Pemprov DKI Minta Tambah Anggaran Rumah DP Nol Rupiah Rp1,4 T

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) meminta anggaran program rumah DP nol rupiah ditambah Rp1,4 triliun pada anggaran penerimaan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2018.

Ada dua BUMD yang mengajukan penambahan anggaran rumah dp nol rupiah, yakni PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PD Sarana Jaya.

Hal itu berdasarkan dokumen Pengajuan Permohonan Penyertaan Modal Daerah APBD tahun anggaran 2018 yang diterima CNNIndonesia.com, dari rapat Komisi C DPRD DKI Jakarta, Senin (13/8).

Jakpro berencana membangun dua lokasi rumah DP nol rupiah yang terintegrasi dengan kawasan berorientasi transit atau transit oriented development (TOD).

Lihat juga: Anies Coret Program 8 Rusun Rancangan Ahok Senilai Rp1,3 T

Kawasan pertama terletak di Jalan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Jakpro berencana memadukan hunian dengan stasiun kereta cepat ringan atau light rapid transit (LRT).

Jakpro membuat dua skema di lokasi itu. Skema pertama, mereka akan membangun tiga menara dengan kapasitas 5.700 unit.

Semua unit akan diisi oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di bawah Rp7 juta per bulan. Total anggaran yang diminta mencapai Rp662,6 miliar.

Lalu pada skema kedua, hanya akan ada 4.900 unit yang ditujukan untuk MBR dan masyarakat umum. Total anggaran yang diminta Rp265 miliar.

Lokasi rencana peletakan batu pertama rumah DP nol rupiah di kawasan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Kemudian lokasi kedua berada di Jalan Yos Sudarso, Kebon Bawang, Jakarta Utara. Jakpro meminta Rp266,5 miliar untuk membangun 1.222 unit.

Sementara PD Sarana Jaya mengajukan anggaran Rp483,9 miliar. Rp128,6 miliar ditujukan untuk pembangunan awal proyek Klapa Village.

Lalu Sarana Jaya juga akan mencari lokasi baru untuk rumah DP nol rupiah. Mereka meminta Rp355,4 miliar untuk pengadaan tanah seluas kurang lebih 3 hektare.

Sebelumnya, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mencanangkan program rumah DP nol rupiah sebagai solusi perumahan di Jakarta.

Lihat juga: Rumah DP Nol Rupiah Disebut Akan Dijual Online Akhir Agustus

Mereka bermimpi menyediakan hunian bagi warga Jakarta tanpa uang muka. Pemprov DKI menalangi uang muka dengan APBD, lalu warga membayarnya dengan cara mencicil.

Selama sepuluh bulan menjabat, program ini belum terlaksana. Baru hunian di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Utara yang diumumkan ke publik. Namun hunian di kawasan itu belum bisa dibeli sampai sekarang. (pmg/sur)