Ngabalin Minta Doa Terbaik untuk Idrus Marham

Jakarta, CNN Indonesia -- Tenaga Ahli Deputi IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin meminta doa usai mendampingi Menteri Sosial Idrus Marham meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan.

"Bantu doa biar ada jalan yang terbaik," kata Ali di Kompleks Halaman Kementerian Sekretariat Negara, Jumat (24/8).

Hal ini disampaikan setelah Idrus menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Pertemuan ini dilakukan beberapa saat sebelum Idrus Marham menyatakan akan mundur sebagai Menteri Sosial.

Mundurnya Idrus dikaitkan dengan penanganan kasus korupsi dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Idrus sudah tiga kali dipanggil oleh KPK sebagai saksi dalam kasus tersebut. Dia pun mengakui sudah menjadi tersangka KPK.

Lihat juga: KPK Tak Bantah Ada Tersangka Baru di Kasus Suap PLTU Riau-1

Ali mengatakan saat bertemu Jokowi Idrus melaporkan perkembangan penanggulangan serta penyerahan bantuan kepada masyarakat terdampak gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Namun, ia enggan mengomentari lebih lanjut ketika dikonfirmasi kehadiran Idrus guna melaporkan perkara hukum dan niatan mengundurkan diri.

Lihat juga: Wapres JK Tak Tahu Soal Isu Menteri Idrus Marham Akan Mundur

Ia benar-benar tutup mulut ketika kembali dikonfimasi pengunduran diri dan nama baru yang diajukan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk menggantikan Idrus.

Terpisah, Idrus telah mengakui dirinya mengajukan permohonan mengundurkan diri sebagai menteri sosial. Idrus menyatakan dirinya mundur agar tidak membebani presiden dan sebagai bentuk pertanggungjawaban dirinya.

"Tadi pagi saya lapor presiden langsung diberi waktu saya sampaikan sekaligus pengunduran diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral saya," ujar Idrus.

Lihat juga: Temui Jokowi, Idrus Marham Bungkam Soal Kasus PLTU Riau-1

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi telah memeriksa Idrus tiga kali sebagai saksi yakni 19 Juli, 26 Juli, serta 15 Agustus. Kediaman Idrus merupakan tempat KPK menangkap tangan Eni Maulani Saragih.

Eni, politikus Partai Golkar, diduga menerima suap Rp4,8 miliar dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo untuk memuluskan proses penandatanganan Pembangkit setrum Riau itu. (wis)