Idham Chalid, Kiai Kalsel Penyambung Lidah Perjuangan

Jakarta, CNN Indonesia -- Mungkin tak banyak yang mengenal sosok berpeci dengan tatapan mata teduh di pecahan mata uang Rp5 ribu. Namanya Idham Chalid. Ada embe-embel KH, singkatan dari kiai haji di depan namanya.

Ia dikenal sebagai salah satu kiai mashur Nahdhlatul Ulama (NU). Namun tak seperti kebanyakan kiai NU yang berasal dari tanah Jawa, Idham berasal dari Kalimantan Selatan.

Idham lahir di Setui, Kalimantan Selatan pada 27 Agustus 1922.

Ia merupakan lulusan Pesantren Gontor, Jawa Timur. Idham mendapat gelar doktor honoris causa dari Universitas Al-Azhar, Mesir.

Sejarah mencatat Idham sebagai sosok sentral dalam pergerakan untuk mempertahankan kemerdekaan di Kalimantan sebagai kaum intelektual.

Lihat juga: Pahlawan Idham Chalid Hiasi Uang Pecahan Rp5.000

Dalam buku biografi 'Napak Tilas Pengabdian Idham Chalid: Tanggung Jawab Politik NU dalam Sejarah' tercatat, Idham terlibat dalam pergerakan nasional pascakemerdekaan.

Perjuangannya dimulai dari pesantren saat ia menjadi guru di Gontor pada 1940. Namanya dikenala sebagai salah satu tokoh muslim yang berpengaruh. Tak hanya di kampung halamannya, Kalimantan Selatan, tapi juga di seluruh penjuru Jawa.

Ia pun terlibat lebih dalam dengan menjadi anggota Dewan Daerah Bandjar pada 1947. Di sanalah ia menjadi penyambung lidah antara kaum politisi dengan kaum gerilyawan.

Idham sering dipanggil ke Banjar untuk menghadiri rapat-rapat bersama Serikat Muslimin Indonesia (Sermi) dan beberapa organisasi lain.

Bendera Nahdlatul Ulama (NU). (CNN Indonesia/Fajrian)

"Kesempatan itu saya pergunakan untuk berhubungan dengan pangkalan-pangkalan gerilya yang ada di sana, tentunya dengan cara hati-hati sekali," tulis buku itu mengutip wawancara dengan Idham pada 1985-1986.

Pasukan gerilya di Kalimantan Selatan berada di bawah komando Komandan Batalion A ALRI (Angkatan Laut Republik Indonesia) Divisi 4 Hasan Basri.

Idham jadi pivot atau poros dalam mengoordinasi kaum politikus yang berjuang secara kooperatif dengan gerilyawan yang memilih jalur non-kooperatif.

"Perjuangan gerilya selalu mendapat bantuan dari kaum politisi, sebaliknya perjuangan politisi mendapat bantuan dari pihak gerilya terutama sesudah pemimpin umum dipegang oleh Letkol Hasan Basri dengan wakilnya H Abrani," tutur Idham.

Lihat juga: Narasi Heroik Santri yang Ditelan Zaman

Salah satu perjuangan terbesar yang dilakukan Idham dan kolega adalah menolak negara federasi Negara Kalimantan bentukan Belanda.

Saat itu, Belanda menggelar pemungutan suara di Dewan Daerah. Berkat kerja sama apik politisi dan gerilyawan, Negara Kalimantan batal digelar. Hanya 9 dari 30 orang yang menyetujuinya.

Idham sempat beberapa kali dipenjara lantaran dituding Belanda menghasut rakyat untuk merdeka saat berceramah.

Idham Chalid, NU, dan Politik

Usai Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 1949, Idham masuk ke gelanggang politik. Ia berkiprah di DPR lewat Partai Masyumi.

Sumbangsih terbesarnya adalah saat diutus untuk mempersiapkan pengelolaan haji pada 1950. Bahkan Idham mampu melobi Raja Abdul Aziz menggratiskan bea masuk jemaah haji dari Indonesia.

Untuk pertama kalinya, pada 1951 Indonesia mengoordinasi pemberangkatan haji bagi warganya.

"Raja Abdul Aziz membebaskan 100 persen bea masuk 175 riyal [per jamaah] itu. Coba hitung, kalau jamaah kita 10 ribu orang. Kami gembira sekali!" seru Idham ketika itu.

"Tidak sia-sia pemerintah membiayai perjalanan kami. Bantuan dari sri baginda raja [Saudi] besar sekali artinya bagi Republik Indonesia," lanjutnya.

Lihat juga: Menilik Kans Reinkarnasi Militansi NII di Era ISIS

Karier politik Idham pun menanjak saat Nahdhlatul Ulama memutuskan keluar dari gerbong Masyumi.

NU menjadi partai politik pada 1952, dan ikut dalam Pemilu 1955. Mereka menempati peringkat ketiga, di bawah PNI dan Masyumi.

Dengan kemenangan itu, NU mendapat jatah kursi wakil perdana menteri. Saat itu Ali Sastroamidjojo didapuk sebagai Perdana Menteri. Lalu Idham diangkat jadi Wakil Perdana Menteri II mewakili NU.

Di tahun yang sama, Idham juga diangkat sebagai Ketua NU. Ia pun menjadi Ketua Umum NU terlama, menjabat 28 tahun dari 1955 hingga 1984.

Ali Sastroamidjojo, di bandara Husein Sastranegara, Bandung, April 1955. (dok. https://aacc2015.id/)

Saat Orde Baru, Idham juga berjaya di papan atas politik Indonesia. Ia pernah menjabat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Kabinet Pembangunan I (1968-1973). Dia juga pernah menjadi Ketua DPR (1968-1977) dan Ketua MPR (1972-1977).

Idham Chalid tutup usia pada 11 Juli 2010 di usia 88 tahun. Atas jasanya, Idham diangkat menjadi Pahlawan Nasional Indonesia berdasarkan Keppres Nomor 113/TK/Tahun 2011 tertanggal 7 November 2011.

(arh/sur)