Balas Kritik soal Utang, Zulhas Sebut Sri Mulyani Menyesatkan

Jakarta, CNN Indonesia -- Selisih pendapat antara Ketua MPR RI Zulkifli Hasan (Zulhas) dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berlanjut. Kali ini, Zulhas menjawab tudingan Sri Mulyani soal pendapatnya terkait utang pemerintah yang bernada politis.

"Ini MPR/DPR lembaga politik bukan lembaga sosial, jadi ngomong politik ya (memang) tempatnya," ujar pria yang akrab disapa Zulhas di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/8).

Zulhas lalu mengatakan bahwa Sri Mulyani sendiri yang menyatakan utang jatuh tempo pemerintah pada 2019 sebesar Rp409 triliun bakal lebih berat. Sri Mulyani juga menyebut utang tersebut bakal lebih besar jika nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat.

Lihat juga: MPR Menyoal Kemiskinan, Rupiah, dan Utang di Era Jokowi

Ia juga menyampaikan kritik beberapa pihak, seperti Rizal Ramli terhadap performa Sri Mulyani. Pemerintah dinilai kurang inovatif dalam mengelola utang sehingga terkesan kelimpungan saat mendekati jatuh tempo.

"Loh kok baru sekarang mengatakan berat membayar utang, kemarin-kemarin kemana?" imbuh Zulhas mengutip ucapan Rizal Ramli.

Zulhas juga mengkritik pernyataan Sri Mulyani yang terkesan menyalahkan pemerintah sebelumnya soal utang yang jatuh tempo pada tahun depan. Menurutnya, sudah jadi kewajiban pemerintah yang sekarang untuk menyelesaikannya.

"Jadi Menteri Keuangan yang menyesatkan," tukas Zulhas.

Lihat juga: Sri Mulyani Jawab Tudingan Ketua MPR Soal Utang Tak Wajar

Ucapan Zulhas ini merupakan pembelaan dirinya terhadap kritik yang dilempar oleh Sri Mulyani. Dalam pidato Sidang Tahunan MPR 16 Agustus 2018, Zulhas menyatakan besar pembayaran pokok utang pemerintah yang jatuh tempo pada 2019 sebesar Rp400 triliun, tujuh kali lebih besar dari dana desa dan enam kali lebih besar dari anggaran kesehatan. Ia juga menilai jumlah tersebut tidak wajar.

Sri Mulyani mengatakan pernyataan Ketua Umum PAN tersebut bermuatan politis dan menyesatkan. Ia mengungkapkan 44 persen pembayaran pokok utang pada 2018 yang totalnya sebesar Rp396 triliun merupakan utang yang dibuat pada periode sebelum 2015.

"Pokok utang 2018 itu dihitung dari akhir Desember 2017, 44 persen dari total itu berasal dari utang periode sebelum 2015 (sebelum Presiden Jokowi). Ketua MPR (Majelis Permusyawarahan Rakyat) saat ini adalah bagian dari kabinet saat itu," ucap Sri Mulyani dalam pernyataan resmi di laman Facebook miliknya, Senin (20/8). (agi/agi)