Analisis

Cawapres Inisial M dan Potensi Duri dalam Daging Bernama PKB

SAH, CNN Indonesia | Kamis, 09/08/2018 10:42 WIB
Cawapres Inisial M dan Potensi Duri dalam Daging Bernama PKB Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, di Istana Merdeka, jakarta, beberapa waktu lalu. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)
Jakarta, CNN Indonesia -- Calon wakil presiden (cawapres) dari kalangan non-parpol dan dekat dengan kalangan agama disebut bisa jadi jalan tengah bagi Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang rentan diserang lewat isu anti-Islam. Namun, ada potensi perpecahan partai politik koalisi. Sebab, ada PKB yang berambisi raih kursi cawapres.

Misteri nama bakal cawapres pendamping Jokowi mulai terungkap lewat akun twitternya @MRomahurmuziy, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy alias Romy membocorkan kriteria sosok pendamping mantan wali kota Solo itu.

Romy menyebutkan kriteria bakal cawapres Jokowi tersebut berinisial M dan mewakili organisasi keagamaan tertentu dan malang melintang duduk di jabatan publik sejak era reformasi.




"Sejak beberapa saat yang lalu beredar bahwa cawapres @jokowi berawalan M. Itu betul. Makruf Amin, Muhaimin, Mahfud MD, Moeldoko, Mulyani, Mbak Susi, Mas Airlangga, bahkan M. Romahurmuziy bisa juga hehehe. Mas dan Mbak lainnya sudah pasti juga. Nah, awalannya M kan," selorohnya, melalui akun twitter @MRomahurmuziy, Rabu (8/8).

Namun, Romy menilai setidaknya ada dua nama yang cukup kuat sebagai representasi kriteria-kriteria di atas. Yakni, Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin dan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Kedua nama itu bukan lah kader parpol.

Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai keputusan untuk memilih calon dari non-parpol adalah tepat. Hal itu, bakal meredam pergolakan di tubuh koalisi yang masing-masingnya menyodorkan nama cawapres.

"Itu bagus untuk koalisi karena menjadi jalan tengah atas kebuntuan parpol koalisi yang menyodorkan kadernya untuk mendampingi Jokowi," terang Adi kepada CNNIndonesia.com, Rabu (8/8).

Misalnya, PKB dengan nama Ketua Umumnya, Muhaimin Iskandar, Partai Golkar dengan Ketua Umumnya Airlangga Hartarto, dan PPP sendiri dengan Romy.

Selain meredam pergolakan di tubuh koalisi, cawapres non-parpol ini cenderung tidak bisa didikte dan lebih bebas dari 'kendali' parpol.

Pakar hukum Tata Negara Mahfud MD, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 2017.Pakar hukum Tata Negara Mahfud MD, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 2017. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)
"Tidak bisa didikte dan diintervensi itu satu hal yang penting. Cawapres non parpol relatif lebih bisa dikendalikan oleh Jokowi dibandingkan oleh partai politik," ucap Adi.

Kekuatan lain dari cawapres non-parpol ini adalah dapat menumbuhkan integritas Jokowi. Menurut Adi, nama Mahfud dan Ma'aruf relatif bersih dari praktik-praktik korupsi. Hal itu bakal meningkatkan citra integritas Jokowi di mata publik dan akan berbanding lurus dengan elektabilitas di Pilpres 2019.

Isu Anti-Islam

Kriteria mewakili organisasi keagamaan tertentu juga dinilai menjadi nilai tambah tersendiri untuk Jokowi. Terlebih, saat ini Jokowi menghadapi isu-isu politik identitas yang bakal bakal dimentahkan.

Diketahui, lawan-lawan politik Jokowi sering menggunakan isu anti-Islam, kriminalisasi ulama, maupun PKI.

Untuk menanggulangi itu, lanjut Adi. sosok Mahfud maupun Ma'aruf dinilai cocok. Kedua tokoh ini dekat dengan citra Nadhatul Ulama (NU) yang memiliki basis massa 91 juta anggota.

"Satu-satunya yang dikhawatirkan Jokowi itu isu soal Islam. Dari segi hukum dan ekonomi dan apapun Jokowi sepertinya siap adu argumen, tapi soal isu agama akan sulit dibendung oleh Jokowi sekalipun dia sering sowan ke ustaz ke ulama," terang Adi.


Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma’ruf Amin.Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma’ruf Amin. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)
Manuver Cak Imin

Masalahnya, kata Adi, cawapres non-parpol memiliki potensi kerugian. Sebab, ada semacam duri dalam daging berupa partai yang terus merongrong meminta jatah kursi cawapres.

"Akan ada sedikit gejolak dan gimmick tidak semulus yang dibayangkan bahwa parpol ini akan komitmen dengan mendukung Jokowi. Buktinya ketika ada nama yang keluar, PKB mulai opsi-opsi tarik dukungan dan semacamnya," terang Adi.

Saat mulai mencuat nama Mahfud sebagai kandidat cawapres non-parpol, sejumlah pihak langsung bereaksi. Ketua PBNU Said Aqil Siradj menyatakan Mahfud bukan warga NU, Cak Imin menyebut nama cawapres belum jelas.

Kerugian pertama, katanya, adalah wakil Jokowi bakal kesulitan untuk menjinakan parpol-parpol di parlemen.

Pasalnya, jika Jokowi terpilih di periode kedua, bukan tidak mungkin parpol koalisinya tersebut bakal banyak bermanuver saat menduduki kursi parlemen.

Hal itu pernah terjadi saat Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menjadi 'sekutu' SBY di pemerintahan, justru melakukan manuver-manuver dan menentang kebijakan-kebijakannnya.

Tokoh-tokoh Koalisi Merah Putih; Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden PKS Sohibul Iman.Tokoh-tokoh Koalisi Merah Putih; Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden PKS Sohibul Iman. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)
Selain itu, usai Pemilu 2014 kelompok oposisi bermanuver menaklukkan koalisi pemerintah untuk menguasai kursi Ketua DPR dan Ketua MPR.

Manuver itu bakal sulit dijinakan oleh wapres non-parpol karena dia tidak punya nilai tawar dan bukan siapa-siapa di tubuh partai politik.

"Ada oposisi dari dalam yang potensial terjadi di periode kedua Jokowi dan tidak bisa dijinakan oleh Wakil Presiden karena dia tidak memiliki Partai Politik itu artinya bargain posisition di depan partai koalisi akan jauh lebih rendah," terang Adi.

Kerugian kedua, menurut pengamat Politik Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun, Jokowi bakal butuh waktu lebih banyak untuk mengenalkan cawapresnya kepada publik. Pasalnya meski sosok Mahfud maupun Ma'aruf sudah tenar publik perlu lebih dikenalkan dengan sosok non parpol.

"Sebagai cawapres jadi butuh waktu untuk menjelaskan kepada publik, jadi jika alasan memilih calon non parpol tidak diterima oleh publik bisa muncul masalah dari situ," terang Ubed terpisah.

Publik pun, lanjutnya, justru berisiko tidak menjatuhkan pilihan kepada Jokowi karena pasangan tandingnya tidak begitu dikenal luas.

(arh/gil)