar di Jakarta Pusat dicoret dan batal dibangun. Sementara, lima lainnya sudah rampung. Anggaran lima rusun itu dicoret dan dialihkan ke utang daerah.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK